TELUK BINTUNI – BELA RAKYAT – Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni terus menyiapkan langkah pemulangan warga Moskona yang selama ini mengungsi di Kota Bintuni. Namun, rencana tersebut masih menghadapi tantangan karena sebagian warga mengaku belum siap kembali ke kampung halaman akibat trauma terhadap situasi keamanan yang pernah terjadi.
Akademisi Universitas Papua (Unipa) Dr. Hendrik Arwam menilai langkah pemerintah untuk memulangkan pengungsi secara bertahap merupakan kebijakan yang positif. Namun, menurutnya, proses tersebut perlu dibarengi pendekatan humanis, komunikasi yang intensif, serta jaminan keamanan yang mampu membangun kembali kepercayaan masyarakat.
“Menurut saya, langkah pemerintah daerah untuk memfasilitasi kepulangan masyarakat merupakan sesuatu yang positif. Tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah memastikan masyarakat merasa aman dan siap secara psikologis untuk kembali,” kata Hendrik, Jumat (4/9/2026).
Hendrik mengatakan, warga yang telah lama berada di pengungsian tidak bisa hanya dilihat dari aspek administratif sebagai kelompok masyarakat yang harus segera dipulangkan. Mereka juga memiliki pengalaman dan trauma yang perlu menjadi pertimbangan dalam setiap tahapan kebijakan.
“Jangan hanya melihat bahwa mereka sudah terdata dan kampungnya sudah siap. Kita juga harus melihat apakah masyarakat sudah merasa aman untuk kembali. Karena kepulangan yang baik bukan hanya soal kembali secara fisik, tetapi bagaimana mereka bisa kembali menjalani kehidupan secara normal,” ujarnya.
Menurut Hendrik, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni sebenarnya telah menunjukkan komitmen dengan menyiapkan pemulangan secara bertahap. Bahkan, pemerintah telah melakukan persiapan peninjauan lokasi, pendataan warga yang siap kembali, serta menginventarisasi fasilitas yang perlu diperbaiki.
Sekitar 200 warga disebut telah terdata siap dipulangkan. Sementara jadwal keberangkatan masih menunggu hasil rapat akhir Forkopimda.
“Artinya pemerintah sudah bergerak dan melakukan persiapan. Ini harus diapresiasi. Tinggal bagaimana seluruh proses tersebut dikomunikasikan secara terbuka kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran baru,” kata Hendrik.
Sebelumnya, warga Moskona telah melakukan audiensi dengan pemerintah daerah terkait kepastian kepulangan. Pada 26 Juli 2026, warga memperoleh informasi bahwa pemerintah telah menyiapkan proses kepulangan ke kampung-kampung di wilayah suku Moskona.
Namun dalam perkembangannya, sikap warga tidak sepenuhnya seragam. Ada yang menyatakan siap kembali, tetapi ada pula yang masih memilih bertahan karena belum merasa yakin dengan kondisi keamanan di kampung mereka.
Kekhawatiran kembali menguat pada Minggu (30/8). Sebagian warga menolak rencana kepulangan setelah mendengar informasi mengenai adanya penambahan sekitar 250 personel Satgas TNI ke Kabupaten Teluk Bintuni.
Hendrik menilai munculnya kekhawatiran tersebut harus dijawab pemerintah dengan komunikasi yang lebih aktif, bukan semata-mata dengan pendekatan keamanan.
“Kalau ada informasi mengenai penambahan personel, pemerintah perlu menjelaskan secara langsung kepada masyarakat. Untuk apa penambahan itu, bagaimana pola pengamanannya, dan yang paling penting, bagaimana keberadaan aparat tersebut justru memberikan rasa aman kepada masyarakat,” jelasnya.
Menurut dia, komunikasi publik menjadi sangat penting dalam situasi seperti ini. Pemerintah perlu memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun berkembangnya kekhawatiran berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.
“Jangan sampai masyarakat mendengar informasi dari sumber yang berbeda-beda sehingga muncul persepsi bahwa situasi di kampung semakin tidak aman. Pemerintah harus hadir menjelaskan secara langsung,” imbuhnya.
Hendrik mendorong pemerintah melibatkan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan serta perwakilan warga pengungsi dalam proses sosialisasi.
Menurutnya, pendekatan melalui tokoh-tokoh lokal akan membuat komunikasi pemerintah lebih mudah diterima karena masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan kekhawatiran sekaligus mendapatkan jawaban secara langsung.
“Harus ada dialog. Pemerintah menyampaikan kondisi sebenarnya, masyarakat menyampaikan kekhawatirannya. Dari situ dibangun kesepahaman. Jangan sampai masyarakat merasa keputusan pemulangan datang dari atas tanpa melibatkan mereka,” tuturnya.
Dia juga menilai keberadaan aparat keamanan dan pendekatan humanis seharusnya dapat berjalan beriringan. Kehadiran negara diperlukan untuk memastikan keamanan, tetapi pada saat yang sama masyarakat harus mendapatkan penjelasan bahwa tujuan utama dari seluruh kebijakan tersebut adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan warga kembali hidup dengan aman.
“Pendekatan keamanan penting, tetapi harus dibarengi pendekatan sosial dan kemanusiaan. Aparat hadir untuk memberikan perlindungan, sementara pemerintah daerah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Dua pendekatan ini harus berjalan bersama,” katanya.
Hendrik menekankan pemulangan warga Moskona juga tidak boleh berhenti pada proses mengembalikan mereka dari kota ke kampung. Pemerintah perlu memastikan rumah, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, akses pangan dan sumber penghidupan masyarakat benar-benar dipersiapkan.
“Jangan sampai masyarakat pulang, tetapi kemudian menghadapi persoalan baru karena fasilitas belum siap. Pemulangan harus menjadi bagian dari proses pemulihan kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Dia pun meminta pemerintah menjaga komunikasi dengan warga bukan hanya menjelang kepulangan, tetapi juga setelah masyarakat kembali ke kampung.
“Kalau komunikasi dilakukan secara intensif dan masyarakat merasa dilibatkan, saya kira kepercayaan akan tumbuh. Ini yang harus dibangun,” kata Hendrik.
Hendrik menilai persoalan pengungsi Moskona merupakan pekerjaan bersama yang membutuhkan kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap warga yang dipulangkan benar-benar mendapatkan rasa aman dan kepastian untuk membangun kembali kehidupannya.
“Tujuan akhirnya tentu kita ingin masyarakat kembali ke kampung halaman dan hidup normal. Karena itu, pemerintah harus terus memperkuat pendekatan yang humanis. Negara hadir bukan hanya untuk memulangkan, tetapi juga memastikan masyarakat merasa aman, terlindungi dan bisa kembali membangun kehidupannya,” pungkasnya.
