JAKARTA: BELA RAKYAT – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 memasuki fase penting. Di tengah target ambisius pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,8 hingga 6,5 persen, muncul pertanyaan besar: apakah anggaran negara benar-benar akan berpihak kepada ekonomi rakyat, atau justru masih didominasi proyek-proyek besar yang manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat?
Sorotan tersebut disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris yang menegaskan bahwa RAPBN 2027 harus menjadi instrumen nyata untuk memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, keberhasilan APBN tidak cukup diukur dari besarnya belanja negara, tetapi dari sejauh mana anggaran mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga ke pelosok desa.
Target Pertumbuhan Tidak Boleh Sekadar Angka
Andi Yuliani menilai target pertumbuhan ekonomi nasional hanya akan menjadi angka di atas kertas apabila program pemerintah tidak benar-benar menyentuh masyarakat sebagai pelaku utama ekonomi.
Ia menegaskan bahwa seluruh instrumen APBN harus diarahkan untuk menciptakan aktivitas ekonomi baru di setiap provinsi, kabupaten, hingga desa.
“Tentu dalam pembahasan APBN 2027 kita ingin pertumbuhan ekonomi di seluruh provinsi sampai kabupaten itu sesuai dengan harapan, yaitu di sekitar 5,8 sampai 6,5 persen. Jadi seluruh APBN ini diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya usai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan RAPBN tidak hanya berbicara mengenai besaran anggaran kementerian dan lembaga, tetapi juga efektivitas distribusi manfaat ekonomi kepada masyarakat.
UMKM Dinilai Menjadi Mesin Pertumbuhan Nasional
Dalam pandangan Andi, sektor UMKM masih menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Karena itu, dukungan pemerintah tidak boleh berhenti pada program seremonial ataupun bantuan sesaat.
Ia menginginkan adanya ekosistem yang utuh, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, inovasi teknologi, pemasaran digital, hingga akses pembiayaan yang berkelanjutan.
“Kita berharap program pemerintah itu bisa betul-betul men-support UMKM. Mulai dari technical assistance, bimbingan teknis, inovasi teknologi, marketing sampai permodalan. Permodalan bukan berarti diberikan, tetapi melalui kerja sama dengan perbankan,” tegasnya.
Menurut Andi, pola pemberdayaan semacam itu akan membuat UMKM lebih mandiri dan mampu meningkatkan daya saing di tengah tantangan ekonomi global.
Soroti Peran Perbankan dalam Penyaluran Kredit
Salah satu perhatian utama Andi adalah implementasi kebijakan pembiayaan UMKM oleh sektor perbankan.
Ia mengingatkan bahwa berbagai regulasi telah diterbitkan untuk mendorong penyaluran kredit kepada UMKM. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih perlu diawasi agar tidak sekadar menjadi kewajiban administratif.
Menurutnya, pengawasan harus memastikan bahwa bank benar-benar membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil yang produktif.
“Peraturan OJK terkait dengan dana dari perbankan untuk UMKM, ini harus diawasi dengan baik bahwa perbankan betul-betul berpihak kepada UMKM. Saya yakin dengan UMKM ini kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa DPR akan memberikan perhatian terhadap efektivitas kebijakan pembiayaan sektor produktif dalam pembahasan RAPBN mendatang.
Pembangunan Desa Kembali Menjadi Perhatian
Selain pembiayaan UMKM, Andi juga menilai pembangunan berbasis desa perlu memperoleh perhatian lebih besar.
Ia mengusulkan evaluasi terhadap berbagai program pembangunan dari bawah, termasuk kemungkinan penguatan kembali skema transfer dana desa dengan sasaran yang lebih terukur.
Menurutnya, dana tersebut semestinya diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat, mendukung UMKM desa, serta memperluas pemanfaatan inovasi teknologi.
“Ada Program Kerja Prioritas Nasional pemerintah yaitu pembangunan dari bawah, dari desa. Ini tentu perlu dievaluasi, apakah perlu kita hidupkan lagi transfer dana ke desa dengan tujuan yang jelas dan terukur, untuk pengembangan UMKM, kemudian untuk inovasi-inovasi teknologi ke bawah yang bisa dikuasai oleh masyarakat. Kemudian masyarakat bisa mengembangkannya untuk program-program ekonomi mereka,” ungkapnya.
RAPBN 2027 Diharapkan Menjadi Instrumen Pemerataan
Pandangan Andi Yuliani memperlihatkan bahwa pembahasan RAPBN 2027 tidak hanya berorientasi pada menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara merata.
Baginya, keberhasilan APBN akan terlihat ketika pelaku UMKM memperoleh akses permodalan yang lebih mudah, masyarakat desa memiliki peluang usaha yang lebih luas, serta pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar.
Komisi XI DPR RI diperkirakan akan terus mengawal pembahasan RAPBN 2027 agar alokasi anggaran benar-benar mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM, penguatan sektor perbankan yang inklusif, serta pembangunan ekonomi berbasis desa yang berkelanjutan.
