JAKARTA | BELA RAKYAT — Ada tempat yang dibangun dari beton. Ada tempat yang dibangun dari anggaran. Ada pula tempat yang dibangun dari ingatan, keringat, gagasan, air mata, dan secangkir kopi yang diminum sambil berdebat soal masa depan bangsa. “Taman Ismail Marzuki atau TIM, barangkali termasuk yang terakhir.”
Namun belakangan, sebagian seniman dan pekerja budaya merasa rumah kebudayaan itu mulai terlalu sering diajak berhitung. Berapa harga ruangnya? Berapa tarif kegiatannya? Berapa nilai sewanya? Berapa keuntungan yang bisa dipetik? Sampai-sampai para seniman mungkin perlu bertanya kepada dompet masing-masing, “Kita ini sedang berkesenian atau sedang mengikuti lelang?”
Atas kegelisahan tersebut, Front Penggerak Seni Taman Ismail Marzuki (FPS TIM) akan menggelar rangkaian Aksi Budaya dan Konsolidasi Seniman pada 25–26 Juli 2026, pukul 16.00–22.00 WIB, di kawasan Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat.
Gerakan ini lahir dari forum “Ngopi Ngerumpi MPSI: Segelas Kopi untuk Menghidupkan Kembali Ruang Seni TIM” pada 18 Juli 2026 lalu. Dari secangkir kopi, lahirlah konsolidasi. Dari obrolan santai, muncul keresahan serius. Sebab kadang-kadang, perubahan besar memang tidak dimulai dari ruang rapat ber-AC, melainkan dari obrolan sederhana: “TIM ini sebenarnya mau dibawa ke mana?”
Kalau boleh jujur, TIM bukan sekadar kawasan dengan gedung megah dan halaman luas. TIM adalah semacam “kampung halaman” bagi gagasan. Di sanalah puisi pernah mencari telinga, musik mencari panggung, teater mencari napas, pelukis mencari cahaya, dan para seniman mencari alasan untuk tetap percaya bahwa berkesenian tidak selalu harus dimulai dari pertanyaan, “Budget-nya berapa?”
Karena itu, FPS TIM menilai bahwa Taman Ismail Marzuki harus tetap menjadi ruang penciptaan, pendidikan, dialog, eksperimen, regenerasi, dan perjumpaan kebudayaan. Bukan sekadar tempat orang datang, parkir, makan, foto-foto, lalu pulang membawa kenangan (sementara senimannya pulang membawa tagihan).
Dalam rangkaian aksi budaya tersebut, para seniman akan menghadirkan berbagai agenda, mulai dari karnaval keranda sebagai simbol matinya ruang berkesenian, aksi budaya, orasi kebudayaan, mimbar bebas, pembacaan puisi, musik, teater, pembacaan pernyataan sikap, doa bersama, hingga konsolidasi lintas komunitas seni.
Keranda itu tentu bukan untuk membawa jenazah manusia. Ia adalah simbol. Sebuah tanda tanya besar yang sedang diarak: jangan-jangan yang sedang dimakamkan bukan tubuh, melainkan ruang hidup kesenian.
Sementara itu, FPS TIM secara tegas menyatakan penolakan terhadap model pengelolaan Taman Ismail Marzuki yang dinilai semakin berorientasi pada komersialisasi dan menggeser fungsi utama TIM sebagai pusat kesenian dan kebudayaan. Dalam bahasa warung kopi, TIM jangan sampai menjadi rumah yang pintunya terbuka, tetapi senimannya harus mengetuk sambil membawa kartu kredit. Sebab rumah kebudayaan seharusnya bukan hanya menjadi tempat yang indah untuk dikunjungi, melainkan ruang yang memungkinkan para pelaku seni untuk hidup, tumbuh, berkarya, bereksperimen, dan sesekali gagal tanpa harus langsung dihitung sebagai kerugian bisnis.
Ketua Umum DPP Gerakan Juang dan Pendidikan Indonesia (GJPI), Ridha Furqon Wahyu Ramdhani yang akrab disapa Ridho Comrade, di sela-sela kesibukannya melalui selularnya menyatakan dukungannya terhadap perjuangan para seniman untuk mengembalikan marwah Taman Ismail Marzuki sebagai ruang kebudayaan yang hidup dan berpihak kepada ekosistem seni. Menurutnya, persoalan TIM tidak semata-mata soal bangunan, pengelolaan, atau siapa yang memegang kendali administratif. Lebih dari itu, persoalannya adalah tentang siapa yang memiliki ruang kebudayaan tersebut secara moral dan historis.
“Taman Ismail Marzuki bukan sekadar kawasan yang bisa dihitung dari luas bangunan, nilai investasi, atau potensi komersialnya. TIM memiliki sejarah, memiliki ruh, memiliki ingatan, dan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan perjalanan kesenian Indonesia,” ujar Ridha Furqon Wahyu Ramdhani, Rabu (22/7/2026).
Ia menegaskan, pengelolaan ruang kebudayaan tidak boleh semata-mata menggunakan kacamata bisnis. Sebab, menurutnya, seni dan kebudayaan memiliki fungsi yang jauh lebih besar daripada sekadar menghasilkan pendapatan, “Kalau seluruh ruang kebudayaan hanya diukur dari berapa besar keuntungan yang bisa dihasilkan, maka kita harus bertanya: lalu di mana ruang bagi gagasan yang belum menghasilkan uang? Di mana tempat bagi seniman muda untuk belajar? Di mana ruang bagi komunitas kecil untuk tumbuh?” katanya.
