JAKARTA: BELA RAKYAT – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Robert Joppy Kardinal menyoroti berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat terkait dugaan dampak operasional tambang PT Freeport Indonesia terhadap ekosistem pesisir dan kehidupan nelayan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Sorotan tersebut disampaikan Ribbert dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI bersama DPR Papua Tengah dan perwakilan masyarakat Kabupaten Mimika di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Dalam forum tersebut, Robert menegaskan, berbagai informasi yang disampaikan masyarakat perlu ditindaklanjuti melalui investigasi lapangan agar seluruh persoalan dapat dipetakan secara objektif berdasarkan fakta di lapangan. Menurutnya, DPR harus memastikan setiap aspirasi masyarakat memperoleh perhatian yang proporsional sesuai kewenangan masing-masing komisi.
Robert Kardinal Ungkap Kekhawatiran terhadap Ekosistem Pesisir
Dalam paparannya, Robert Kardinal menyinggung besarnya aktivitas tambang bawah tanah yang kini berlangsung di kawasan operasional PT Freeport Indonesia. Ia menjelaskan bahwa volume material hasil penambangan sangat besar sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap lingkungan sekitar.
“Underground sekarang ini sudah hampir 2.000 meter di bawah tanah. Keluar tanahnya itu 240.000. Bisa kita bayangkan 240.000 tanah itu kan tidak semua diambil untuk kelola, diambil tembaga dan masnya itu. Sebagian besar itu dibuang ke sungai,” ujar Robert Kardinal.
Ia menjelaskan bahwa material tersebut mengalir melalui sungai hingga menuju kawasan pesisir. Menurut Robert, kondisi tersebut menjadi salah satu isu yang harus dikaji secara menyeluruh karena berkaitan dengan keberlanjutan ekosistem serta kehidupan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor perikanan.
Nelayan Tradisional Disebut Menghadapi Tekanan Berlapis
Robert Kardinal juga menyoroti kondisi nelayan tradisional Papua yang menurutnya menghadapi tantangan bukan hanya dari aspek lingkungan, tetapi juga dari persaingan dengan armada penangkapan ikan berskala besar.
Ia menyebut kapal-kapal berkapasitas besar dari luar Papua beroperasi di wilayah Laut Arafura hingga perairan Fakfak dan Sorong. Di sisi lain, nelayan lokal masih mengandalkan peralatan sederhana sehingga sulit bersaing.
“Tetapi hasilnya orang Papua tidak melihat. Tidak mungkin mereka, nelayan tradisional ini, berlawanan dengan nelayan-nelayan yang datang dari Pulau Jawa ke sana, dengan kapal-kapalnya besar itu,” tegas Robert.
Menurut legislator Daerah Pemilihan Papua Barat Daya tersebut, perlindungan terhadap nelayan tradisional harus menjadi perhatian serius agar masyarakat lokal memperoleh manfaat yang lebih besar dari potensi sumber daya kelautan di wilayahnya sendiri.
Paparan Masyarakat Mimika Jadi Perhatian DPR
Dalam RDPU tersebut, DPR Papua Tengah bersama perwakilan masyarakat Mimika memaparkan sejumlah persoalan yang mereka nilai berkaitan dengan aktivitas pertambangan di kawasan tersebut.
Di antaranya adalah informasi mengenai kawasan pengendapan tailing Modified Ajkwa Deposition Area (ModADA) yang disebut mencapai sekitar 23.000 hektare. Selain itu, masyarakat juga menyampaikan berbagai persoalan yang mereka alami, mulai dari perubahan aliran sungai, terganggunya jalur migrasi ikan, berkurangnya kawasan hutan sagu, perubahan kualitas air sumur warga di beberapa kampung, laporan kematian massal ikan pada tahun 2020, hingga keluhan gangguan kesehatan kulit yang dialami sebagian masyarakat.
Seluruh paparan tersebut menjadi bagian dari aspirasi yang diterima Komisi IV DPR RI untuk ditelaah lebih lanjut sesuai mekanisme pengawasan parlemen.
Robert Kardinal Dorong Investigasi Lapangan
Menanggapi berbagai informasi yang berkembang, Robert Kardinal menilai langkah paling tepat adalah melakukan pengecekan langsung ke lokasi agar DPR memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi sebenarnya.
Ia mengusulkan pembentukan tim yang fokus melakukan kunjungan lapangan sesuai ruang lingkup tugas Komisi IV DPR RI sebelum nantinya hasil temuan diteruskan kepada komisi lain yang memiliki kewenangan berbeda.
“Saya kira yang adil kita semua ini, kita sepakat, kita bentuk tim, kita turun, kita fokus pada kewenangan Komisi IV dengan mitranya saja. Apa yang kita temukan di lapangan, masalah kesehatan nanti kita merekomendasikan ke Komisi IX. Masalah tambang nanti kita rekomendasikan ke Komisi XII. Masalah infrastruktur nanti kita rekomendasikan kepada Komisi V,” ujar Robert.
Menurutnya, pendekatan lintas komisi diperlukan agar setiap persoalan dapat ditangani oleh mitra kerja pemerintah yang memiliki kewenangan sesuai bidangnya.
Pengawasan DPR Diharapkan Menghasilkan Rekomendasi Komprehensif
Usulan pembentukan tim lapangan dinilai menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh informasi yang berkembang dapat diverifikasi secara langsung. Dengan demikian, rekomendasi DPR nantinya diharapkan tidak hanya berlandaskan laporan tertulis, tetapi juga berdasarkan hasil pemantauan di lapangan.
Bagi Robert Kardinal, keseimbangan antara kegiatan investasi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat pesisir harus menjadi perhatian bersama. Karena itu, ia mendorong agar proses pengawasan dilakukan secara menyeluruh sehingga berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat Mimika dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan kewenangan masing-masing lembaga negara.
