JAKARTA – BELA RAKYAT – Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan menghadapi tantangan serius.
Di sejumlah daerah, Sekolah Rakyat jenjang Sekolah Dasar (SD) justru sepi peminat, meski seluruh kebutuhan pendidikan, asrama, makan, hingga perlengkapan belajar ditanggung negara.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar. Mengapa program yang dirancang untuk membantu masyarakat kurang mampu belum mampu menarik minat keluarga yang menjadi sasaran utamanya?
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Derta Rohidin menilai persoalan itu tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan minimnya sosialisasi. Menurut Derta, terdapat aspek yang jauh lebih mendasar, yakni kebutuhan psikologis anak usia sekolah dasar yang masih sangat bergantung pada kehadiran keluarga.
“Kenapa Sekolah Rakyat jenjang SD justru sepi peminat? Padahal program ini ditujukan untuk membantu anak-anak Indonesia. Persoalan ini bukan sekadar kurangnya sosialisasi. Anak usia sekolah dasar masih berada pada fase yang sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan kedekatan dengan orang tua,” kata Derta Rohidin seperti keterangan tertulisnya diterima wartawan, Jakarta, Jumat (17/7/2026) kemarin.
Bukan Sekadar Pendidikan Gratis
Dalam berbagai kajian pendidikan anak, usia sekolah dasar merupakan fase penting pembentukan karakter, kepribadian, hingga kecerdasan emosional. Pada periode itu, interaksi bersama orang tua memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan mental dan rasa aman anak.
Karena itu, konsep sekolah berasrama bagi anak usia SD dinilai memerlukan pertimbangan yang jauh lebih matang dibanding jenjang pendidikan menengah.
Derta Rohidin menegaskan, pemerintah perlu mengevaluasi desain Sekolah Rakyat tingkat SD agar tidak semata mengejar target jumlah peserta didik.
“Pemerintah perlu mengevaluasi konsep Sekolah Rakyat tingkat SD agar tidak hanya berfokus pada target kuota, tetapi juga mempertimbangkan tumbuh kembang anak serta kesiapan keluarga,” tegasnya.
Derta menjelaskan, keberhasilan sebuah kebijakan pendidikan tidak cukup diukur dari jumlah sekolah yang dibangun ataupun banyaknya kursi yang tersedia, melainkan sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar menjawab kebutuhan anak.
Sekolah Berasrama Harus Tepat Sasaran
Fraksi Partai Golkar memandang sekolah berasrama tetap memiliki peran strategis. Namun, penerapannya harus diarahkan kepada kelompok anak yang memang membutuhkan perlindungan dan layanan khusus.
Derta Rohidin menilai penyelenggaraan Sekolah Rakyat berasrama pada jenjang SD sebaiknya diprioritaskan bagi anak-anak yang berada dalam kondisi khusus, seperti:
1. Anak yatim piatu.
2. Anak terlantar.
3. Anak dari keluarga miskin ekstrem.
4. Korban bencana.
5. Anak yang tinggal di daerah dengan akses pendidikan sangat terbatas.
Bagi Derta, kelompok tersebut, keberadaan sekolah berasrama dapat menjadi solusi nyata untuk menjamin hak memperoleh pendidikan sekaligus perlindungan sosial.
Sebaliknya, lanjut Derta, bagi anak yang masih hidup bersama keluarga dalam kondisi relatif memungkinkan bersekolah di lingkungan tempat tinggalnya, pendekatan pendidikan berbasis keluarga dinilai tetap menjadi pilihan yang lebih ideal.
Mengapa Orang Tua Masih Ragu?
Hasil penelusuran terhadap berbagai tanggapan masyarakat menunjukkan bahwa banyak orang tua merasa berat melepas anak usia SD tinggal di asrama.
Bagi sebagian keluarga, persoalan utama bukan biaya pendidikan, melainkan kekhawatiran terhadap kesiapan emosional anak.
Anak usia 6 hingga 12 tahun masih membutuhkan pendampingan intensif dari orang tua dalam berbagai aktivitas sehari-hari, mulai dari belajar, pembentukan karakter, hingga menghadapi persoalan sosial di lingkungan sekolah.
Kekhawatiran tersebut menjadi salah satu faktor yang diduga menyebabkan rendahnya minat masyarakat terhadap Sekolah Rakyat jenjang SD.
Pendidikan Harus Humanis
Derta menegaskan, setiap kebijakan pendidikan harus berangkat dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
Baginya, negara memang memiliki kewajiban menghadirkan akses pendidikan seluas-luasnya, tetapi pelaksanaannya harus memperhatikan aspek psikologis, sosial, dan budaya masyarakat.
Fraksi Partai Golkar, kata dia, mendorong agar pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan Sekolah Rakyat sehingga mampu menghadirkan model pendidikan yang lebih humanis dan adaptif.
“Fraksi Partai Golkar mendorong agar kebijakan pendidikan terus dievaluasi sehingga hadir dengan pendekatan yang lebih humanis, tepat sasaran, dan selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi setiap anak Indonesia,” ujar Derta Rohidin.
Evaluasi Menjadi Kunci
Pengamat pendidikan menilai evaluasi terhadap Sekolah Rakyat merupakan langkah penting agar program besar pemerintah tidak hanya berhasil secara administratif, tetapi juga diterima oleh masyarakat.
Ke depan, pemerintah dinilai perlu membuka ruang dialog lebih luas dengan orang tua, guru, psikolog anak, serta pemerintah daerah agar konsep Sekolah Rakyat dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.
Dengan demikian, tujuan menghadirkan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berpihak kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap dapat tercapai tanpa mengabaikan hak anak untuk tumbuh bersama keluarga pada masa-masa awal kehidupannya.
Fenomena sepinya peminat Sekolah Rakyat jenjang SD menjadi pengingat bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh fasilitas dan anggaran, tetapi juga oleh kemampuan kebijakan memahami kebutuhan dasar anak.
Di akhir keterangannya, Derta Rohidin menegaskan kembali, pendidikan yang baik bukan sekadar menyediakan ruang belajar, melainkan juga menjaga tumbuh kembang, rasa aman, dan kedekatan emosional anak dengan keluarganya sebagai fondasi utama membangun generasi Indonesia yang unggul.
