LOADING

Type to search

Moeldoko Akui ‘Buzzer Istana’ Tak Diperlukan Lagi, Ayo Bubar!

Share

Ada yang menyebut pihak istana atau pemerintah saat ini punya buzzer. Benarkah? Meski sudah dibantah tapi netizen sudah terlanjur menyampaikan data-data terkait itu. Namun Moeldoko mengakui ada ‘buzzer di istana’tapi…

Yang jadi soal, benarkah data itu? Perlu diuji kebenarannya.

Sebelum lebih jauh, lebih baiknya kita bahas apa itu buzzer dan cara kerjanya bagaimana? Bisa saja ada yang belum tahu apa itu buzzer.

Untuk diketahui, buzzer dikenal juga sebagai influencer atau rain maker. Maknanya sama saja, hanya istilah influncer lebih kren. Yakni orang yang mampu mempengaruhi follower pembaca di blog, facebook, follower jika itu ditwitter. Sangat wajar, sehingga efek buzzer di social media (medsos) mempengaruhi dalam aspek informasi, trend dan lainnya. Namun buzzer bagi ahli beda juga.

Bagi Rob Stone, Cornerstone: influencer itu yakni seorang yang memiliki cara berpikir untuk mengekspresikan diri dengan cara berbeda-beda.

Sky Gellatly, Team Epiphany: influencer itu seseorang yang dihormati dan setiap opininya punya nilai tersendiri dihadapan publik.

Josh Peskowitz, influencer itu seseorang yang menjadi pusat perhatian banyak orang karena ia sangat kreatif dan inovasi. Orang seperti ini bisa mengenali apa yang terjadi di masa yang akan datang sehingga bisa populer terlebih dahulu dari pada orang lain di sekitarnya.

Bagaimana buzzer bekerja di medsos? Cara kerjanya seperti kita kita ini, yang kadang share berita terkait kinerja baik dari DPR dan Pemerintah. Artinya menjadi seorang buzzer bisa sangat mudah dan kalian bisa disebut buzzer jika share berita baik dari pemerintah saat ini. Dan itu wajar jika kita senang berita positif dari pemerintah. Karena kerja buzzer hanya mempromosikan. Sangat mudah kita lakukan dengan mengiklankan dan mengkampanyekan suatu yang dengan brand positif.

Yang dipersoalkan netizen, apa pemerintah ada buzzer yang dibayar? karena buzzer tidak gratis? Tentu tidak ada makan gratis yaa? Dan bayaran buzzer mempunya rate harga masing masing. Semakin banyak followernya atau bisa juga influence, engagement dan klout-nya bagus tapi harga bisa semakin mahal.

Kembali pada persoalan apa pemerintah punya buzzer? Adwpun istilah ‘Buzzer Istana’ sebagai istilah yang diciptakan oleh warganet alias netizen.

Oleh Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Adita Irawati telah membantah adanya isu buzzer istana seperti digaungkan oleh warganet.

“Buzzer istana itu kan istilah yang diciptakan sendiri oleh netizen. Kami itu kan secara official tidak pernah ada seperti itu, buzzer istana,” kata Adita pada wartawan di Jakarta, Sabtu (5/10/2019) seperti dikutip Republika.

Meski demikian Adita tidak menapik banyak warganet yang militan mendukung pemerintah yang membentuk polarisasi untuk mendukung program-program pemerintah.

“Yang organik inilah betul-betul militansinya yqng luar biasa sehingga (dalam tanda kutip membela, men-defense, apa yang menjadi program atau keputusan dari pemerintah),” ungkap Adita.

Adapun yang organik, menurut Adita sebagian besar relawan Jokowi. Mereka biasanya melakukan hal tersebut tanpa ada instruksi dari siapapun.

“Kita ini kqntidak bisa menyalahkan siapapun, tidak bisa melarang siapapun juga. Kita apresiasi mereka, tapi kembali lagi, mari kita semua melihat bagaimana kemudian inisiatif itu tidak menjadikan polarisasi makin tajam. Bagi kita, ini tidak baik untuk bagi negara kita ke depan,” terang Adita.

Untuk itu, Adita meminta kepada pendukung Jokowi yang “militan” untuk menahan diri secara positif di Medsos. Sebab, lanjutnya, yang terbak adalah bersatu, solid, dan fokus dalam membangun bangsa ini ke depan.

“Sebenarnya militansi itu bagus loh, loyal itu bagus. Tapi lebih baik kalau kita menahan diri untuk kemudian melakukan yang negatif dan melakukan dengan cara-cara yang lebih positif dan bermanfaat,” jelas Adita.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin juga ikut membantah tuduhan pemerintah telah mengorganisir buzzer mendukung pemerintah. Dan Ngabalin sepakat buzzer ditertibkan sesegera mungkin. 

