Oleh: Munawir Kamaluddin, Guru Besar UIN Alauddin
Ada saat ketika mempertahankan jabatan justru menjadi beban moral, dan ada saat ketika melepaskannya menjadi ujian kenegarawanan.
Sejarah Indonesia menghadirkan dua peristiwa menarik: Mohammad Hatta mundur dari jabatan Wakil Presiden pada 1 Desember 1956, sementara Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR pada 12 November 2026.
Dua peristiwa, dua zaman, tetapi menyisakan satu pertanyaan: apakah meninggalkan kekuasaan selalu berarti menunjukkan kebesaran jiwa?
Secara formal, keduanya melakukan tindakan yang sama, melepaskan jabatan sebelum masa tugas berakhir. Namun, alasan dan konteks politiknya berbeda secara mendasar.
Bung Hatta mundur bukan karena persoalan hukum pribadi, melainkan karena pergulatan prinsip mengenai arah perjalanan bangsa. Ia memiliki pandangan kuat tentang demokrasi konstitusional, pembatasan kekuasaan, dan pemerintahan yang bertanggung jawab. Ketika arah politik Soekarno semakin bergerak menuju Demokrasi Terpimpin yang sentralistik, perbedaan prinsip keduanya semakin sulit dipertemukan.
Hatta juga menyadari keterbatasan kewenangan Wakil Presiden dan kegelisahannya terhadap praktik korupsi serta tata kelola pemerintahan. Ia akhirnya memilih meninggalkan jabatan daripada terus berada dalam kekuasaan yang tidak lagi sejalan dengan keyakinannya. Baginya, kehormatan prinsip lebih berharga daripada kenyamanan kedudukan.
Tujuh dekade kemudian, Gibran menghadapi persoalan berbeda. Pengunduran dirinya berlangsung di tengah polemik keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan, persoalan hukum, dan tekanan politik di parlemen. Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan serta bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi menjadi bagian penting dari eskalasi tersebut.
Pada 12 November 2026, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Ia menyebut kepentingan bangsa dan kelancaran pemerintahan sebagai pertimbangan.
Namun, publik tetap berhak bertanya, apakah ini keputusan yang lahir dari pertimbangan kenegarawanan, strategi politik menghadapi tekanan, atau perpaduan keduanya?
Pertanyaan tersebut harus dijawab secara objektif. Kita tidak boleh menganggap tekanan politik sebagai bukti ketakutan, sebagaimana tidak boleh pula menganggap setiap pengunduran diri sebagai bukti keagungan moral.
Dalam perspektif filsafat politik Max Weber, kedua peristiwa ini dapat dibaca melalui dua pendekatan etika: 1.Gesinnungsethik (etika keyakinan) dan 2. Verantwortungsethik (etika tanggung jawab).
Hatta memperlihatkan keteguhan etika keyakinan, mempertahankan prinsip meskipun harus kehilangan jabatan. Sementara keputusan Gibran dapat dianalisis melalui etika tanggung jawab, yakni kemungkinan menempatkan stabilitas pemerintahan di atas kepentingan mempertahankan kedudukan.
Tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa etika tanggung jawab bukan sekadar menghindari kegaduhan politik. Ia juga menuntut keterbukaan, kepatuhan hukum, dan keberanian mempertanggungjawabkan keputusan kepada publik.
Dalam negara demokrasi, legitimasi kekuasaan tidak cukup bersumber dari kemenangan elektoral. Ia harus ditopang oleh konstitusi, integritas, transparansi, dan kepercayaan rakyat. Karena itu, mundurnya seorang pejabat tidak otomatis menghapus persoalan hukum maupun pertanyaan publik yang melatarbelakanginya.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 telah menyediakan mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden. Artinya, keberlanjutan pemerintahan dapat dijaga melalui prosedur konstitusional, bukan melalui kompromi yang mengabaikan prinsip hukum.
Di sinilah makna kenegarawanan sesungguhnya diuji. Seorang pemimpin tidak diukur dari seberapa lama ia menduduki kursi kekuasaan, melainkan dari keberaniannya menjaga prinsip, menerima koreksi, menghormati hukum, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Hatta dan Gibran berada dalam zaman serta situasi politik yang berbeda. Hatta mundur di tengah pertentangan prinsip tentang arah negara, sedangkan Gibran mundur ketika persoalan legitimasi dan tekanan politik berkembang menjadi persoalan serius. Karena itu, keduanya tidak tepat dinilai dengan menyamakan begitu saja alasan dan kualitas moral keputusannya.
Sejarah boleh mencatat siapa yang pernah duduk di kursi kekuasaan dan siapa yang memilih meninggalkannya. Namun, sejarah juga akan menguji alasan di balik setiap keputusan tersebut.
Sebab, mundur tidak selalu berarti kalah, sebagaimana bertahan tidak selalu berarti berani. Jabatan dapat diperoleh, dipertahankan, bahkan dilepaskan. Tetapi kehormatan hanya tumbuh dari integritas, keberanian menjaga prinsip, dan kesediaan mempertanggungjawabkan kekuasaan kepada rakyat dan sejarah.
Indonesia tidak kekurangan orang yang ingin berkuasa. Yang jauh lebih dibutuhkan adalah pemimpin yang memahami bahwa jabatan memiliki batas, kekuasaan memiliki tanggung jawab, dan kenegarawanan tidak pernah selesai hanya karena seseorang meninggalkan kursinya.
