MAKASSAR – Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kembali menjadi sorotan. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menemukan sejumlah persoalan mendasar dalam tata kelola program tersebut saat melakukan uji petik dan penelaahan langsung di Sulawesi Selatan.
Provinsi yang menjadi salah satu pusat penyaluran KUR terbesar di kawasan Indonesia Timur itu dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat. Namun di balik besarnya angka penyaluran, masih terdapat berbagai tantangan yang berpotensi menghambat efektivitas program dan menyebabkan bantuan pembiayaan tidak sepenuhnya menyentuh kelompok yang paling membutuhkan.
Dalam kunjungan kerja yang dipimpin Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron berbagai pemangku kepentingan mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan penyalur, lembaga penjamin kredit daerah, pelaku usaha, hingga penerima manfaat dimintai keterangan secara langsung.
“Kami melaksanakan uji petik atas telaahan terhadap Kredit Usaha Rakyat yang menjadi objek penelaahan pada masa sidang ini. Ada beberapa aspek yang kami dalami bersama para stakeholder untuk melengkapi temuan-temuan yang sebelumnya sudah kami peroleh,” ujar Herman Khaeron.
Validasi Data Jadi Persoalan Paling Krusial
Hasil penelusuran awal BAKN menunjukkan bahwa persoalan data masih menjadi titik lemah dalam pelaksanaan program KUR. Ketidakakuratan data penerima manfaat berpotensi menyebabkan bantuan kredit tidak tersalurkan kepada pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan akses pembiayaan.
Menurut Herman, proses integrasi dan pembaruan data yang sedang dilakukan pemerintah harus mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul di lapangan. Ia menilai kualitas data merupakan fondasi utama bagi keberhasilan seluruh program pembiayaan yang menggunakan skema subsidi pemerintah.
“Temuan terkait KUR cukup banyak, baik dari sisi tata kelola maupun persoalan kurang tepat sasaran. Karena itu, validasi data menjadi salah satu fokus utama yang kami dalami,” tegasnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa BAKN tidak hanya melihat persoalan dari sisi penyaluran dana, tetapi juga dari aspek akuntabilitas penggunaan anggaran negara yang melekat dalam program KUR.
Penyaluran Triliunan Rupiah Belum Sepenuhnya Menjawab Kebutuhan UMKM
Data Direktorat Jenderal Perbendaharaan menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 penyaluran KUR di Sulawesi Selatan mencapai Rp16,563 triliun kepada 283.989 debitur.
Sektor pertanian menjadi penerima terbesar dengan nilai Rp8,46 triliun, disusul sektor perdagangan Rp5,12 triliun dan sektor jasa Rp1,12 triliun.
Besarnya nilai penyaluran tersebut menunjukkan tingginya komitmen pemerintah dalam memperkuat UMKM. Namun angka yang besar tidak selalu identik dengan keberhasilan program apabila masih terdapat kelompok usaha produktif yang belum mampu mengakses fasilitas pembiayaan tersebut.
Sejumlah pelaku UMKM di daerah penyangga dan kawasan pedesaan masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan akses layanan perbankan, kurangnya informasi, hingga persoalan administrasi yang menyulitkan pengajuan kredit.
Kondisi inilah yang menjadi perhatian serius BAKN DPR RI dalam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola KUR.
Risiko Kredit Macet Masih Menghantui
Temuan lain yang mencuat dalam evaluasi adalah tingginya risiko kredit bermasalah, terutama pada sektor pertanian yang selama ini menjadi penerima KUR terbesar.
Karakteristik usaha pertanian yang sangat bergantung pada cuaca, harga komoditas, dan kondisi pasar menyebabkan tingkat kerentanan usaha relatif lebih tinggi dibanding sektor lainnya.
Selain faktor eksternal, rendahnya literasi keuangan juga menjadi penyebab utama meningkatnya potensi kredit macet.
Banyak pelaku usaha yang belum memiliki kemampuan memadai dalam mengelola arus kas, melakukan pencatatan keuangan, maupun merencanakan penggunaan tambahan modal secara produktif.
Akibatnya, sebagian debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran setelah memperoleh akses pembiayaan.
Kondisi ini menjadi peringatan bahwa keberhasilan KUR tidak cukup hanya diukur dari jumlah dana yang tersalurkan, tetapi juga dari kemampuan debitur mempertahankan dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.
Pendampingan UMKM Dinilai Masih Lemah
Investigasi terhadap pelaksanaan program KUR juga mengungkap bahwa aspek pendampingan usaha masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Sejumlah pelaku UMKM mengaku memperoleh akses modal, namun tidak mendapatkan pendampingan yang memadai terkait pengelolaan usaha maupun strategi pengembangan bisnis.
Padahal, pendampingan merupakan faktor penting agar tambahan modal benar-benar mampu meningkatkan produktivitas usaha dan membuka lapangan kerja baru.
Tanpa pendampingan yang efektif, dana KUR berisiko hanya menjadi tambahan modal jangka pendek yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan usaha.
Para pengamat ekonomi menilai model pembiayaan yang dibarengi pendampingan intensif akan menghasilkan tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi dibanding pola penyaluran kredit semata.
Ketimpangan Penyaluran Masih Terjadi
Masalah lain yang terungkap adalah konsentrasi penyaluran KUR yang masih berpusat di kota-kota besar, terutama Makassar.
Sementara itu, daerah-daerah penyangga dan kawasan pedesaan relatif tertinggal karena keterbatasan jaringan perbankan dan infrastruktur keuangan.
Ketimpangan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pelaku usaha yang berada jauh dari pusat ekonomi justru kesulitan memperoleh akses pembiayaan, padahal mereka sering kali merupakan kelompok yang paling membutuhkan dukungan modal.
Jika kondisi tersebut terus berlangsung, tujuan pemerataan ekonomi melalui program KUR akan sulit tercapai secara optimal.
BAKN Belum Keluarkan Rekomendasi, Pendalaman Masih Berlanjut
Meski menemukan berbagai persoalan penting, BAKN DPR RI menegaskan bahwa proses penelaahan masih berlangsung dan belum sampai pada tahap penyusunan rekomendasi resmi.
“Kami belum menghasilkan rekomendasi karena proses pendalaman masih berlangsung. Kami terus melengkapi data dan menelaah berbagai temuan yang ada di daerah,” kata Herman.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa BAKN berupaya memastikan setiap rekomendasi yang nantinya dikeluarkan benar-benar didasarkan pada data yang komprehensif dan kondisi riil di lapangan.
Menjaga KUR Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
Program KUR selama ini menjadi salah satu tulang punggung pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Keberhasilan program tersebut sangat penting karena sektor UMKM merupakan penyerap tenaga kerja terbesar dan penopang utama perekonomian nasional.
Karena itu, temuan-temuan yang diperoleh BAKN DPR RI di Sulawesi Selatan menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola KUR secara menyeluruh.
Validasi data penerima manfaat, penguatan pendampingan usaha, peningkatan literasi keuangan, serta pemerataan akses pembiayaan hingga ke daerah terpencil menjadi agenda yang harus segera ditindaklanjuti.
Tanpa pembenahan tersebut, program dengan nilai triliunan rupiah berpotensi kehilangan efektivitasnya. Namun jika tata kelola mampu diperbaiki, KUR dapat menjadi instrumen strategis yang benar-benar mendorong pertumbuhan UMKM, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
