JAKARTA – BELA RAKYAT – Banyaknya program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga menjadi perhatian Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan pembenahan melalui integrasi kebijakan agar penggunaan anggaran negara lebih efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Anggota BAKN DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, menilai program pemberdayaan UMKM yang tersebar di sekitar 27 kementerian dan lembaga berpotensi menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan. Karena itu, pemerintah didorong membangun sistem koordinasi terpadu agar seluruh program berjalan dalam satu arah kebijakan.
Menurut Gde, penyatuan program bukan sekadar persoalan administrasi pemerintahan, melainkan langkah strategis untuk memastikan setiap anggaran yang dialokasikan memberikan dampak maksimal terhadap penguatan ekonomi masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya setelah mengikuti kunjungan kerja BAKN DPR RI di Bandung, Jawa Barat, Senin (9/11/2026). Kunjungan tersebut membahas penelaahan skema pendampingan usaha dalam kebijakan penurunan suku bunga UMKM, khususnya Program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS).
Politisi yang akrab disapa Demer itu berpandangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian perlu mengambil peran sentral dalam mengoordinasikan berbagai program pemberdayaan UMKM lintas kementerian.
“Ini yang selama ini menyebar di 27 kementerian. Kita harus mulai jadikan satu, sehingga nantinya lebih tepat sasaran, efisien, dan juga makin luas cakupannya sehingga berdampak kepada kepentingan kita untuk memajukan UMKM,” ujar Demer.
Ia juga mengingatkan bahwa penguatan UMKM tidak cukup dilakukan dengan memperluas akses permodalan. Berbagai fasilitas pembiayaan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS), harus disertai pembinaan serta pendampingan yang berkesinambungan.
Menurutnya, pelaku UMKM membutuhkan lebih dari sekadar tambahan modal. Mereka juga memerlukan peningkatan kapasitas dalam mengelola usaha, mengembangkan produk, memperluas pasar, hingga meningkatkan daya saing di tengah persaingan ekonomi.
Dalam pembahasan tersebut, BAKN DPR RI turut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kementerian UMKM, serta Permodalan Nasional Madani (PNM).
Keterlibatan berbagai lembaga tersebut menjadi bagian penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan dan skema pendampingan yang selama ini dijalankan.
Demer berharap, integrasi program dapat menghindari pengulangan bantuan kepada kelompok usaha yang sama, sekaligus membuka kesempatan lebih luas bagi UMKM yang selama ini belum mendapatkan akses pemberdayaan secara optimal.
Ia menegaskan, keberhasilan program UMKM semestinya tidak hanya diukur dari besarnya kredit yang disalurkan atau jumlah penerima bantuan. Lebih penting dari itu adalah kemampuan pelaku usaha untuk tumbuh, mandiri, meningkatkan kualitas produk, dan menciptakan nilai tambah ekonomi.
Melalui penyelarasan kebijakan lintas kementerian dan lembaga, BAKN DPR RI mendorong agar program pemberdayaan UMKM benar-benar menjadi instrumen penguatan ekonomi rakyat. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel dan pendampingan yang terarah, UMKM diharapkan mampu menjadi salah satu fondasi penting pertumbuhan ekonomi nasional.
