JAKARTA – BELA RAKYAT – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menyoroti persoalan mendasar dalam sistem demokrasi elektoral Indonesia. Ia menilai partai politik masih terlalu berorientasi pada perolehan suara dan kursi kekuasaan, sementara fungsi kaderisasi serta rekrutmen politik belum berjalan sebagaimana mestinya.
Sorotan tersebut disampaikan Agun dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama sejumlah pakar perguruan tinggi untuk membahas penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Menurut Agun, pembenahan regulasi Pemilu 2029 tidak boleh hanya berkutat pada persoalan teknis penyelenggaraan. Evaluasi harus menyentuh akar persoalan demokrasi, termasuk bagaimana partai politik menjalankan fungsi pendidikan politik, kaderisasi, dan penjaringan calon pemimpin.
Ia mengkritisi praktik rekrutmen politik yang dinilai semakin dipengaruhi hasil survei, kekuatan finansial, serta kedekatan dengan jaringan kekuasaan.
Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi demokrasi karena peluang seseorang untuk mendapatkan ruang politik berpotensi lebih ditentukan oleh modal dan akses dibandingkan kapasitas, integritas, serta rekam jejak pengabdian.
Agun juga mendorong adanya pembenahan tata kelola pendanaan partai politik. Menurutnya, negara perlu memiliki skema pembiayaan partai yang memadai, terukur, transparan, dan dapat diaudit.
Ia meminta kalangan akademisi mengkaji secara mendalam perbandingan antara besarnya anggaran penyelenggaraan pemilu dengan dukungan keuangan negara terhadap partai politik.
Sebagai gambaran, Agun menyebut penyelenggaraan Pemilu 2024 menelan anggaran hingga Rp71,3 triliun. Angka tersebut, menurutnya, perlu menjadi bahan kajian untuk melihat bagaimana pembiayaan demokrasi dapat diarahkan agar partai politik semakin profesional dan akuntabel.
Wacana Pemilih Wajib Ikut Pemilu
Tidak hanya menyoroti partai politik, Agun juga mengangkat persoalan partisipasi masyarakat dalam pemilu.
Ia membuka wacana penerapan kewajiban menggunakan hak pilih, sebagaimana diterapkan di Australia. Bahkan, ia menyebut kemungkinan pemberian sanksi denda bagi warga yang tidak menggunakan hak pilihnya.
“Kalau perlu (dibuat aturan) memilih (di Pemilu) itu wajib. Kalau tidak memilih ya didenda saja kayak di Australia,” ujarnya.
Gagasan tersebut tentu membutuhkan kajian komprehensif, terutama terkait hak konstitusional warga negara, kebebasan menentukan pilihan, serta mekanisme penerapannya dalam sistem demokrasi Indonesia.
RUU Pemilu Jangan Sekadar Mengubah Aturan
Pandangan Agun menjadi salah satu catatan penting dalam proses penyusunan RUU Pemilu. Sebab, persoalan demokrasi Indonesia bukan semata-mata terletak pada mekanisme pemungutan suara, melainkan juga pada kualitas institusi politik yang menjadi tempat lahirnya para calon pemimpin bangsa.
Reformasi kepartaian, transparansi pendanaan politik, penguatan integritas penyelenggara pemilu, dan peningkatan kualitas partisipasi masyarakat perlu ditempatkan sebagai agenda utama.
Dengan demikian, pembahasan RUU Pemilu 2029 diharapkan tidak berhenti pada perubahan pasal dan prosedur, tetapi mampu menghadirkan sistem demokrasi yang lebih sehat, adil, transparan, dan benar-benar memberikan ruang bagi lahirnya pemimpin berdasarkan kapasitas serta integritas.
Demokrasi yang berkualitas tidak cukup hanya diukur dari berapa banyak suara yang diperoleh partai politik, tetapi juga dari seberapa besar kontribusinya dalam melahirkan pemimpin dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
