JAKARTA – BELA RAKYAT – Wacana pembentukan anak perusahaan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) untuk mengelola transportasi laut rute Jakarta – Kepulauan Seribu mendapat dukungan penuh dari Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (DPP Pemuda LIRA).
Ketua Umum DPP Pemuda LIRA, Habibie Mahabbah, SIP, MM, menilai langkah Pemprov DKI Jakarta mengalihkan pengelolaan dari Dinas Perhubungan kepada entitas profesional di bawah Transjakarta sebagai terobosan yang rasional, progresif, dan sejalan dengan prinsip good corporate governance (GCG) BUMD modern.
Habibie menanggapi penolakan Kaukus Muda Anti Korupsi (Kamaksi). Habibie Mahabbah meminta semua pihak melihat data dan rekam jejak secara objektif.
“Kalau kita mau Kepulauan Seribu maju sebagai etalase wisata bahari Jakarta, jangan dipertahankan dengan pola lama. Dinas itu regulator, bukan operator. Operator harus BUMD profesional. Yang menolak perlu pertimbangkan banyak hal secara komprehensif, bukan curiga duluan,” tegas Habibie Mahabbah dalam keteranganny di Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Transjakarta Bukan Perusahaan Sembarangan, Rekam Jejaknya Terbukti
Habibie mengingatkan, Transjakarta hari ini bukan lagi perusahaan bus kota biasa. Kini Transjakarta sudah naik kelas.
1. BUMD dengan Standar Internasional:
Bagi Habibie, Transjakarta adalah operator BRT terbesar di dunia, melayani lebih dari 1,2 juta pelanggan per hari, mengelola lebih dari 4.300 armada, dengan sertifikasi ISO 9001, ISO 45001, dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001.
2. Champion Integrasi dan Digitalisasi:
Keberhasilan JakLingko, integrasi tarif Rp 5.000, sistem cashless, GPS tracking real-time di aplikasi TJ, dan subsidi tepat sasaran yang bisa diaudit adalah bukti tata kelola yang justru paling transparan di lingkungan BUMD DKI.
3. Pengalaman Mengelola Subsidi Publik:
Transjakarta terbiasa mengelola Public Service Obligation (PSO) dari APBD secara akuntabel dengan audit BPK dan pengawasan DPRD yang ketat. Justru dengan skema BUMD, APBD tidak bocor untuk perawatan kapal-kapal tua Dishub yang tidak standar.
“Jadi keliru kalau disebut menambah kompleksitas. Justru ini menyederhanakan. Selama ini rantai birokrasi Dishub untuk beli spare part kapal saja panjang. Kalau di BUMD, perawatan, docking, safety management system, bisa dilakukan dengan standar korporasi,” jelasnya.
Data Lengkap: Kenapa Harus Dikelola Anak Perusahaan Transjakarta?
Menurut kajian Pemuda LIRA, ada data empiris mengapa transportasi laut Kepulauan Seribu butuh sentuhan Transjakarta:
1. Kondisi Eksisting Memprihatinkan: Kapal-kapal Dishub saat ini rata-rata berusia di atas 15 tahun, jadwal tidak menentu tergantung cuaca dan anggaran pemeliharaan, serta belum memiliki standar keselamatan pelayaran penumpang (Safety Management System) setara kapal komersial.
2. Lonjakan Wisatawan: Data BPS dan Disparekraf DKI mencatat kunjungan ke Kepulauan Seribu naik 32% di tahun 2025, mencapai 720 ribu wisatawan. Pola operasional Dinas tidak akan mampu melayani lonjakan ini di 2027-2028.
3. Integrasi Darat-Laut: Dengan anak perusahaan Transjakarta, penumpang dari Halte Transjakarta, MRT, LRT, bisa langsung tap-in JakLingko hingga ke dermaga Muara Angke/Ancol dan lanjut ke Pulau Pramuka, Pulau Tidung, tanpa beli tiket terpisah. Ini yang tidak bisa dilakukan Dinas Perhubungan.
