JAKARTA: BELA RAKYAT – Upaya pemerintah mempercepat penurunan angka stunting nasional kembali mendapat sorotan dari DPR RI. Di balik besarnya anggaran yang digelontorkan untuk program gizi dan penanganan stunting, muncul persoalan mendasar yang dinilai dapat menghambat efektivitas program, yakni ketidaksiapan data dan lemahnya sinkronisasi antar-lembaga.
Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menegaskan bahwa keberhasilan program penurunan stunting sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan pemerintah dalam menentukan sasaran penerima manfaat.
Pernyataan itu disampaikan usai Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Menurut Edy, tanpa data yang akurat, anggaran besar yang dialokasikan negara berpotensi tidak memberikan dampak maksimal terhadap penurunan angka stunting.
Persoalan Data Jadi Sorotan Utama
Dalam rapat tersebut, Komisi IX DPR RI menemukan adanya persoalan terkait sumber dan pengelolaan data yang digunakan dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting.
Edy mempertanyakan mekanisme penggunaan data antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, secara logika kelembagaan, BKKBN seharusnya menjadi pemasok utama data keluarga yang berisiko stunting, bukan justru mengambil data dari lembaga lain.
“BKKBN memiliki basis data keluarga yang sangat besar dan telah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Data itu seharusnya menjadi fondasi dalam menentukan kelompok sasaran yang akan menerima intervensi pemerintah,” ujarnya.
Temuan ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas koordinasi antar-instansi dalam menjalankan program prioritas nasional tersebut.
Apabila data yang digunakan tidak terintegrasi dengan baik, maka risiko salah sasaran dalam distribusi bantuan gizi dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan semakin besar.
Anggaran Triliunan Rupiah Butuh Data Presisi
Sorotan DPR tidak hanya menyangkut aspek administrasi data, tetapi juga efektivitas penggunaan anggaran negara.
Pemerintah saat ini menempatkan penurunan stunting sebagai salah satu program prioritas menuju terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045. Untuk mendukung agenda tersebut, berbagai kementerian dan lembaga memperoleh dukungan anggaran yang signifikan.
Namun, Edy mengingatkan bahwa besarnya anggaran tidak akan menghasilkan dampak optimal apabila penerima manfaat tidak teridentifikasi secara tepat.
Menurutnya, data keluarga yang dimiliki BKKBN seharusnya mampu memetakan secara rinci kelompok sasaran, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga keluarga yang masuk kategori berisiko stunting.
“Dengan data yang akurat, intervensi dapat dilakukan secara tepat kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan,” katanya.
Potensi Tumpang Tindih Program Antar-Lembaga
Investigasi terhadap pelaksanaan program stunting juga menunjukkan adanya tantangan koordinasi antar-instansi.
Saat ini terdapat sejumlah lembaga yang memiliki peran strategis dalam penanganan stunting, di antaranya BKKBN, Kementerian Kesehatan, dan Badan Gizi Nasional.
Masing-masing memiliki tugas berbeda, mulai dari pendataan keluarga, layanan kesehatan, hingga penyediaan program pemenuhan gizi.
Namun, tanpa integrasi data yang baik, potensi tumpang tindih program dan ketidakefisienan penggunaan anggaran menjadi ancaman nyata.
Komisi IX DPR menilai sinkronisasi lintas lembaga harus diperkuat agar kebijakan yang dibuat tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kita membutuhkan sistem yang saling terhubung sehingga setiap intervensi memiliki dasar data yang sama,” ujar Edy.
Evidence-Based Policy Masih Menjadi Tantangan
Dalam rapat tersebut, Edy juga menyoroti pentingnya penerapan evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti.
Konsep ini mengharuskan seluruh keputusan pemerintah didasarkan pada data yang valid serta kondisi riil masyarakat di lapangan.
Menurutnya, kebijakan yang tidak didukung data yang kuat berisiko gagal mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah.
Karena itu, DPR meminta BKKBN melakukan pembenahan data secara menyeluruh agar dapat menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan program nasional penurunan stunting.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat kepada kelompok sasaran.
Daerah 3T Harus Menjadi Prioritas
Selain persoalan data, DPR juga menyoroti pentingnya keberpihakan program kepada kelompok paling rentan.
Edy menegaskan bahwa keluarga miskin, ibu hamil, ibu menyusui, balita non-PAUD, serta masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) harus menjadi prioritas utama dalam penyaluran program gizi.
Kelompok-kelompok tersebut dinilai memiliki risiko paling tinggi mengalami kekurangan nutrisi yang dapat berujung pada stunting.
Jika data yang digunakan akurat, pemerintah dapat lebih mudah memetakan wilayah dan keluarga yang membutuhkan intervensi segera.
“Keluarga miskin di daerah 3T yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nutrisi harus menjadi fokus utama program pemerintah,” tegasnya.
Target 14 Persen pada 2029 Dipertaruhkan
Pemerintah menargetkan prevalensi stunting nasional dapat ditekan hingga 14 persen pada 2029. Namun target ambisius tersebut dinilai tidak akan mudah dicapai apabila persoalan data dan koordinasi antar-lembaga belum terselesaikan.
Komisi IX DPR menilai keberhasilan program tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, melainkan juga kemampuan pemerintah membangun sistem data yang akurat, terintegrasi, dan dapat digunakan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan.
Sorotan DPR ini menjadi peringatan bahwa perang melawan stunting bukan semata persoalan menyediakan anggaran atau program baru. Lebih dari itu, keberhasilan program sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah memastikan bantuan benar-benar sampai kepada keluarga yang paling membutuhkan.
Di tengah target besar menciptakan Generasi Emas Indonesia, akurasi data kini menjadi salah satu faktor penentu yang akan menentukan berhasil atau tidaknya strategi nasional penurunan stunting dalam beberapa tahun ke depan.
