JAKARTA – Kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih menjadi pekerjaan besar pemerintah. Di tengah pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang terus meningkat, tantangan penyediaan hunian yang terjangkau semakin kompleks. Persoalan backlog perumahan, keterbatasan akses pembiayaan, hingga masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni menjadi isu yang membutuhkan perhatian serius.
Dalam rapat kerja bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait, Komisi V DPR RI menegaskan perlunya percepatan pelaksanaan program perumahan nasional agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partak Gerindra Roberth Rouw menegaskan bahwa percepatan program perumahan harus dilakukan melalui penguatan berbagai program strategis yang telah berjalan, mulai dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah susun, rumah khusus, hingga optimalisasi pemanfaatan aset negara untuk pembangunan hunian rakyat.
“Meningkatkan koordinasi sinkronisasi dan integrasi program perumahan dan kawasan permukiman dengan pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, badan usaha dan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung percepatan program perumahan,” tegas Roberth.
Backlog Perumahan Masih Menjadi Tantangan Nasional
Persoalan backlog perumahan selama bertahun-tahun menjadi salah satu tantangan terbesar sektor perumahan nasional. Tingginya kebutuhan rumah yang tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan hunian menyebabkan jutaan masyarakat masih kesulitan memperoleh tempat tinggal yang layak.
Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga di berbagai daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi dan penduduk cukup pesat.
Di sisi lain, kenaikan harga tanah dan bahan bangunan membuat masyarakat berpenghasilan rendah semakin sulit menjangkau kepemilikan rumah. Karena itu, keberadaan program bantuan pemerintah dinilai menjadi instrumen penting untuk menjaga akses masyarakat terhadap hunian yang layak.
Komisi V DPR RI menilai percepatan pembangunan perumahan harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
BSPS Jadi Program yang Menyentuh Langsung Rakyat
Salah satu program yang mendapat perhatian khusus adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini dinilai memiliki dampak nyata karena langsung membantu masyarakat memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi rumah yang lebih sehat dan aman.
Menurut Komisi V DPR RI, penguatan BSPS perlu dilakukan agar semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya.
Selain memperbaiki kualitas tempat tinggal warga, program tersebut juga menciptakan efek ekonomi melalui pemberdayaan tenaga kerja lokal dan penggunaan material bangunan dari daerah setempat.
“Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mempercepat pelaksanaan program BSPS dan program perumahan lainnya guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat,” ujar Roberth.
Pengawasan Program Harus Diperkuat
Selain mendorong percepatan pembangunan, DPR juga menyoroti pentingnya tata kelola dan pengawasan program perumahan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masih terdapat sejumlah catatan yang memerlukan tindak lanjut dari kementerian terkait. Karena itu, Komisi V meminta penguatan pengawasan internal dan sistem monitoring agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
Pengawasan tersebut mencakup pelaksanaan program BSPS, pembangunan rumah susun, rumah khusus, Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU), penanganan kawasan kumuh, hingga program sanitasi.
Langkah tersebut dianggap penting untuk memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat dan terhindar dari potensi penyimpangan.
Optimalisasi Lahan Negara untuk Hunian Rakyat
Salah satu terobosan yang mendapat perhatian dalam rapat kerja tersebut adalah pemanfaatan lahan milik negara untuk pembangunan perumahan rakyat.
Selama ini, ketersediaan lahan menjadi salah satu hambatan terbesar dalam pembangunan hunian terjangkau. Harga tanah yang terus meningkat membuat biaya pembangunan rumah semakin tinggi.
Komisi V DPR RI menilai aset-aset negara yang belum dimanfaatkan secara optimal dapat menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dengan memanfaatkan lahan negara, biaya pembangunan dapat ditekan sehingga harga rumah menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.
“Memberdayakan lahan-lahan milik negara yang akan digunakan untuk pembangunan perumahan dalam rangka mengurangi angka backlog perumahan utamanya untuk MBR,” kata Roberth.
Membangun Kesejahteraan Melalui Hunian Layak
Bagi banyak keluarga Indonesia, rumah bukan sekadar bangunan fisik, melainkan fondasi kehidupan yang menentukan kualitas kesehatan, pendidikan, dan produktivitas ekonomi.
Karena itu, keberhasilan program perumahan tidak hanya diukur dari jumlah unit yang dibangun, tetapi juga dari kemampuannya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Komisi V DPR RI menilai percepatan pembangunan perumahan harus menjadi agenda bersama yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan masyarakat.
Dengan koordinasi yang kuat, pengawasan yang ketat, serta dukungan pembiayaan yang memadai, program perumahan nasional diharapkan mampu mengurangi backlog, menekan jumlah rumah tidak layak huni, dan membuka akses hunian yang lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pada akhirnya, penyediaan rumah layak huni bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga investasi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, produktif, dan berdaya saing.
