JAKARTA – BELA RAKYAT – Ketergantungan pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam membiayai pembangunan dinilai perlu mulai dikurangi. Daerah didorong lebih kreatif dan inovatif menggali sumber pendanaan alternatif agar pembangunan infrastruktur tidak terus bergantung pada dukungan pemerintah pusat.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Andi Yuliani Paris, dalam pembahasan revisi Undang-Undang tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Andi, perubahan regulasi mengenai kedua provinsi tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Pemerintah daerah perlu diberikan ruang lebih luas dalam mengembangkan berbagai model pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan masing-masing wilayah.
Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, kebutuhan pembangunan infrastruktur yang semakin besar tidak selalu dapat dipenuhi hanya melalui APBN maupun transfer ke daerah. Karena itu, diperlukan terobosan kebijakan yang memungkinkan daerah mengoptimalkan potensi pendanaannya sendiri.
Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah pemanfaatan obligasi daerah serta skema pinjaman sebagai instrumen pembiayaan pembangunan.
“Dengan dinamika saat ini tentu kita harus memberikan kebebasan untuk daerah, untuk mengembangkan inovasi-inovasi pendanaan pembiayaan pembangunan daerahnya,” ujar Andi.
Ia menekankan, inovasi pembiayaan bukan sekadar membuka peluang memperoleh sumber dana baru, melainkan juga mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara lebih mandiri.
Melalui revisi UU Provinsi NTT dan NTB, Andi berharap tersedia landasan hukum yang memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan berbagai alternatif pendanaan secara terukur.
Kemandirian Fiskal Jadi Kunci Percepatan Pembangunan
Gagasan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat pembangunan daerah di tengah dinamika kemampuan fiskal nasional. Daerah membutuhkan instrumen pembiayaan yang lebih beragam agar pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pengembangan potensi wilayah dapat berjalan lebih optimal.
Dengan adanya pilihan pendanaan di luar skema anggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah diharapkan mampu menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan karakteristik wilayahnya.
Bagi NTT dan NTB, pembahasan revisi undang-undang ini diharapkan tidak berhenti pada penyesuaian regulasi administratif, tetapi juga menghadirkan kebijakan yang mampu memperkuat kemandirian daerah dan mempercepat pemerataan pembangunan.
Pada akhirnya, pembangunan daerah yang kuat membutuhkan kreativitas, kapasitas fiskal, serta keberanian melakukan inovasi. APBN tetap menjadi instrumen penting negara, tetapi daerah juga perlu memiliki kemampuan untuk mengembangkan sumber pembiayaan secara bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat.
