BEKASI — Langit pagi di Bekasi seakan menundukkan cahaya, memberi hormat pada sebuah ikhtiar yang lahir dari kesadaran paling mendasar: masa depan bangsa berakar dari gizi anak-anaknya hari ini. Di Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, langkah kecil namun sarat makna diresmikan melalui hadirnya SPPG Bahagia Babelan #10, sebuah simpul harapan dalam gerakan pemenuhan gizi yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Peresmian yang diinisiasi oleh Dapur Merah Putih bersama Badan Gizi Nasional ini bukan sekadar seremoni simbolik. Ia adalah pengejawantahan amanat konstitusi yang menegaskan bahwa negara hadir hingga ke dapur-dapur rakyat. Dalam bingkai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pemenuhan gizi merupakan hak dasar warga negara yang wajib dijamin. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menempatkan kedaulatan pangan sebagai fondasi kesejahteraan nasional.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hadir sebagai jawaban konkret atas persoalan laten seperti stunting, malnutrisi, dan ketimpangan akses pangan sehat. Di tengah denyut industrialisasi Kabupaten Bekasi yang kian cepat, ruang-ruang kemanusiaan seperti ini menjadi oase, tempat negara kembali menyentuh rakyatnya bukan dengan wacana, melainkan aksi nyata yang terasa hingga ke sendi kehidupan.
Kepala SPPG Bahagia, Gantara Abi Mayu Lubis, S.M., menegaskan bahwa kehadiran SPPG melampaui sekadar program teknis, “Kami ingin memastikan setiap anak tumbuh dengan asupan gizi yang layak. Ini bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi masa depan yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing,” ujarnya, mengandung optimisme yang berpijak pada kerja nyata, Sabtu (25/4/2026).
Senada dengan itu, Lurah Bahagia, Khoirul Anwar, S.STP., M.Si., menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, “SPPG adalah bukti bahwa sinergi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat menghadirkan solusi nyata. Kami siap mengawal agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya, menandaskan peran strategis pemerintah tingkat lokal.
Dari sisi legislatif, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Dra. Hj. Ani Rukmini, M.I.Kom., menyampaikan pandangan yang tajam sekaligus visioner, “Pemenuhan gizi bukan sekadar urusan kesehatan, melainkan investasi jangka panjang pembangunan manusia. DPRD akan terus mendorong kebijakan yang berpihak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk penguatan program seperti SPPG,” ungkapnya, menggarisbawahi komitmen politik yang berpihak pada rakyat.
Foto: dok pribadi
Langkah ini juga berpijak pada kerangka desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan luas kepada daerah dalam mengelola urusan kesehatan dan kesejahteraan. Dalam konteks ini, SPPG menjadi bukti bahwa otonomi daerah dapat menjadi alat efektif untuk mempercepat keadilan sosial, bukan sekadar administrasi birokrasi. Imbuhnya.
Pada akhirnya, peresmian SPPG Bahagia Babelan bukanlah garis akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju Bekasi yang lebih berkeadilan dan berkehidupan. Di tengah deru mesin industri dan gemuruh pembangunan, ia berdiri sebagai pengingat sunyi namun kuat: kemajuan sejati bukan diukur dari beton yang menjulang, melainkan dari anak-anak yang tumbuh sehat, tersenyum, dan siap menatap masa depan dengan harapan yang utuh. Pungkas Dra. Hj. Ani Rukmini, S.I.Kom.
Hadir dalam peresmian SPPG Bahagia Babelan 10 di antaranya: Kapolsek Babelan, Kompol Wito, S.H., M.H., Danramil 01/Babelan, Kapt. Inf. Widiarto, Founder Dapur Merah Putih, Dana Vega Supriatna, S.E., Lurah Bahagia Kec. Babelan, Khoirul Anwar, S.STP., M.Si., Pembina Yayasan, Ust. Mushoffa, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Dra. Hj. Ani Rukmini, M.I.Kom.
(CP/red)
