JAKARTA: BELA RAKYAT – Di tengah tekanan ekonomi global, gejolak geopolitik, hingga meningkatnya persaingan antar kawasan ekonomi di Asia Tenggara, Batam justru menunjukkan sinyal positif sebagai salah satu motor penggerak penerimaan negara. Namun, di balik capaian yang terus meningkat tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI melihat masih terdapat ruang yang sangat besar untuk mengoptimalkan potensi perpajakan maupun kepabeanan.
Hal itu mengemuka dalam kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Batam, Kepulauan Riau, yang dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie bersama jajaran anggota Banggar. Pertemuan tersebut dihadiri Direktur Jenderal Bea dan Cukai, pimpinan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kepulauan Riau, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), serta jajaran BP Batam.
Dalam kunjungan tersebut, Banggar tidak hanya memberikan apresiasi terhadap capaian penerimaan negara, tetapi juga melakukan pendalaman terhadap berbagai faktor yang masih menjadi tantangan dalam mengoptimalkan potensi fiskal Batam sebagai kawasan strategis nasional.
Banggar Beri Apresiasi atas Kinerja DJP dan DJBC
Mengawali keterangannya, Syarief Abdullah Alkadrie menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Kepulauan Riau yang dinilai mampu menjaga tren positif penerimaan negara meskipun kondisi ekonomi global belum sepenuhnya pulih.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh aparat perpajakan dan kepabeanan yang tetap mampu menjaga stabilitas penerimaan negara.
“Kita patut memberikan apresiasi dan dukungan untuk peningkatan kinerja Kantor Wilayah DJP dan DJBC Batam,” ujar Syarief Abdullah Alkadrie saat memimpin kunjungan kerja Banggar DPR RI di Batam.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Banggar memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah menjaga kesehatan fiskal nasional melalui optimalisasi penerimaan negara di daerah-daerah strategis.
Batam Dinilai Masih Menyimpan Potensi Penerimaan yang Sangat Besar
Meski memberikan apresiasi, Banggar juga menilai capaian saat ini belum mencerminkan seluruh potensi ekonomi Batam.
Sebagai kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ), Batam menjadi salah satu pintu utama perdagangan internasional Indonesia dengan aktivitas ekspor-impor yang berlangsung setiap hari.
Ribuan perusahaan manufaktur, industri, logistik, hingga perdagangan internasional beroperasi di kawasan tersebut. Besarnya aktivitas ekonomi itu diyakini masih dapat menghasilkan penerimaan perpajakan dan kepabeanan yang lebih tinggi.
Syarief menilai optimalisasi penerimaan perlu terus dilakukan melalui penguatan pengawasan, perbaikan sistem administrasi, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.
“Batam memiliki ribuan perusahaan industri dan manufaktur. Begitupula dengan potensi kepabeanan Batam juga masih sangat besar,” tegasnya.
Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa Banggar berharap seluruh potensi ekonomi Batam dapat benar-benar berkontribusi maksimal terhadap penerimaan negara.
Data Menunjukkan Pertumbuhan Penerimaan yang Signifikan
Dalam forum yang sama, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama memaparkan perkembangan penerimaan negara di Provinsi Kepulauan Riau.
Hingga 30 Juni 2026, realisasi pendapatan negara tercatat mencapai Rp9,255 triliun, atau tumbuh 38,76 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari angka tersebut:
1. Penerimaan perpajakan mencapai Rp6,969 triliun, tumbuh sekitar 28,65 persen.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp2,287 triliun, meningkat sekitar 82,47 persen secara tahunan.
3. Angka tersebut menunjukkan bahwa Kepulauan Riau, khususnya Batam, tetap menjadi salah satu kontributor penting bagi penerimaan negara di tengah tantangan ekonomi global.
Coretax Dinilai Mulai Memberikan Dampak Positif
Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Kepulauan Riau menjelaskan bahwa hingga akhir Juni 2026 realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp6,47 triliun atau sekitar 32,81 persen dari target tahun berjalan.
Menurutnya, Pajak Penghasilan (PPh) masih menjadi penyumbang terbesar penerimaan perpajakan di wilayah tersebut karena karakteristik Batam sebagai kawasan FTZ.
Selain itu, implementasi sistem Coretax dinilai mulai memberikan dampak terhadap peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak.
Digitalisasi administrasi perpajakan juga disebut mampu mempersempit ruang praktik penghindaran pajak (tax evasion), sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan BP Batam juga terus diperkuat, terutama dalam pengawasan pemberian berbagai insentif fiskal kepada investor.
Puteri Komarudin Minta Insentif Fiskal Dievaluasi
Dalam rapat tersebut, Anggota Banggar DPR RI Puteri Komarudin turut memberikan perhatian terhadap efektivitas berbagai fasilitas perpajakan yang selama ini diberikan kepada investor.
Menurutnya, pemerintah daerah bersama BP Batam perlu memastikan bahwa setiap insentif benar-benar menghasilkan dampak ekonomi yang nyata.
“Agar BP Batam melakukan evaluasi terhadap tax allowance yang sudah diberikan selama ini, apakah insentif fiskal tersebut memberikan dampak bagi perkembangan investasi di Batam, khususnya untuk sektor-sektor strategis seperti air bersih dan listrik,” ujar Puteri Komarudin.
Ia menilai evaluasi tersebut penting agar setiap kebijakan fiskal tidak hanya memberikan kemudahan investasi, tetapi juga mampu mendorong pembangunan sektor-sektor strategis yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Banggar Dorong Optimalisasi Penerimaan Negara Berkelanjutan
Kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Batam tidak sekadar menjadi forum evaluasi atas capaian penerimaan negara, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, otoritas perpajakan, bea cukai, dan BP Batam.
Apresiasi yang diberikan Banggar menjadi pengakuan atas kinerja aparat di lapangan. Namun, pada saat yang sama, DPR juga memberikan sejumlah catatan agar potensi ekonomi Batam yang sangat besar dapat dimanfaatkan secara optimal.
Dengan posisi Batam sebagai kawasan industri, perdagangan internasional, dan investasi, Banggar berharap reformasi perpajakan, penguatan pengawasan kepabeanan, serta evaluasi terhadap berbagai insentif fiskal dapat semakin meningkatkan kontribusi daerah tersebut terhadap penerimaan negara sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
