YOGYAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo menyatakan optimisme tinggi bahwa sektor pariwisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki modal kuat untuk sejajar dengan Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia. Nilai tawar utama DIY terletak pada kekayaan variasi produk wisata yang dipadukan dengan warisan budaya adiluhung serta sejarah yang tidak dimiliki daerah lain.
Keyakinan ini diperkuat oleh data lonjakan penumpang angkutan udara internasional ke DIY yang melesat hingga 20,81 persen pada Maret 2026. Angka tersebut menegaskan posisi strategis Yogyakarta sebagai salah satu simpul utama pergerakan wisatawan mancanegara.
“Bali memang luar biasa, tetapi Jogja sebenarnya bisa seperti Bali dan bahkan memiliki nilai tambah tersendiri. Jika kita bicara wisata alam dan pantai, Jogja punya. Wisata desa, kita melimpah. Ditambah lagi nilai budaya adiluhung seperti Candi Prambanan dan Candi Borobudur yang bisa dimaksimalkan,” ujar Eko usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Yogyakarta, Kamis (21/5/2026).
Tantangan Konektivitas End-to-End
Meski memiliki potensi yang komplet—mulai dari wisata budaya, pendidikan, hingga sektor Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE)—Eko menggarisbawahi satu kelemahan mendasar pariwisata DIY saat ini, yaitu ekosistem perjalanan yang belum terintegrasi secara utuh (end-to-end).
Ketiadaan sinkronisasi yang matang antar-moda transportasi penunjang dinilai membuat kenyamanan wisatawan belum se-matang di Pulau Dewata.
“Potensinya sangat bisa dijual, tetapi masalahnya belum terintegrasi secara utuh. Oleh karena itu, saya membawa teman-teman Komisi VI DPR RI ke sini untuk memberikan sumbangsih pemikiran serta merumuskan formula terbaik bagi masa depan pariwisata Yogyakarta,” jelas Politisi Fraksi PAN tersebut.
Formula “5 Jalur Wisata” Jadi Solusi
Guna mengurai masalah tersebut, Komisi VI DPR RI mendorong penerapan formula strategis berupa “5 Jalur Wisata”. Langkah ini dirancang untuk memetakan rute tematik, termasuk jalur kreatif, alam, dan desa wisata, sekaligus memecah konsentrasi wisatawan agar tidak menumpuk di pusat kota saja.
Lebih lanjut, Eko menjelaskan, DPR juga mendesak pemanfaatan infrastruktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan digitalisasi sistem mobilitas untuk mendongkrak konektivitas wilayah aglomerasi Yogyakarta secara merata.
“Melalui evaluasi ini, kita ingin mendorong perbaikan sistem mobilitas berbasis digital dan utilisasi infrastruktur BUMN. Kita berharap dengan perbaikan ini pariwisata Jogja menjadi jauh lebih baik, semakin berkelas dunia, dan Jogja sendiri menjadi kian istimewa,” pungkas Eko.
