JAKARTA: BELA RAKYAT – Meninggalnya empat calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopdeskel) dalam kegiatan latihan dasar militer memunculkan pertanyaan serius mengenai standar keselamatan, relevansi metode pelatihan, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan dalam program tersebut. Peristiwa itu kini menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Siti Aisyah.
Menurut Siti Aisyah, hilangnya nyawa peserta pelatihan tidak dapat dipandang sebagai risiko biasa yang melekat dalam sebuah proses pendidikan atau pembinaan. Sebaliknya, kejadian tersebut harus diperlakukan sebagai tragedi yang menuntut pengungkapan fakta secara terbuka, objektif, dan akuntabel.
“Saya menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya empat calon manajer Kopdes/Kopdeskel dalam kegiatan latihan dasar militer. Peristiwa ini tidak boleh dianggap sebagai risiko biasa dalam pelatihan. Hilangnya nyawa peserta adalah tragedi serius yang wajib diusut secara terang, objektif, dan akuntabel,” tegasnya.
Pertanyakan Relevansi Model Pelatihan
Siti Aisyah menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap konsep pelatihan yang diterapkan. Ia mengingatkan bahwa calon manajer koperasi dipersiapkan untuk mengelola kelembagaan ekonomi desa, bukan menjalankan tugas sebagai prajurit tempur.
Karena itu, menurutnya, metode pembinaan harus disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi yang akan dijalankan peserta di lapangan.
“Calon manajer Kopdes bukan prajurit tempur. Mereka dipersiapkan untuk mengelola koperasi, memperkuat ekonomi desa, dan melayani masyarakat. Karena itu, pelatihan harus proporsional dengan kebutuhan tugas, menjamin keselamatan peserta, serta tidak boleh menggunakan pendekatan fisik yang berlebihan,” ujarnya.
Desak Audit Keselamatan dan Penyelidikan Menyeluruh
Lebih jauh, Siti Aisyah menegaskan bahwa belasungkawa saja tidak cukup. Pemerintah perlu membuka seluruh proses penyelenggaraan pelatihan kepada publik untuk memastikan apakah seluruh prosedur keselamatan telah dijalankan sesuai standar.
Ia meminta dilakukan penelusuran terhadap berbagai aspek, mulai dari pemeriksaan kesehatan peserta sebelum pelatihan, standar keselamatan, beban latihan, kualitas pengawasan instruktur, kesiapan fasilitas medis, hingga efektivitas penanganan keadaan darurat apabila terjadi insiden.
“Negara tidak cukup hanya menyampaikan belasungkawa. Harus dibuka secara transparan apakah pemeriksaan kesehatan, standar keselamatan, beban latihan, pengawasan instruktur, fasilitas medis, dan penanganan darurat telah berjalan sesuai prosedur,” katanya.
DPR Ajukan Tiga Rekomendasi
Sebagai langkah perbaikan, Siti Aisyah menyampaikan tiga rekomendasi.
Pertama, menghentikan sementara model latihan dasar militer bagi calon manajer Kopdes hingga dilakukan audit dan evaluasi secara menyeluruh.
Kedua, meminta aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan adanya kelalaian, pelanggaran prosedur, maupun penyalahgunaan kewenangan apabila ditemukan indikasi yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa.
Ketiga, pemerintah diminta memberikan santunan, pendampingan, serta pemenuhan seluruh hak keluarga korban, sekaligus mengubah pola pelatihan menjadi lebih berorientasi pada penguatan kapasitas manajemen koperasi, tata kelola keuangan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Menunggu Hasil Penyelidikan Resmi
Hingga kini, berbagai pihak masih menunggu hasil investigasi resmi mengenai penyebab meninggalnya para peserta pelatihan. Temuan tersebut diharapkan mampu menjawab berbagai pertanyaan publik sekaligus menjadi dasar perbaikan tata kelola pelatihan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Bagi saya, program ekonomi rakyat tidak boleh dibangun dengan mengorbankan nyawa rakyat,” tutup Siti Aisyah.