4. Ekonomi Warga Pulau: Nelayan, UMKM, dan guru yang setiap hari bolak-balik membutuhkan kepastian jadwal, tarif terjangkau (Rp 15-20 ribu bersubsidi), dan kapal yang layak. Transjakarta sudah terbukti mampu menjaga tarif layanan rakyat tanpa merugi.
7 Pertimbangan Kenapa Kebijakan Ini Wajib Didukung
Habibie Mahabbah menyampaikan 7 pertimbangan utama agar publik dan DPRD mendukung kebijakan Pemprov DKI tersebut:
1. Pertimbangan Tata Kelola Profesional, Bukan Birokratis
Pengelolaan oleh korporasi BUMD akan memisahkan fungsi regulator (Dishub) dan operator (Anak Perusahaan Transjakarta). Ini prinsip dasar reformasi transportasi dunia. Pengawasan justru lebih kuat karena diawasi 3 lapis: Komisaris, DPRD, dan BPK.
2. Pertimbangan Keselamatan dan Standarisasi Armada
Anak perusahaan akan wajib menerapkan ISM Code, sertifikasi kelaikan kapal oleh BKI, asuransi penumpang, dan peremajaan armada dengan kapal aluminium catamaran yang lebih cepat, stabil, dan ramah lingkungan. Bukan lagi kapal kayu besi tua.
3. Pertimbangan Efisiensi dan Penyelamatan APBD DKI
Daripada APBD habis untuk biaya pemeliharaan kapal dinas yang tidak efisien dan pengadaan yang rawan mark-up, lebih baik dialihkan menjadi PSO yang terukur per penumpang, seperti skema bus Transjakarta. Setiap rupiah subsidi bisa dilacak.
4. Pertimbangan Anti Politik Jabatan
Transjakarta sudah menerapkan sistem rekrutmen direksi dan komisaris melalui fit and proper test oleh Tim Seleksi independen dengan melibatkan akademisi. Justru dengan menjadi anak perusahaan Tbk-ready, ruang intervensi politik lebih sempit dibandingkan penunjukan pejabat dinas.
5. Pertimbangan Integrasi Pariwisata dan Ekonomi Biru
Kepulauan Seribu adalah Proyek Strategis Daerah. Jika dikelola Transjakarta, bisa diintegrasikan dengan paket wisata, UMKM binaan Jakpreneur, dan cold-chain logistik hasil laut warga pulau ke darat dengan jadwal yang pasti. Ini mendorong ekonomi biru.
6. Pertimbangan Kepastian Hukum dan Kajian Akademik
Pembentukan anak perusahaan BUMD wajib melalui kajian bisnis, hukum, dan persetujuan DPRD sesuai PP No 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Prosesnya justru lebih ketat dan terbuka daripada sekadar menambah anggaran dinas. Pemuda LIRA mendorong kajian itu dibuka ke publik.
7. Pertimbangan Keadilan Bagi Warga Kepulauan Seribu
Selama ini warga Kepulauan Seribu seperti warga kelas dua dalam transportasi. Di darat warga Jakarta dapat bus AC setiap 5 menit, di laut warga pulau dapat kapal yang jadwalnya tidak pasti. Dengan Transjakarta, standar layanan minimum (SPM) yang sama akan berlaku: tepat waktu, aman, dan terjangkau.
“Kami tantang balik pihak yang menolak. Datang ke Pulau Kelapa, Pulau Harapan, tanya warga, mereka butuh kapal baru atau butuh mempertahankan birokrasi lama? Pemuda LIRA berdiri bersama warga Kepulauan Seribu. Kami dukung penuh Gubernur dan Direksi Transjakarta untuk lanjutkan rencana ini dan kami akan kawal agar rekrutmennya profesional dan pengadaannya transparan,” tutup Habibie Mahabbah, SIP, MM.
Pemuda LIRA juga berencana mengirimkan surat resmi dan naskah kajian dukungan kepada Komisi B DPRD DKI Jakarta dan Direksi PT Transportasi Jakarta dalam waktu dekat.
