JAKARTA BELA RAKYAT – Upaya percepatan penurunan stunting dinilai belum akan berhasil jika hanya dibebankan kepada BKKBN. Dibutuhkan kerja bersama lintas kementerian, terutama untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih dan sanitasi layak terpenuhi.
Penegasan itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI, Sri Meliyana, dalam Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Kepala BKKBN Wihaji di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Putih Sari itu mengagendakan evaluasi program percepatan penurunan stunting dan kesiapan menghadapi bonus demografi.
Sri menyoroti sejumlah indikator yang masih jauh dari target. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita gizi kurang baru mencapai 53,6% dari target 65%. Kemudian pelayanan KB pascapersalinan baru 44,80% dari target 57%, serta pendampingan keluarga berisiko stunting baru 50,30% dari target 60%.
“Persoalan stunting ini bukan sekadar soal pendampingan keluarga atau pemberian makan saja. Banyak faktor yang memengaruhi. Anak tidak akan stunting kalau dia punya akses air bersih yang baik dan jamban yang layak,” ujar Sri.
Menurut politisi Fraksi Gerindra ini, koordinasi BKKBN dengan Kementerian Kesehatan memang sudah solid. Namun sinergi dengan kementerian yang mengurusi infrastruktur dasar seperti Kementerian PU dan sektor perumahan-permukiman (Perkim) masih harus diperkuat.
“Jangan sampai laporan dari lapangan yang dibawa BKKBN diabaikan oleh kementerian teknis lain. Kalau itu terjadi, tidak akan ada perubahan signifikan,” katanya.
Sindir Ketergantungan pada CSR
Sri juga mengkritisi skema pendanaan Program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting). Dari estimasi kebutuhan Rp72,6 miliar, kontribusi swasta dan BUMN masing-masing baru sekitar 1%. Justru sumbangan perorangan secara swadaya paling besar, mencapai 51%.
Ia menegaskan penanganan stunting adalah kewajiban negara, bukan bertumpu pada CSR perusahaan.
“Saya agak kurang sreg kalau untuk urusan kesehatan, makanan, dan pendidikan kita harus minta-minta CSR. Tanggung jawab utama itu di negara. Kalau negara sudah hadir menyediakan jamban layak, air bersih, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan semua, kita tidak perlu lagi menengadahkan tangan ke CSR,” tegasnya.
Soroti TFR dan Nasib Kader KB
Di sisi lain, Sri menyoroti ketimpangan Total Fertility Rate (TFR) antar daerah. Papua Pegunungan tercatat tertinggi nasional di angka 2,78, sementara DKI Jakarta terendah di 1,79. Untuk itu, sosialisasi Keluarga Berencana harus diperkuat hingga pelosok.
Ia pun meminta pemerintah tidak memangkas anggaran operasional kader KB di lapangan yang menjadi ujung tombak.
“Kader itu naik motor keliling desa untuk menyiarkan program KB. Kalau anggarannya dipotong, bagaimana mereka mau bergerak? Semangat mereka di daerah harus kita pelihara,” ujarnya.
Sri mengapresiasi komitmen Kemendukbangga/BKKBN yang menjamin insentif kader tetap ada melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK).
Dalam paparannya, BKKBN menargetkan prevalensi stunting nasional turun dari baseline 19,8% (SSGI 2024) menjadi 14,2% pada 2029. Namun tantangan masih besar, salah satunya angka kehamilan tidak diinginkan yang masih di 14%, melebihi target maksimal 12,6%.
