JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady menyampaikan apresiasi kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atas komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan sektor perumahan nasional.
Apresiasi tersebut disampaikan Hamka B. Kady melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Unggahan itu menampilkan suasana seusai Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri PKP Maruarar Sirait. Dalam suasana yang berlangsung akrab, Hamka terlihat berjabat tangan dan berbincang bersama Maruarar Sirait.
Hamka menilai pertemuan tersebut bukan sekadar momentum formal antara DPR dan pemerintah, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun kesamaan visi dalam menghadirkan kebijakan perumahan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami memiliki semangat yang sama: memastikan perumahan sebagai hak dasar rakyat dapat diwujudkan melalui hunian yang layak, sehat, dan terjangkau,” tulis Hamka B. Kady dalam unggahannya.
Di awal terlihat jabat tangan erat Hamka dengan sang menteri sambil tertawa, sembari mengucapkan terima kasih dan apresiasi. Terdengar sepintas kata-kata: “Terima kasih… luar biasa… Pak Menteri…” sambil menepuk tangan Menteri.
Menurut Hamka, persoalan perumahan merupakan salah satu kebutuhan mendasar yang harus mendapat perhatian serius negara. Rumah bukan hanya persoalan bangunan fisik, tetapi berkaitan langsung dengan kualitas hidup, kesehatan keluarga, keamanan, pendidikan anak, hingga produktivitas masyarakat.
Karena itu, pembangunan perumahan harus ditempatkan sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Pemerintah dan DPR, kata Hamka, memiliki tanggung jawab bersama agar kebijakan yang disusun tidak berhenti pada angka dan target administratif, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat di lapangan.
Hamka menegaskan, kebutuhan terhadap hunian yang layak masih menjadi persoalan besar bagi banyak keluarga Indonesia. Tantangannya bukan hanya menyediakan rumah dalam jumlah yang cukup, tetapi juga memastikan rumah tersebut berada di lingkungan yang sehat, memiliki akses terhadap infrastruktur dasar, serta dapat dijangkau oleh kemampuan ekonomi masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Hamka memberikan apresiasi terhadap langkah Menteri PKP Maruarar Sirait yang terus mendorong penguatan sektor perumahan dan kawasan permukiman.
Bagi Hamka, keberhasilan pembangunan perumahan membutuhkan kolaborasi lintas lembaga. Pemerintah memiliki kewenangan dan instrumen kebijakan, sementara DPR menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Sinergi kedua lembaga tersebut harus diarahkan pada satu tujuan utama, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Terus perkuat sinergi dan kerja nyata untuk menghadirkan rumah layak huni bagi masyarakat Indonesia,” tegas Hamka.
Dalam suasana seusai rapat kerja tersebut, Hamka dan Maruarar juga terlihat berbincang secara santai. Keduanya tampak saling memberikan apresiasi dan menunjukkan hubungan kerja yang cair. Momen tersebut memperlihatkan adanya semangat bersama untuk terus memperkuat koordinasi dalam menjalankan agenda pembangunan perumahan.
Hamka bahkan terdengar menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Menteri PKP. Sementara Maruarar Sirait merespons dengan ramah dan menyampaikan bahwa keduanya memiliki semangat yang sama.
Bagi Hamka, komunikasi yang baik antara DPR dan pemerintah menjadi modal penting dalam memastikan berbagai program perumahan dapat berjalan efektif. Ia menilai perbedaan fungsi antara legislatif dan eksekutif tidak boleh menjadi penghalang untuk membangun kerja sama dalam menyelesaikan persoalan rakyat.
Justru, kata dia, fungsi pengawasan DPR harus menjadi bagian dari mekanisme untuk memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Yang kita perjuangkan adalah bagaimana masyarakat Indonesia bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak. Ini bukan sekadar soal membangun rumah, tetapi membangun kehidupan yang lebih baik bagi keluarga Indonesia,” ujar Hamka dalam semangat yang tercermin dari pertemuan tersebut.
Politikus Partai Golkar itu juga menekankan pentingnya keberlanjutan program perumahan. Menurutnya, pembangunan rumah layak huni harus dilakukan secara terencana dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah, perkembangan kawasan perkotaan, kebutuhan masyarakat di daerah, serta ketersediaan infrastruktur pendukung.
Rumah yang dibangun juga tidak boleh berdiri sendiri tanpa dukungan lingkungan yang memadai. Akses jalan, air bersih, sanitasi, listrik, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga ruang publik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konsep kawasan permukiman yang layak.
Karena itu, Hamka mendorong agar sinergi antara Komisi V DPR RI dengan Kementerian PKP terus diperkuat. Pembahasan kebijakan dan anggaran diharapkan dapat semakin mempertajam program-program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan perumahan harus memiliki perspektif pemerataan. Masyarakat di daerah tidak boleh tertinggal dalam mendapatkan akses terhadap hunian yang layak hanya karena keterbatasan infrastruktur atau kemampuan fiskal daerah.
Dengan semangat kolaborasi tersebut, Hamka berharap sektor perumahan nasional dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan ekonomi.
Sektor perumahan memiliki efek berganda yang besar. Ketika pembangunan rumah dan kawasan permukiman meningkat, berbagai sektor ikut bergerak, mulai dari industri bahan bangunan, jasa konstruksi, tenaga kerja, transportasi, hingga usaha mikro dan kecil yang tumbuh di sekitar kawasan permukiman.
Artinya, pembangunan perumahan bukan hanya memberikan tempat tinggal bagi masyarakat, tetapi juga dapat membuka lapangan kerja dan menggerakkan roda perekonomian nasional.
Hamka menegaskan bahwa DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong agar setiap kebijakan pemerintah memiliki orientasi yang kuat terhadap kepentingan rakyat.
Ia berharap semangat yang sama antara Komisi V DPR RI dan Kementerian PKP dapat diterjemahkan menjadi kerja nyata yang terukur.
“Semangatnya harus sama, kerjanya harus bersama, dan hasil akhirnya harus dirasakan rakyat. Rumah layak bukan kemewahan, tetapi kebutuhan dasar yang harus diperjuangkan negara,” tegas Hamka.
Melalui momentum tersebut, Hamka kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung penguatan sektor perumahan nasional. Menurutnya, sinergi DPR dan pemerintah harus terus dijaga agar cita-cita menghadirkan hunian yang layak, sehat, aman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat semakin dekat dengan kenyataan.
“Terus kita perkuat sinergi, terus kita kawal kerja nyatanya, dan yang paling penting, rakyat harus merasakan manfaatnya,” pungkasnya.
