JAKARTA, BELA RAKYAT – Pembenahan tata kelola data nasional menjadi perhatian serius Komisi X DPR RI dalam pembahasan revisi Undang-Undang tentang Statistik. DPR meminta pemerintah memberikan kejelasan mengenai arah kebijakan, posisi kelembagaan, serta pembagian kewenangan antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan kebijakan Satu Data Indonesia.
Persoalan tersebut dinilai tidak boleh dibiarkan menggantung karena menyangkut fondasi pengelolaan informasi nasional yang menjadi rujukan dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan. Tanpa pembagian tugas yang jelas, integrasi data justru berpotensi menimbulkan persoalan baru berupa tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian kelembagaan.
Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro mengangkat persoalan itu dalam Rapat Pembicaraan Tingkat I pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Statistik bersama Tim Panja Pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Agung menilai pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka desain besar pengelolaan statistik dan data nasional, termasuk bagaimana hubungan kerja BPS dengan penyelenggara kebijakan Satu Data Indonesia ke depan.
“Pemerintah ini maunya bagaimana? Ada BPS, ada Satu Data. Ini mau diapakan? Saya minta roadmap-nya, peta jalannya seperti apa, sehingga semua bisa lega dan legawa,” tegas Agung.
Menurutnya, revisi UU Statistik harus mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat sistem pengelolaan data nasional. Jangan sampai perubahan regulasi justru mengaburkan tugas dan tanggung jawab lembaga yang selama ini telah menjalankan fungsi statistik.
BPS Memiliki Jaringan hingga Daerah
Komisi X juga mengingatkan bahwa BPS telah memiliki infrastruktur kelembagaan dan jaringan pelayanan statistik yang menjangkau berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan, terdapat rencana penguatan pendampingan statistik hingga tingkat kecamatan.
Kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam merancang sistem koordinasi dan integrasi data nasional. Penguatan Satu Data Indonesia semestinya berjalan beriringan dengan penguatan fungsi statistik, bukan menciptakan persaingan kewenangan antarlembaga.
Karena itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) diminta memberikan penjelasan menyeluruh mengenai desain koordinasi, sinkronisasi, serta pembagian peran masing-masing institusi.
RUU Statistik Harus Berbasis Kajian Ilmiah
Selain persoalan kelembagaan, Agung menegaskan bahwa penyusunan norma dalam RUU Statistik harus didasarkan pada kajian ilmiah yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia mengingatkan agar setiap perubahan aturan tidak sekadar didasarkan pada pertimbangan administratif, melainkan melalui proses pengkajian yang terukur dan memiliki landasan metodologis yang kuat.
“Yang di sini pun juga kami berharap diberlakukan,” ujarnya, merujuk pada pentingnya penggunaan metode ilmiah dalam merumuskan kebijakan dan norma hukum.
Rapat tersebut turut dihadiri pimpinan dan anggota Panja Komisi X DPR RI serta perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, Kementerian Hukum, dan BPS.
Bagi Komisi X, revisi UU Statistik bukan sekadar pembaruan regulasi, tetapi momentum membangun sistem data nasional yang lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel.
Ketersediaan data yang akurat merupakan salah satu prasyarat penting agar pemerintah mampu merumuskan kebijakan secara tepat sasaran. Sebab, kualitas pembangunan nasional sangat bergantung pada kualitas data yang menjadi dasar pengambilan keputusan.
Melalui pembahasan RUU Statistik, DPR berharap pemerintah mampu menghadirkan desain tata kelola yang jelas, memperkuat peran BPS, serta memastikan kebijakan Satu Data Indonesia berjalan efektif tanpa tumpang tindih kewenangan.
Data yang akurat bukan hanya kebutuhan birokrasi, melainkan hak publik dan fondasi penting bagi pembangunan yang berpihak kepada rakyat.
