JAKARTA – BELA RAKYAT – Ketua Umum DPP Pemuda LIRA, Habibie Mahabbah, SIP, MM mengapresiasi kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mendapat penilaian positif dalam sejumlah survei nasional.
Habibie mendorong para menteri Kabinet Merah Putih menjadikan capaian tersebut sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja dan mempercepat pelaksanaan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Habibie menilai, hasil survei terhadap kinerja pejabat pemerintah dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pengingat bahwa masyarakat membutuhkan kerja nyata, bukan sekadar janji dan narasi keberhasilan.
“Capaian Pak Andi Amran Sulaiman dalam sejumlah survei patut menjadi perhatian. Ini menunjukkan bahwa kinerja kementerian yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, khususnya pangan dan pertanian, mendapat sorotan publik. Kami berharap capaian tersebut menjadi motivasi bagi menteri lainnya untuk bekerja lebih baik,” ujar Habibie dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Berdasarkan survei Parameter Politik Indonesia (PPI) yang dirilis pada 18 Oktober 2026, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperoleh angka 15,4 persen sebagai pejabat dengan kinerja terbaik dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Posisi berikutnya ditempati Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dengan 14,5 persen, disusul Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir sebesar 6 persen.
Survei PPI tersebut dilaksanakan pada 26 September hingga 6 Oktober 2026 melalui wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi. Survei menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,83 persen.
Temuan serupa juga terlihat dalam survei Adidaya Institute. Dalam survei yang dilakukan pada 15–21 September 2026 di 38 provinsi dengan melibatkan 1.240 responden, Amran memperoleh 13,5 persen pilihan responden sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Ia diikuti Teddy Indra Wijaya sebesar 11,6 persen dan Menteri Agama Nasaruddin Umar sebesar 10,8 persen.
Sementara survei Indonesia Political Opinion (IPO) mengenai penilaian publik terhadap kinerja menteri Kabinet Merah Putih. Survei IPO itu dirilis pada 24 Oktober 2026, Anfi Amran memperoleh angka 33 persen sebagai menteri yang dinilai responden bekerja paling baik.
Andi Amran diikuti Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono sebesar 25,2 persen, serta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebesar 24,5 persen.
Survei tersebut dilaksanakan pada 12–20 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden dari seluruh provinsi di Indonesia. Penelitian menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,9 persen.
Habibie menilai, hasil survei tersebut dapat menjadi momentum bagi seluruh menteri untuk meningkatkan kualitas kerja, memperkuat koordinasi, dan memastikan program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Habibie, capaian yang diperoleh Menteri Pertanian harus menjadi motivasi bagi kementerian lain untuk terus berbenah, terutama dalam meningkatkan efektivitas program, kualitas pelayanan publik, serta penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Lebih lanjut, Habibie juga mengingatkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih memiliki waktu sekitar tiga tahun untuk mengoptimalkan agenda pembangunan. Karena itu, seluruh menteri perlu memanfaatkan waktu tersebut dengan kerja konkret, terukur, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Bagi Habibie, hasil tersebut menjadi momentum bagi seluruh anggota kabinet untuk memperkuat komitmen terhadap pelayanan publik. Menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur melalui program yang diluncurkan, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat, mulai dari petani, nelayan, pelaku usaha kecil, pekerja, hingga generasi muda.
“Kalau ada menteri yang mendapat penilaian positif dari masyarakat, tentu hal itu patut menjadi bahan pembelajaran. Namun, bukan berarti pekerjaan sudah selesai. Semua menteri harus terus meningkatkan kualitas kerja, memperkuat koordinasi, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab persoalan rakyat,” tegasnya.
Mantan Bendahara Umum PB HMI dan Wakil Sekjen DPP KNPI ini menambahkan, sektor pertanian dan pangan memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, berbagai program pemerintah di bidang pertanian perlu terus dikawal, termasuk peningkatan produktivitas, kesejahteraan petani, ketersediaan pupuk, stabilitas harga pangan, serta pemerataan distribusi hasil produksi.
Habibie juga mengingatkan bahwa capaian dalam survei bukan satu-satunya ukuran keberhasilan seorang pejabat. Menurutnya, penilaian publik perlu dibaca bersama data pelaksanaan program, hasil kebijakan, transparansi anggaran, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
“Survei merupakan salah satu instrumen untuk membaca persepsi publik. Karena itu, hasilnya harus menjadi bahan introspeksi dan dorongan untuk bekerja lebih baik, bukan alasan untuk berpuas diri. Ukuran akhirnya tetap pada hasil kerja dan manfaat yang dirasakan rakyat,” katanya.
Menurut Habibie, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih memiliki waktu sekitar tiga tahun untuk menuntaskan berbagai agenda pembangunan. Sisa masa pemerintahan tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh jajaran kabinet agar program prioritas dapat berjalan efektif dan target pembangunan semakin mendekati kenyataan.
Ia berharap para menteri tidak terjebak pada rutinitas birokrasi maupun pencitraan, tetapi lebih berorientasi pada penyelesaian persoalan konkret. Koordinasi lintas kementerian, keberanian melakukan evaluasi, serta keterbukaan terhadap kritik masyarakat dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan.
“Masih ada waktu tiga tahun. Ini kesempatan yang sangat berharga bagi seluruh menteri untuk memperbaiki kekurangan, mempercepat program, dan menunjukkan hasil yang terukur. Jangan sampai waktu yang tersisa berlalu tanpa perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Habibie.
Sebagai organisasi kepemudaan yang mendorong partisipasi generasi muda dalam pembangunan dan pengawasan kebijakan publik, DPP Pemuda LIRA, lanjut Habibie, akan terus memberikan apresiasi terhadap kinerja yang dinilai membawa manfaat sekaligus menyampaikan kritik secara konstruktif terhadap kebijakan yang perlu diperbaiki.
Habibie menegaskan, apresiasi dan kritik merupakan bagian dari kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi. Pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat untuk menjalankan program pembangunan, tetapi pada saat yang sama juga memerlukan masukan agar kebijakan tetap berpihak pada kepentingan publik.
“Harapan kami sederhana, seluruh menteri bekerja lebih baik, lebih cepat, dan lebih terukur. Prestasi satu kementerian seharusnya menjadi pemacu bagi kementerian lain. Dengan begitu, sisa tiga tahun pemerintahan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan kemajuan yang nyata bagi kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
