MATARAM — M. Adam Ikbal Selaku Kabid PTKP HMI MPO Cabang Mataram menyatakan sikap tegas atas dugaan tindakan penganiayaan terhadap salah satu kader HMI MPO yang diduga dilakukan dengan menggunakan senjata tajam. Tindakan tersebut dinilai sebagai persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan dan harus diproses secara hukum secara transparan.
Kabid PTKP HMI MPO Cabang Mataram mengecam keras segala bentuk kekerasan, terlebih apabila tindakan tersebut terjadi dalam lingkungan pendidikan dan melibatkan mahasiswa. Penggunaan senjata tajam dalam sebuah tindak kekerasan merupakan persoalan yang harus mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum serta pihak kampus.
Kabid PTKP HMI MPO Cabang Mataram mendesak aparat kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, objektif, serta transparan untuk mengungkap kronologi dan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Proses hukum harus berjalan tanpa intervensi maupun tekanan dari pihak mana pun.
Selain itu, M. Adam Ikbal selaku Kabid PTKP HMI MPO Cabang Mataram mendesak Rektor UIN Mataram untuk bertanggung jawab secara kelembagaan apabila peristiwa tersebut memiliki keterkaitan dengan lingkungan kampus. Rektor diminta tidak bersikap pasif dan harus memastikan keamanan serta perlindungan terhadap seluruh mahasiswa, termasuk kader HMI MPO.
“Pimpinan kampus tidak boleh hanya melihat persoalan ini sebagai konflik antara lembaga apabila peristiwa tersebut berkaitan dengan lingkungan akademik. Keselamatan mahasiswa adalah tanggung jawab institusi,” tegas M. Adam Ikbal Selaku Kabid PTKP HMI MPO Cabang Mataram dalam keterangannya, Jum’at (21/8/26).
Kabid PTKP Cabang Mataram juga meminta pihak UIN Mataram melakukan evaluasi terhadap sistem keamanan dan mekanisme penanganan konflik di lingkungan kampus agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Kampus harus menjadi ruang akademik yang aman, bukan tempat berkembangnya tindakan kekerasan.
Kabid PTKP HMI MPO Cabang Mataram menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal persoalan ini sampai terdapat kejelasan hukum dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terbukti terlibat. Sikap tersebut bukan semata-mata untuk membela kader organisasi, tetapi merupakan bentuk komitmen terhadap perlindungan mahasiswa, supremasi hukum, dan terciptanya lingkungan pendidikan yang aman.
