JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Sarifuddin Sudding, menilai langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri dari jabatannya merupakan keputusan yang baik dan elegan di tengah dinamika politik dan ketatanegaraan yang berkembang.
Menurut Sudding, pengunduran diri secara sukarela dapat menghindarkan persoalan tersebut dari proses pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan atau Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI.
“Saya kira itu langkah yang baik dan elegan ketika dia mundur,” ujar Sudding kepada Bela Rakyat, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan, apabila Gibran diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945, prosesnya berpotensi tidak hanya berujung pada pemberhentian secara politik.
Lebih lanjut, Sudding menyoroti kemungkinan adanya rekomendasi untuk menindaklanjuti persoalan tersebut melalui proses hukum, khususnya terkait dugaan pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan sebagai Wakil Presiden.
“Karena kalau dia diberhentikan dengan cara pemakzulan sesuai Pasal 7A dengan HMP yang digulirkan oleh anggota DPR, tidak tertutup kemungkinan selain yang bersangkutan diberhentikan secara politik, juga akan ada rekomendasi proses hukum ke arah pemalsuan dokumen terkait syarat untuk maju selaku Wakil Presiden,” ungkapnya.
Sudding menambahkan, apabila persoalan tersebut berkembang ke ranah hukum, bukan hanya Gibran yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban.
“Dan tentunya akan banyak pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum terkait masalah itu,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa Sudding sejak awal telah mendorong penyelesaian polemik persyaratan pencalonan Gibran melalui mekanisme yang sesuai dengan konstitusi.
Sehari sebelumnya, Rabu (11/11/2026), Sudding secara terbuka menyampaikan bahwa Gibran memiliki dua pilihan, yakni mengundurkan diri secara sukarela atau menghadapi proses pemberhentian melalui jalur konstitusional.
Saat itu, ia merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan dokumen penyetaraan ijazah SMA Gibran.
Menurut Sudding, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dihormati dan ditindaklanjuti oleh seluruh pihak.
Bahkan, ia menilai pengunduran diri merupakan bentuk penghormatan terhadap putusan lembaga peradilan sekaligus dapat meredam dinamika politik dan sosial yang berkembang di masyarakat.
Sikap tersebut sebelumnya juga disampaikan Sudding pada Minggu (8/11/2026). Ketika itu, ia menyarankan Gibran secara sukarela meletakkan jabatannya karena menilai persoalan tersebut telah menyangkut legitimasi hukum dan kepercayaan publik terhadap jabatan Wakil Presiden.
Apabila pengunduran diri tidak ditempuh, Sudding menyebut DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat sebagai bagian dari proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Dengan demikian, pernyataan terbaru Sudding menegaskan bahwa persoalan pengunduran diri Gibran tidak hanya dipandang sebagai dinamika politik, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang berpotensi melibatkan pihak-pihak lain terkait proses pemenuhan persyaratan pencalonan Wakil Presiden.
