TANGERANG – BELA RAKYAT – Rencana pengoperasian Bursa Mineral dan Komoditas Strategis pada awal tahun depan mendapat catatan kritis dari DPR. Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris meminta pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tidak terburu-buru dan memastikan fondasi kelembagaan benar-benar siap.
Hal itu disampaikannya usai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat (28/8/2026). Menurutnya, ada beberapa pekerjaan rumah krusial yang harus dituntaskan sebelum bursa tersebut resmi berjalan.
Legislator Fraksi PAN ini menilai kejelasan definisi komoditas menjadi hal paling mendasar. Ia mengatakan, pemerintah harus segera menetapkan komoditas apa saja yang masuk kategori strategis, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan di kemudian hari.
Andi menjelaskan, komoditas mineral seperti emas dan nikel memang sudah memiliki harga acuan yang jelas di pasar global. Namun berbeda halnya dengan komoditas strategis lainnya yang batasan dan jenisnya masih perlu didudukkan secara rinci sesuai amanat regulasi.
Selain kepastian komoditas, ia juga menyoroti belum matangnya struktur di internal OJK. Menurutnya, kesiapan kelembagaan secara masif di tubuh OJK belum sepenuhnya rampung, padahal bursa ini merupakan amanat dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Ia menegaskan, aspek kelembagaan ini tidak bisa dianggap sepele. Direktur Eksekutif yang akan memimpin Bursa Mineral dan Komoditas Strategis nantinya akan memikul tanggung jawab besar untuk membangun pasar komoditas yang berdaulat.
Tantangan tersebut, lanjut Andi, berkaitan dengan cita-cita Indonesia untuk memiliki bargaining position yang lebih kuat dalam penentuan harga dunia. Selama ini, harga jual komoditas unggulan nasional masih sangat ditentukan oleh mekanisme pasar internasional.
“Komoditas seperti nikel, emas, kopi, cokelat, hingga kelapa sawit, harganya masih sepenuhnya didikte oleh pasar luar negeri,” ujar Andi.
Ia juga mengaitkan upaya penguatan bursa dengan dinamika perdagangan global, termasuk hambatan yang dihadapi produk sawit Indonesia di sejumlah negara Eropa. Karena itu, penguatan di dalam negeri saja tidak cukup.
Oleh karena itu, selain membangun kelembagaan yang solid, Andi mendorong pemerintah menyiapkan strategi diplomasi yang komprehensif. Indonesia perlu aktif membangun jejaring dengan organisasi dan asosiasi komoditas dunia agar bisa mengambil peran sentral dalam pembentukan harga.
Terkait target operasional pada Januari mendatang, Andi meminta agar dikaji ulang secara realistis. Dengan sisa waktu sekitar tiga bulan, ia khawatir persiapan belum optimal. Menurutnya, idealnya dibutuhkan waktu sekitar enam bulan untuk menyelesaikan penataan kelembagaan, menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, serta mematangkan negosiasi di tingkat global.
