JAKARTA – BELA RAKYAT – Komisi III DPR RI terus mematangkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana. Regulasi ini diarahkan tidak hanya untuk memperkuat upaya negara mengambil kembali aset hasil kejahatan, tetapi juga memastikan proses pengelolaannya berlangsung transparan dan tidak membuka peluang penyimpangan baru.
Salah satu poin penting yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah mekanisme penjualan aset rampasan negara. DPR mendorong agar penjualan dilakukan secara terbuka di muka umum sehingga nilai aset dapat diketahui, dipertanggungjawabkan, dan terhindar dari praktik manipulasi harga atau under valuation.
Pimpinan rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, mengatakan bahwa sejumlah aspirasi masyarakat telah diakomodasi dalam penyempurnaan substansi rancangan undang-undang tersebut.
Menurutnya, DPR ingin memastikan bahwa pembahasan regulasi ini benar-benar memperhatikan tuntutan publik, khususnya terkait pemberantasan korupsi dan optimalisasi pengembalian aset negara.
“Soal tuntutan masyarakat yang kita penuhi, kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita benar-benar serius dan memperhatikan suara tuntutan masyarakat,” ujar Soedeson seusai memimpin rapat pencermatan dan perapian pasal-pasal hasil pembahasan Panja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Selain transparansi pengelolaan aset, pembahasan juga menyoroti penegasan mengenai hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Soedeson menjelaskan bahwa ketentuan tersebut sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Dengan demikian, RUU Perampasan Aset bukan dimaksudkan untuk menciptakan jenis hukuman baru, melainkan tetap memperhatikan ketentuan pidana yang telah berlaku.
“Kalau kita enggak masukkan pun, apakah tidak bisa dihukum mati? Bisa, karena Undang-Undang Tipikor kan mengatur,” jelasnya.
Transparansi Aset Jadi Kunci Kepercayaan Publik
Pengaturan penjualan aset rampasan melalui mekanisme terbuka dinilai penting untuk memastikan negara memperoleh nilai ekonomis yang optimal. Tanpa pengawasan dan transparansi yang memadai, aset hasil kejahatan berpotensi dijual dengan harga jauh di bawah nilai sebenarnya sehingga justru menimbulkan kerugian baru bagi negara.
Karena itu, prinsip publisitas dan akuntabilitas menjadi perhatian dalam penyusunan ketentuan tersebut. Pengelolaan aset hasil tindak pidana harus dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan agar tidak menjadi ruang penyalahgunaan kewenangan.
Saat ini, RUU Perampasan Aset telah memasuki tahapan Timus dan Timsin. Fokus pembahasan diarahkan pada pencermatan substansi, sinkronisasi, serta penyempurnaan rumusan pasal dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang sebelumnya dibahas Panja bersama Badan Keahlian DPR RI dan pemerintah.
Penyempurnaan regulasi ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat instrumen hukum pemberantasan tindak pidana, khususnya dalam memastikan hasil kejahatan tidak terus dinikmati pelakunya.
Publik kini menantikan agar RUU Perampasan Aset tidak berhenti pada penyusunan norma hukum, tetapi benar-benar menghadirkan sistem yang efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan negara serta masyarakat.
