JAKARTA – BELA RAKYAT – Persoalan kepastian status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali menjadi perhatian serius Komisi X DPR RI. Di tengah berbagai capaian pemerintah dalam pengelolaan keuangan, DPR menilai masih terdapat pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan, yakni percepatan pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota Komisi X DPR RI La Tinro La Tunrung dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI yang membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026) lalu.
Dalam rapat tersebut, La Tinro tidak hanya memberikan apresiasi atas keberhasilan Kemendikdasmen mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi juga menekankan bahwa keberhasilan administrasi keuangan harus berjalan seiring dengan pencapaian target pembangunan pendidikan yang nyata.
DPR Minta Roadmap Pengangkatan PPPK Disusun Secara Terukur
Bagi La Tinro, persoalan guru PPPK paruh waktu bukan sekadar isu administratif, melainkan menyangkut kepastian karier ribuan tenaga pendidik yang selama ini menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.
Karena itu, ia mendorong pemerintah memiliki peta jalan (roadmap) yang jelas, realistis, dan bertahap mengenai proses pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Menurut La Tinro, roadmap tersebut harus disertai target kuantitatif yang dapat diukur setiap tahun sehingga pelaksanaannya dapat dipantau secara berkala.
“Kami harapkan ada target daripada PPPK. Misalnya tahun depan PPPK paruh waktu harus sudah menjadi PPPK penuh waktu sejumlah 10 ribu atau 20 ribu. Nah target ini yang saya minta sekali sehingga realisasinya betul-betul sesuai dengan yang diharapkan,” ujar La Tinro.
Pernyataan tersebut menjadi penekanan utama dalam rapat kerja karena menyangkut kepastian arah kebijakan pemerintah terhadap tenaga pendidik.
Target Menjadi Instrumen Pengawasan DPR
La Tinro menilai, penyusunan target yang jelas bukan hanya membantu pemerintah dalam menjalankan program, tetapi juga memudahkan DPR menjalankan fungsi konstitusionalnya sebagai lembaga pengawas.
Bagi politisi Fraksi Partai Gerindra itu, keberhasilan sebuah kementerian tidak cukup diukur dari tingginya serapan anggaran atau capaian opini WTP semata.
Yang jauh lebih penting adalah apakah program yang direncanakan benar-benar menghasilkan capaian sesuai target.
Dengan indikator yang jelas, DPR dapat mengevaluasi perkembangan program secara objektif sekaligus mengetahui berbagai kendala yang dihadapi pemerintah.
Evaluasi Tidak Boleh Berhenti pada Serapan Anggaran
Dalam pandangan La Tinro, evaluasi terhadap kementerian harus dilakukan secara menyeluruh. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan penggunaan anggaran negara harus dibarengi dengan keberhasilan mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.
Karena itu, apabila target yang telah ditentukan belum tercapai, pemerintah perlu memberikan penjelasan mengenai penyebabnya.
“Kalau target tidak tercapai, apa penyebab tidak tercapainya target tersebut harus dijelaskan. Jadi bukan hanya hasil penggunaan anggaran yang selesai atau habis, tetapi capaian programnya juga harus bisa kita evaluasi,” tegasnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan pentingnya akuntabilitas pelaksanaan program pendidikan, tidak hanya dari sisi keuangan tetapi juga hasil yang dirasakan masyarakat.
Status Kepegawaian Dinilai Berpengaruh terhadap Profesionalisme Guru
La Tinro juga menyoroti pentingnya kepastian status kepegawaian bagi para guru.
Lebih lanjut, La Tinro.menjelaskan, kepastian tersebut akan memberikan motivasi yang lebih besar bagi tenaga pendidik untuk meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.
Ia memandang penyelesaian status PPPK paruh waktu menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Langkah tersebut dinilai sejalan dengan agenda pembangunan pendidikan nasional menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Harapan DPR terhadap Kemendikdasmen
Menutup pandangannya, La Tinro berharap Kemendikdasmen dapat segera menyusun roadmap yang realistis dalam penyelesaian status guru PPPK paruh waktu.
Roadmap tersebut diharapkan memberikan kepastian bagi tenaga pendidik sekaligus menjadi dasar evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program pemerintah.
Dengan adanya target yang jelas, DPR menilai proses pengangkatan PPPK penuh waktu dapat dipantau secara lebih terukur sehingga setiap perkembangan maupun kendala dapat diketahui secara transparan.
Melalui dorongan tersebut, Komisi X DPR RI menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan nasional tidak hanya ditentukan oleh pengelolaan anggaran yang baik, tetapi juga oleh kepastian kebijakan yang memberikan kepastian dan motivasi bagi para guru sebagai ujung tombak pendidikan Indonesia.
