JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyoroti maraknya dugaan kasus keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah. Ia menegaskan kasus tersebut tidak bisa dipandang sebagai angka statistik semata.
Menurut Netty, di balik setiap laporan keracunan ada anak-anak sebagai penerima manfaat yang kesehatannya harus menjadi prioritas utama.
“Kami prihatin atas kejadian yang menimpa penerima manfaat MBG. Semoga yang terdampak segera pulih. Di balik angka-angka itu ada anak-anak dan masyarakat yang kita jaga kesehatannya sebagai bagian dari masa depan Indonesia,” ujar Netty di Jakarta, Jumat (4/9/2026).
Legislator PKS itu menilai berulangnya insiden keracunan harus menjadi alarm untuk evaluasi total sistem pengawasan MBG. Pengawasan, kata dia, tidak boleh reaktif setelah makanan dikonsumsi, melainkan harus berlapis dari hulu ke hilir.
Mulai dari penyusunan petunjuk teknis, seleksi bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi ke sekolah-sekolah harus memiliki SOP yang jelas dan penanggung jawab yang tegas.
“Potensi masalah harus bisa ditemukan dan dicegah sedini mungkin, bukan setelah jatuh korban,” tegasnya.
Netty juga mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk lebih transparan dalam menyampaikan hasil audit setiap kejadian keracunan. Ia meminta BGN tidak hanya mengumumkan sanksi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi juga membuka penyebab dan titik kegagalan.
“Publik perlu tahu penyebab pastinya. Apakah karena bahan baku, pengolahan, penyimpanan, atau distribusinya. Jangan hanya disampaikan sudah keracunan lalu SPPG diberi sanksi. Hasil audit itu penting sebagai pembelajaran bagi SPPG lain di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Jika ditemukan pola kesalahan yang sama di beberapa daerah, Netty meminta BGN segera melakukan mitigasi nasional tanpa harus menunggu korban berikutnya.
Selain itu, ia mendorong BGN membuka kanal pengaduan publik yang mudah, cepat, dan responsif bagi orang tua, siswa, dan guru.
Menurutnya, masyarakat harus dilibatkan sebagai bagian dari sistem pengawasan. Bahkan, ia mengusulkan adanya reward bagi pelapor yang laporannya valid dan berhasil mencegah pelanggaran.
“Keberhasilan MBG jangan hanya diukur dari berapa porsi yang didistribusikan, tapi dari seberapa aman dan berkualitas makanan yang diterima. MBG ini investasi generasi. Keselamatan penerima manfaat harus jadi prioritas utama agar program ini semakin dipercaya,” pungkasnya.
