JAKARTA – BELA RAKYAT – Wacana pergantian Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mulai memunculkan sejumlah nama yang dinilai memiliki kedekatan politik dengan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu nama yang diusulkan adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas.
Usulan tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR RI sekaligus politisi senior PAN dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Pegunungan, Mesakh Mirin.
Menurut Mesakh, Zulhas merupakan salah satu figur yang patut dipertimbangkan apabila terjadi perubahan komposisi kepemimpinan nasional, khususnya dalam posisi Wakil Presiden RI.
Meski demikian, Mesakh mengaku Zulhas telah menyampaikan ke publik bahwa PAN tidak mengusulkan nama dan beri kepercayaan kepada Prabowo memilih Calon Wakil Presiden sepenuhnya. Bagi Zulhas, nama-nama Cawapres dibawa ke MPR RI merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Mesakh mengusulkan nama Zulhas bukan untuk melawan kebijakan Zulhas dan tanpa alasan. Mesakh ingin publik tahu bahwa ada rekam jejak perjalanan politik dan konsistensi hubungan PAN dengan Prabowo yang menjadi pertimbangan penting.
Salah satu argumentasi yang disorot Mesakh adalah konsistensi dukungan politik PAN terhadap Prabowo dalam tiga kontestasi Pilpres berturut-turut, yakni 2014, 2019, dan 2024.
“Dalam tiga momentum politik itu, kita di PAN bersama Zulkifli Hasan tetap berada dalam barisan pendukung Prabowo. Bahkan, ketika dua kontestasi sebelumnya belum menghasilkan kemenangan, PAN tetap melanjutkan dukungannya hingga Pilpres 2024 yang akhirnya mengantarkan Prabowo menjadi Presiden RI,” ungkap Mesakh.
Bagi Mesakh, perjalanan tersebut merupakan gambaran konsistensi dan loyalitas politik yang tidak bisa dilepaskan dari hubungan PAN dan Prabowo.
Ia memandang bahwa loyalitas dalam politik bukan hanya diukur ketika seseorang atau kelompok berada dalam posisi menang, tetapi juga terlihat dari bagaimana komitmen tetap dijaga ketika menghadapi kekalahan dan tantangan.
Argumentasi berikutnya adalah faktor kesinambungan komunikasi dan kerja sama politik. Zulhas dan Prabowo telah memiliki sejarah panjang dalam membangun hubungan antarkekuatan politik. Kedekatan tersebut dinilai menjadi modal penting untuk menjaga komunikasi dan koordinasi antara Presiden dengan jajaran pemerintahan.
Selain itu, Zulhas memiliki pengalaman panjang dalam dunia politik dan pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai Ketua MPR RI, Menteri Perdagangan, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari rekam jejak yang dapat dipertimbangkan dalam pembicaraan mengenai kepemimpinan nasional.
Dari perspektif politik, Mesakh melihat bahwa figur Wakil Presiden idealnya bukan sekadar mendampingi Presiden dalam agenda seremonial, melainkan juga mampu membangun koordinasi pemerintahan, menjaga komunikasi politik, serta membantu memastikan program-program strategis Presiden berjalan secara efektif.
Dalam konteks tersebut, hubungan politik yang sudah terbangun antara Prabowo dan Zulhas menjadi salah satu aspek yang menurut Mesakh layak diperhitungkan.
Di sisi lain, konsistensi PAN mendukung Prabowo juga bukan sekadar hubungan pragmatis menjelang pemilu. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sendiri pernah menyampaikan bahwa partainya telah tiga kali mendukung Prabowo dalam Pilpres tanpa berpindah ke calon lain.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa perjalanan politik PAN dan Gerindra memiliki kesinambungan yang telah terbangun selama bertahun-tahun.
Tak hanya itu, Mesakh menegaskan, usulan terhadap Zulhas juga dapat dibaca sebagai bentuk penghargaan terhadap perjalanan koalisi dan kontribusi partai-partai yang selama ini bersama-sama mendukung pemerintahan Prabowo.
Meski demikian, ia menempatkan kewenangan Presiden sebagai pertimbangan utama. Siapa pun yang nantinya dipandang tepat untuk mendampingi Presiden merupakan keputusan yang harus dihormati sesuai mekanisme konstitusi.
Usulan Mesakh ini sekaligus membuka ruang diskusi mengenai pentingnya kesinambungan kepemimpinan nasional, soliditas koalisi pemerintahan, serta hubungan kerja yang harmonis antara Presiden dan Wakil Presiden.
Pada akhirnya, menurut argumentasi politik yang disampaikan Mesakh, rekam jejak loyalitas, pengalaman pemerintahan, komunikasi politik, dan kesinambungan perjuangan menjadi sejumlah pertimbangan yang membuat nama Zulkifli Hasan layak masuk dalam perbincangan publik mengenai wacana Wakil Presiden RI.
Catatan Bela Rakyat: Politik bukan sekadar soal kekuasaan, tetapi juga tentang konsistensi, komitmen, dan tanggung jawab dalam perjalanan membangun bangsa
