PADALARANG – BELA RAKYAT – Rombongan Komisi V DPR RI melakukan peninjauan langsung terhadap infrastruktur Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Jawa Barat, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur dan penyelenggaraan transportasi nasional.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau sejumlah fasilitas dan infrastruktur pendukung stasiun, sekaligus melihat secara langsung kondisi konektivitas antarmoda transportasi di kawasan tersebut.
Selain peninjauan lapangan, rombongan juga menggelar pertemuan dan koordinasi bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, menegaskan bahwa pemerintah harus memaksimalkan pembangunan infrastruktur pendukung Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Menurutnya, keberhasilan pembangunan kereta cepat tidak hanya diukur dari tersedianya infrastruktur utama, tetapi juga dari kesiapan akses dan konektivitas yang menunjang mobilitas masyarakat.
“Jangan sampai infrastruktur utama kereta cepat sudah dibangun dengan investasi yang besar, tetapi akses pendukung menuju dan dari stasiun belum maksimal. Pemerintah harus memastikan seluruh infrastruktur pendukung, baik akses jalan, konektivitas antarmoda, maupun fasilitas transportasi lainnya, dapat berfungsi secara optimal,” tegas Hamka B. Kady.
Ia menambahkan, diperlukan sinergi dan koordinasi yang kuat antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, KCIC, serta pemerintah daerah agar pembangunan infrastruktur pendukung dapat berjalan terintegrasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Menurut Hamka, konektivitas menjadi aspek penting agar kehadiran kereta cepat benar-benar memberikan manfaat luas bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kemudahan mobilitas, efisiensi perjalanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitar stasiun.
“Orientasi pembangunan infrastruktur harus berujung pada manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, aksesibilitas dan integrasi transportasi harus menjadi perhatian serius pemerintah,” tambahnya.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi V DPR RI berharap hasil peninjauan dan koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus mendorong percepatan penyelesaian berbagai kebutuhan infrastruktur pendukung KCIC, sehingga layanan transportasi kereta cepat dapat terhubung secara optimal dengan sistem transportasi lainnya.
