BEKASI | MEDIA BELA RAKYAT — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi kembali diguncang persoalan lingkungan. Kali ini, artis sekaligus figur publik Vicky Prasetyo secara resmi mengadukan dugaan pencemaran udara akibat aktivitas industri peleburan baja PT Gunung Raja Paksi Tbk di Kecamatan Cikarang Barat pada, Kamis (19/11/2026).
Vicky bersama rombongan mendatangi Kantor DLH dengan membawa surat pengaduan dan bukti-bukti persoalan yang dikeluhkan masyarakat. Kedatangannya menjadi pesan lantang: jangan biarkan hak rakyat menghirup udara bersih terkubur di balik kepulan asap industri.
Melalui surat bernomor 01/LAP/VP/XI/2026, Vicky menyoroti tiga persoalan serius: asap peleburan baja yang diduga menyebar hingga permukiman, keluhan gangguan pernapasan termasuk dugaan ISPA, serta bau menyengat yang diduga berkaitan dengan penggunaan bahan kimia.
“Ini bukan persoalan sehari dua hari. Masyarakat sudah cukup lama merasakan dampaknya. Jangan sampai warga terus menjadi pihak yang harus menanggung akibatnya. Seluruh dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan pengujian lingkungan secara objektif,” tutur Vicky Prasetyo.
Dengan nada tegas, Vicky mengungkapkan, “Ini persoalan pencemaran udara sudah bertahun-tahun. Sudah pernah diberikan sanksi, namun tetap saja berlangsung kegiatan pencemaran yang sangat berdampak kepada warga masyarakat sekitar. Kami pun mempertanyakan efektivitas pengawasan apabila persoalan yang sama terus dikeluhkan,” ujar Vicky.
“Kalau memang sudah pernah diberikan sanksi, lalu bagaimana tindak lanjutnya? Apakah pengawasannya berjalan? Jangan sampai masyarakat terus menghirup dampaknya, sementara persoalannya tidak pernah benar-benar selesai. Kami berharap stake holder terkait turun langsung, menguji baku mutu udara, memeriksa pengelolaan limbah cair, serta kondisi air dan tanah di sekitar perusahaan,” kata Vicky.
“Ironisnya, kedatangan saya beserta rombongan tidak disambut langsung Kepala DLH Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait. Kami hanya diterima petugas yang hadir. Ketidakhadiran pimpinan instansi di tengah pengaduan serius ini pun menimbulkan kekecewaan. Mohon bantu dikawal dalam pemberitaan terkait persoalan ini ya,” ujar Vicky kepada awak media, Kamis (19/11/2026).
Menurut Vicky, “Permintaan kami tersebut bukan sekadar harapan agar sebuah laporan menjadi berita, melainkan ajakan agar persoalan lingkungan tidak berhenti sebagai dokumen yang tersimpan di meja birokrasi. Secara hukum, hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 20 UU tersebut menegaskan bahwa pencemaran ditentukan berdasarkan baku mutu lingkungan hidup. Artinya, persoalan ini harus dijawab melalui data, pengujian ilmiah, dan fakta lapangan. Bukan sekadar pernyataan normatif, apalagi saling melempar tanggung jawab,” cetus Vicky.
Masih menurut Vicky, “Pasal 71 dan Pasal 76 UU PPLH mengatur pengawasan serta sanksi administratif terhadap pelanggaran lingkungan sesuai kewenangan pemerintah. Ketentuan teknisnya juga diatur dalam PP Nomor 22 Tahun 2021. Karena itu, DLH Kabupaten Bekasi perlu membuka hasil pengawasan, memastikan kepatuhan perusahaan, dan menjelaskan tindak lanjut atas sanksi yang pernah diberikan.” Pungkas Vicky.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh klarifikasi resmi dari PT Gunung Raja Paksi Tbk maupun Syafri Donny Sirait. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi kedua pihak.
Persoalan ini bukan semata tentang cerobong baja dan kepulan asap, melainkan tentang martabat manusia di tengah gemuruh industrialisasi. Investasi boleh tumbuh, pabrik boleh berproduksi, tetapi keselamatan warga tidak boleh menjadi tumbal pembangunan. Sebab, udara bersih bukan hadiah penguasa ataupun kemurahan hati korporasi, melainkan hak konstitusional setiap warga negara. Jangan sampai industri semakin megah, sementara paru-paru rakyat semakin resah. Sebab pembangunan sejati bukan hanya tentang seberapa tinggi cerobong berdiri, tetapi seberapa bersih udara.
(CP/red)






