JAKARTA: BELA RAKYAT – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 yang dinilai mampu berjalan sesuai arah kebijakan pemerintah serta mendukung berbagai program prioritas nasional. Namun, di balik capaian tersebut, DPR mengingatkan bahwa tantangan fiskal ke depan tidak semakin ringan. Optimalisasi penerimaan negara menjadi pekerjaan besar yang harus segera diperkuat agar target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai tanpa mengorbankan keberlanjutan APBN.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhidin Mohamad Said usai Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut Muhidin, evaluasi terhadap realisasi APBN 2025 menunjukkan bahwa kebijakan fiskal pemerintah telah berjalan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dan mampu menopang pelaksanaan program prioritas Presiden.
“Realisasi tahun anggaran 2025 sudah berjalan dengan bagus. Untuk itu saya katakan bahwa kami di DPR memberi apresiasi kepada pemerintah, bahwa apa yang telah digariskan di dalam program prioritas Pak Presiden itu sudah berjalan dengan bagus,” ujar Muhidin.
DPR Apresiasi, Namun Penguatan Pendapatan Negara Menjadi Sorotan
Meski memberikan apresiasi, Banggar DPR tidak menutup mata terhadap tantangan yang masih harus dihadapi pemerintah.
Muhidin menilai kualitas belanja negara yang baik harus diimbangi dengan kemampuan negara meningkatkan pendapatan. Tanpa penguatan penerimaan negara, ruang fiskal pemerintah akan semakin terbatas dalam membiayai berbagai program pembangunan.
Ia menegaskan, peningkatan pendapatan negara menjadi faktor penting untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang telah disepakati bersama antara DPR dan pemerintah.
“Tentunya ke depan ini tentu kita harus bagaimana meningkatkan pendapatan lagi, sehingga kita bisa mengejar pertumbuhan ekonomi yang telah kita sepakati, sehingga nanti betul-betul perjalanan daripada anggaran itu tetap berjalan dengan baik, secara efisien, efektif, dan mencapai sasaran,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Pernyataan tersebut menjadi penekanan utama Banggar bahwa keberhasilan APBN tidak hanya diukur dari besarnya belanja, tetapi juga kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran negara.
Evaluasi APBN Dinilai Positif, Meski Masih Ada Ruang Penyempurnaan
Dalam evaluasinya, Muhidin menilai pelaksanaan APBN 2025 telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
Bagi Muhidin, masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan agar kualitas pengelolaan keuangan negara semakin baik. Namun secara umum, pelaksanaan APBN dinilai menunjukkan hasil yang positif.
Penilaian tersebut juga didukung dengan kembali diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025.
Bagi Banggar DPR, capaian tersebut menjadi indikator bahwa tata kelola keuangan negara tetap berada pada jalur yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas.
Coretax Diharapkan Mampu Meningkatkan Kepatuhan Pajak
Salah satu perhatian Banggar adalah peningkatan penerimaan perpajakan.
Muhidin berharap implementasi sistem Coretax benar-benar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak sehingga penerimaan negara dapat meningkat.
Ia menjelaskan, pelayanan perpajakan yang semakin baik akan berdampak pada optimalisasi penerimaan sekaligus mendukung penyaluran subsidi agar tepat sasaran.
“Ke depan kita meminta supaya pajak itu lebih ditingkatkan cara pengisiannya, karena sekarang kan pakai Cortax ya, dengan Cortax ini betul-betul bisa terlayani wajib pajak dengan baik. Sehingga apa yang mereka harapkan dan penggunaannya nanti betul-betul bisa tepat sasaran sesuai dengan keinginan pemerintah, yaitu tepat sasaran kepada orang-orang yang memang punya hak untuk menerima subsidi-subsidi itu,” tandas Muhidin.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan negara menurut Banggar tidak hanya bergantung pada besarnya target pajak, tetapi juga kualitas pelayanan administrasi perpajakan.
Pemerintah Sebut APBN Tetap Menjadi Penyangga Ekonomi Nasional
Dalam rapat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa APBN 2025 tetap berfungsi sebagai instrumen utama menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Pemerintah melaporkan perekonomian Indonesia mampu tumbuh 5,11 persen dengan dukungan konsumsi rumah tangga, meningkatnya investasi, serta inflasi yang terkendali di level 2,92 persen sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.
Selain itu, pemerintah menjalankan kebijakan fiskal ekspansif melalui berbagai paket stimulus ekonomi senilai Rp110,7 triliun yang diarahkan untuk menjaga konsumsi masyarakat, mendukung UMKM, sektor padat karya, sektor perumahan, serta mendorong aktivitas ekonomi nasional.
Di sisi lain, realisasi defisit APBN 2025 tetap berada dalam batas aman sebesar 2,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
DPR dan Pemerintah Sepakat Harga BBM Bersubsidi Tidak Naik
Sebagai bagian dari kesinambungan kebijakan fiskal, Muhidin juga mengungkapkan bahwa DPR bersama pemerintah telah memiliki kesepahaman untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada tahun 2026.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan kepastian di tengah dinamika ekonomi.
Untuk Banggar DPR, stabilitas kebijakan fiskal harus tetap berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap masyarakat melalui berbagai program subsidi yang tepat sasaran.
Dengan evaluasi yang disampaikan dalam rapat kerja tersebut, Banggar DPR menegaskan bahwa keberhasilan APBN 2025 merupakan modal penting untuk melanjutkan pengelolaan fiskal pada tahun-tahun berikutnya. Namun demikian, peningkatan penerimaan negara, optimalisasi pelayanan perpajakan melalui Coretax, serta efektivitas belanja negara tetap menjadi fokus utama agar APBN mampu terus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