Ridho Comrade juga mengingatkan agar TIM tidak kehilangan fungsi dasarnya sebagai rumah bersama bagi para seniman, budayawan, sastrawan, pekerja budaya, akademisi, mahasiswa, serta masyarakat luas, “Jangan sampai rumah seni berubah menjadi sekadar rumah yang bisa disewa. Jangan sampai seniman yang seharusnya menjadi denyut kehidupan TIM justru merasa menjadi tamu di rumahnya sendiri,” tegasnya.
Ia menambahkan, evaluasi terhadap tata kelola TIM perlu dilakukan secara terbuka, menyeluruh, dan melibatkan ekosistem seni budaya yang selama ini menjadi bagian dari sejarah panjang Taman Ismail Marzuki. Imbuhnya.
“Kami mendukung adanya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan TIM. Tata kelola kebudayaan harus melibatkan para pelaku kebudayaan. Jangan sampai keputusan tentang rumah seniman dibuat tanpa mendengar suara para seniman,” ujar Ridho.
Menurutnya, aksi budaya FPS TIM merupakan bentuk partisipasi publik yang penting. Ia menilai, kritik dari seniman bukanlah gangguan terhadap pembangunan, melainkan alarm agar pembangunan tidak kehilangan arah, “Ketika seniman turun ke jalan membawa puisi, musik, teater, dan bahkan simbol keranda, itu bukan berarti mereka sedang membenci pembangunan. Mereka sedang mengingatkan agar pembangunan tidak membunuh ruang yang seharusnya menjadi tempat kehidupan kebudayaan,” tuturnya.
Ridho berharap aksi budaya pada 25–26 Juli 2026 menjadi momentum untuk membuka ruang dialog yang lebih luas antara pemerintah, pengelola, seniman, komunitas, dan masyarakat, “TIM harus menjadi rumah yang hidup. Rumah yang terbuka. Rumah yang kritis. Rumah yang memberi ruang kepada gagasan. Kalau ada persoalan dalam pengelolaan, mari dibicarakan. Tetapi jangan sampai solusi atas persoalan kebudayaan justru membuat kebudayaan kehilangan rumahnya,” ungkapnya.
Pada akhirnya, perjuangan FPS TIM adalah perjuangan untuk memastikan agar Taman Ismail Marzuki tidak hanya menjadi nama besar yang terpampang di peta Jakarta, tetapi tetap menjadi ruang tempat kebudayaan bernapas. Sebab, kota tanpa ruang seni mungkin masih bisa berdiri. Gedung tanpa seniman mungkin masih bisa berdiri. Tetapi kebudayaan tanpa ruang untuk tumbuh, lama-lama hanya akan menjadi kenangan yang dipajang di etalase.
Dan seperti kata pujangga warung kopi: kalau rumah seni sudah terlalu sibuk menghitung uang sewa, jangan-jangan nanti yang tersisa hanya rumahnya (sementara seninya sudah pindah kontrakan).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) RUMAH HEBAT NUSANTARA, Den Cupank, yang juga mendukung perjuangan pengembalian marwah TIM sebagai ruang kebudayaan, menyampaikan pesan sederhana dengan bahasa yang barangkali tidak terlalu sederhana:
“Jangan sampai seniman datang ke rumah kebudayaan membawa karya, tapi yang ditanya pertama kali justru: ‘Bayar berapa?’ Sebab kalau semua pintu kebudayaan dibuka dengan kalkulator, nanti yang masuk bukan gagasan, melainkan hanya mereka yang punya saldo.”
Menurut Den Cupank, seni memang boleh dikomersialkan dalam batas tertentu, tetapi jangan sampai seluruh ruang kebudayaan dikendalikan oleh logika dagang, “Kebudayaan itu bukan warung yang tutup kalau tidak laku. Puisi tidak boleh gulung tikar. Teater tidak boleh bangkrut. Musik tidak boleh terkena PHK. Dan seniman jangan sampai menjadi satu-satunya profesi yang diminta terus berkarya, tetapi setiap kali berkarya malah disuruh menghitung sendiri ongkos napasnya,” tegas Den Cupank.
Ia pun menutup pesannya dengan kalimat khas yang cukup untuk membuat meja warung kopi mendadak hening sejenak:
“TIM itu Taman Ismail Marzuki, bukan Taman Ismail Mark-Up. Jangan sampai ruang yang dibangun untuk merawat kebudayaan malah membuat kebudayaan harus antre membeli tiket untuk masuk ke rumahnya sendiri.” Sebab, mengembalikan marwah TIM bukan sekadar menyelamatkan sebuah kawasan. Ini adalah upaya menjaga ingatan, sejarah, identitas, dan masa depan kebudayaan Indonesia. Dan kalau rumah seni mulai terasa asing bagi para seniman, mungkin bukan senimannya yang salah alamat. Bisa jadi, rumahnya yang sudah lupa siapa yang sejak awal membangun kehidupan di dalamnya. Pungkas Den Cupank.
(CP/red)
