JAKARTA – BELA RAKYAT – Polemik di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya mendapat perhatian Komisi VIII DPR RI. Anggota Komisi VIII, Maman Imanul Haq, menilai persoalan di kampus tersebut jauh lebih kompleks dari sekadar isu pergantian rektor.
Menurutnya, inti masalah terletak pada aspek tata kelola universitas yang harus dibenahi secara menyeluruh.
Hal tersebut disampaikan Maman saat Komisi VIII menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Komunikasi Pro Perubahan UINSA di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2026).
“Kami apresiasi perjuangan teman-teman. Ini bukan tentang siapa yang menjadi rektor, tapi tentang penegakan administrasi, audit, dan tata kelola di UIN Sunan Ampel,” tegas Maman.
Legislator Fraksi PKB itu meminta forum tersebut melengkapi laporan dengan data konkret. Ia menyebut beberapa poin yang perlu diperjelas, seperti dugaan ketidaktransparanan dalam tata kelola, mekanisme pengangkatan pejabat kampus, hingga kerja sama universitas dengan pihak perbankan.
“Catatan-catatan itu kami butuhkan sebagai bahan untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.
Untuk itu, Maman mendorong pimpinan Komisi VIII segera memanggil Menteri Agama dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama agar memberikan klarifikasi resmi.
Ia menekankan, penyelesaian kisruh ini harus berorientasi pada penyelamatan masa depan institusi, bukan hanya meredam tekanan sesaat.
“Kalau tidak segera diselesaikan, pertanyaannya bukan lagi siapa rektornya, tapi UINSA ini mau dibawa ke mana,” katanya.
Maman memastikan, seluruh masukan terkait dugaan pelanggaran akuntabilitas dan transparansi yang disampaikan dalam RDPU akan menjadi bahan Komisi VIII untuk ditindaklanjuti.
“Kata kuncinya, kita harus mengembalikan UIN Sunan Ampel sebagai universitas Islam yang membanggakan. Yang dulu dikenal dengan transparansi, keilmuan, dan kekuatan risetnya. Nilai-nilai itu harus kita kembalikan,” pungkasnya.