“Tidak mungkin pihak pemerintah mengorganisir buzzer itu. Bagaimana mungkin lembaga negara dan lembaga pemerintah mengorganisir mereka di luar pemerintah. Pemerintah punya departemen penerangan, ada pula badan sandi dan siber negara, bagaimana ceritanya istana ada buzzernya,” tegas Ngabalin kepada wartawan, Jakarta Pisat, Jumat (4/10/2019) kemarin.

“Kalau media mainstream itu kan jelas sehingga kita tahu narasumbernya, di mana kantornya segala macam.  Kalau medsos kan suka-suka dia apa yang mau dilakukan, baik caci maki, hujat, caci-maki agama lain,” lanjut Ngabalin.

Seperti diwartakan sebelumnya, Kepala Staf Presiden Moeldoko mengakui Presiden Jokowi memang menggunakan buzzer layaknya para partai politik punya. Namun, Moeldoko menyampaikantidak semua buzzer berada dalam satu komando pigaknya.

Bahkan, ada kalanya, lanjut Moeldoko para buzzer itu hanya relawan yang justru dekat dengan para tokoh resmi di lingkungan istana. Buzzer itu digunakan masa pemilu untuk menjaga marwah para pemimpin dan idola, tapi kemudian berkembang memiliki ikatan emosional dan kuat.

“Memang (ada) buzzer tapi tidak dalam satu komando, tidak dalam satu kendali kita. Jadi masing-masing punya inisiatif, buzzer tidak ingin idolanya (Jokowi) diserang, disakiti, akhirnya mereks bereaksi di medsos, ” ungkap Moeldoko, Kamis (3/10/2019) kemarin.

Menurut Moeldoko, buzzer untuk saat ini tidak diperlukan lagi keberadaanya
“Pada situasi saat ini mereka (buzzer-buzeran) relatif sudah tidak perlu lagi ada,” tegasnya.

Moeldoko memberikan contoh, buzzer tak diperluka. Yakni karena mereka selalu melemparkan kata-kata yang tidak enak didengar, negatif,  provokasi  merusak keutuhan bernegara dan itu tidak diperlukan lagi.

Untuk itu, Moeldoko meminta buzzer untuk menahan diri berkomentar di medsos, baik pendukung pemerintah atau oposisi. Moeldoko berpesan pada para buzzer lebih bijak untuk memilih diksi dalam berkomentar di medsos tanpa harus saling menjelekkan sesorang.

“Menurut saya yang paling penting  dari persoalan ini, kita perlu ada kesadaran bersamalah untuk menurunkan tensi, kemudian kita tata ulang lagi cara berkomunikasi yang baik di medsos,” terang Moeldoko, Kamis (3/10/2019) lalu.

Denny Siregar santai menanggapi tudingan dirinya sebagai buzzer (pendengung) Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ia mengaku sudah terbiasa dengan tudingan itu.

“Mudah-mudahan dibayar Jokowi deh. Ini juga enggak dibayar-bayar, cuma dituduh doang,” kata Denny saat dihubungi Tempo, Rabu 2 Oktober 2019.

Adalah Denny Siregar disebut-sebut buzzer Jokowi alias istana. Sudah sering menyebar berita hoaks ke media sosial dan komentar kontroversi yang dituding menyebar kabar yang melenceng tapi aman-aman saja, tak diciduk.

Yang terakhir akun @Dennysiregar7 mencuit di akunnya soal ambulans yang merawat korban kerusuhan mahasiswa dan anak STM setelah aksi unjuk rasa berujung ricuh  di sekitar DPR, pada 26 September 2019 lalu.

Kala itu Denny mencuit, “Hasil pantuan malam ini..Ambulans pembawa batu ketangkep pake logo @DKI Jakarta.” Oleh warganet menemukan kejanggalan, karena cuitan Denny Siregar diunggah 52 menit sebelum akun TMC mencuit adanya ambulans yang membawa batu tersebut. Namun, setelah sempat heboh, cuitan di akun Polda Metro Jaya kemudian dihapus. Sementara Pemerintah DKI Jakarta membantah ambulans itu membawa batu.

Dan dunia maya pun ramai menuntut untuk menangkap Denny Siregar karena dianggap menyebar hoaks di medsos.

Atas kejadian itu, Denny dirinya menolak disebut buzzer. Tapi pendukung fabatik Jokowi kan?

Denny lebih suka disebut influencer. “Buzzer adalah orang yang memviralkan sesuatu tanpa ide dan gagasan. Kalau saya mungkin lebih kepada influencer, karena saya menuangkan sebuah ide dalam tulisan dengan narasi,” kata Denny.

Jadi Denny siapa ya? Tukang sebar berita bohongkah? Provokatorkah? Terserah Anda menilai?

Karena menurut Moeldoko buzzer istana itu tak diperlukan lagi, sebaiknya bubar. Apalagi kalau tak BELA RAKYAT.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *