BANDAR LAMPUNG – Wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi perhatian publik. Di tengah tekanan harga energi global dan kebutuhan menjaga kesehatan fiskal negara, pemerintah menghadapi dilema besar antara mempertahankan stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan melindungi daya beli masyarakat.
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Sartono Hutomo menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian harga BBM yang mengikuti mekanisme pasar internasional memang sulit dihindari. Namun di balik kebijakan tersebut, terdapat konsekuensi sosial dan ekonomi yang harus diantisipasi secara serius oleh pemerintah.
Saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi XII DPR RI ke Bandar Lampung, Sartono mengingatkan bahwa kenaikan harga energi tidak hanya berdampak pada biaya transportasi, tetapi juga berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya distribusi barang, hingga tekanan inflasi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ancaman Inflasi dan Menurunnya Daya Beli
Berdasarkan berbagai pengalaman sebelumnya, kenaikan harga BBM selalu membawa efek domino terhadap sektor ekonomi. Biaya logistik meningkat, harga pangan terdorong naik, dan pelaku usaha menghadapi kenaikan biaya produksi.
Dalam kondisi seperti ini, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling rentan. Pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan dasar dapat meningkat secara signifikan, sementara pendapatan tidak selalu bertambah seiring kenaikan harga barang dan jasa.
“Kebijakan ini memiliki implikasi yang luas. Pemerintah harus memikirkan langkah-langkah antisipasi yang matang agar dampaknya tidak membebani masyarakat secara berlebihan,” ujar Sartono.
Menurutnya, menjaga kesehatan fiskal negara memang penting. Namun perlindungan terhadap masyarakat juga harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan energi yang diambil pemerintah.
Mengapa Kenaikan BBM Sulit Dihindari?
Investigasi terhadap dinamika sektor energi menunjukkan bahwa harga minyak dunia masih menjadi faktor utama yang memengaruhi kebijakan energi nasional. Fluktuasi geopolitik global, gangguan rantai pasok energi, serta meningkatnya permintaan di sejumlah negara menjadi pemicu naiknya harga energi internasional.
Dalam situasi tersebut, pemerintah menghadapi tekanan untuk menyesuaikan harga BBM agar beban subsidi dan kompensasi energi tidak terus membengkak. Jika tidak dikelola dengan baik, lonjakan subsidi dapat menggerus ruang fiskal yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan program perlindungan sosial.
Sartono menilai bahwa langkah menjaga keseimbangan APBN merupakan kebutuhan strategis. Namun pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menimbulkan gejolak ekonomi yang lebih besar di tingkat masyarakat.
Perlindungan Sosial Harus Menjadi Prioritas
Salah satu aspek yang menjadi perhatian DPR adalah kesiapan program perlindungan sosial apabila kenaikan BBM benar-benar berdampak luas terhadap masyarakat.
Pengamat ekonomi menilai bahwa bantuan sosial yang tepat sasaran, subsidi transportasi publik, hingga program pemberdayaan ekonomi dapat menjadi instrumen untuk meredam dampak kenaikan harga energi.
Sartono menegaskan bahwa pemerintah perlu menyiapkan berbagai skema mitigasi sebelum dampak kebijakan semakin dirasakan masyarakat.
“Pemerintah harus menyiapkan program-program yang mampu mengurangi beban masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional,” tegasnya.
Mendorong Efisiensi dan Penghematan Energi
Di sisi lain, kenaikan harga energi juga menjadi momentum untuk mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat. Ketergantungan yang tinggi terhadap energi fosil dinilai perlu mulai dikurangi melalui langkah-langkah efisiensi dan penggunaan energi secara lebih bijak.
Sartono mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mulai menerapkan budaya hemat energi sebagai bagian dari upaya menghadapi tantangan ekonomi global.
“Kita mengikuti harga pasar internasional yang memang sedang naik. Karena itu kita juga harus mulai berhemat dan menggunakan energi seperlunya. Yang terpenting kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan ketersediaannya terjaga,” ujarnya.
DPR Akan Panggil Kementerian ESDM
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi XII DPR RI berencana melakukan pembahasan lanjutan dengan pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Pertemuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM, sekaligus memastikan kebijakan energi nasional tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
DPR menilai bahwa koordinasi yang kuat antara pemerintah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci agar setiap kebijakan energi tidak hanya menjaga ketahanan fiskal negara, tetapi juga memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.
Menjaga Keseimbangan Antara Fiskal dan Kesejahteraan Rakyat
Kenaikan BBM bukan sekadar persoalan harga energi, melainkan menyangkut keseimbangan antara kebutuhan menjaga APBN dan kewajiban negara melindungi kesejahteraan rakyat. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah dituntut mengambil kebijakan yang tidak hanya rasional secara ekonomi, tetapi juga sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat.
Dengan pengawasan DPR yang semakin intensif dan dorongan untuk menghadirkan program perlindungan yang lebih kuat, publik kini menunggu langkah konkret pemerintah dalam memastikan bahwa setiap kebijakan energi tidak meninggalkan rakyat sebagai pihak yang harus menanggung beban terbesar.
