PAPUA SELATAN: BELA RAKYAT – Anggota DPRP Provinsi Papua Selatan, Victoria Diana Gebze, menegaskan bahwa perempuan Papua tidak boleh terpinggirkan dalam proses pembangunan di tanahnya sendiri. Menurut dia, pembangunan yang baik harus melibatkan seluruh unsur masyarakat, termasuk perempuan, masyarakat adat, pemuda, dan kelompok rentan.
Hal itu disampaikan Victoria dalam kegiatan Forum Riset Advokasi dan Penguatan Aktor Lokal dalam Perlindungan Warga Sipil yang diselenggarakan Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Careinn Hotel Merauke, Senin, 29 Juni 2026.
“Pembangunan di Papua Selatan, khususnya Merauke, harus dijalankan dengan memperbaiki berbagai persoalan yang masih terjadi di lapangan. Aturan dan kebijakan yang sudah ditetapkan, kata dia, perlu dilaksanakan secara konsisten agar tujuan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat”, kata Victoria dalam keterangannya.
Menurut Victoria, kebijakan daerah seperti Peraturan Daerah Khusus atau Perdasus dan Peraturan Daerah Provinsi atau Perdasi harus disusun berdasarkan kondisi nyata masyarakat. Kebijakan tidak boleh hanya lahir dari ruang birokrasi, tetapi harus mendengar suara warga, terutama Orang Asli Papua atau OAP.
“Kalau kebijakan tidak berangkat dari persoalan nyata di lapangan, maka pembangunan bisa menimbulkan jarak dengan masyarakat. Bahkan, dapat memunculkan potensi konflik,” ujar Victoria.
Ia menilai, OAP harus menjadi subjek utama pembangunan di daerahnya sendiri. Pelibatan itu penting, terutama dalam setiap pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pusat, termasuk Proyek Strategis Nasional atau PSN. Victoria menegaskan, masyarakat Papua tidak boleh hanya menjadi penerima keputusan. Pemerintah dan OAP perlu duduk bersama untuk merumuskan kebijakan yang dapat diterima, dipahami, dan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan.
“OAP harus dilibatkan sejak awal. Kebijakan besar, termasuk PSN, harus dibicarakan bersama masyarakat agar ada rasa memiliki dan tidak menimbulkan kesalahpahaman,” katanya.
Victoria juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap perempuan Papua. Menurut dia, perempuan sering menjadi kelompok yang paling merasakan dampak ketika pembangunan tidak berjalan secara inklusif. Mereka menghadapi beban sosial, ekonomi, dan keluarga, tetapi kerap belum mendapat ruang yang cukup dalam proses pengambilan keputusan.
“Perempuan Papua jangan sampai terpinggirkan. Mereka harus dilibatkan, didengar, dan diberi ruang karena mereka ikut menjaga keluarga, tanah, budaya, dan kehidupan sosial di kampung,” ujar Victoria.
Ia menambahkan, berbagai ketimpangan yang muncul akibat pelaksanaan kebijakan harus diselesaikan melalui sinergi seluruh pihak. Pemerintah, DPRP, masyarakat adat, tokoh perempuan, tokoh agama, pemuda, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil perlu bekerja bersama tanpa mengedepankan kepentingan kelompok tertentu.
“Pendekatan inklusif menjadi kunci agar pembangunan tidak menimbulkan dampak negatif bagi warga sipil. Perlindungan warga sipil harus dipahami secara luas, bukan hanya terkait keamanan, tetapi juga menyangkut hak masyarakat atas informasi, pendidikan, ekonomi, ruang hidup, serta keterlibatan dalam kebijakan publik”, tuturnya.
Victoria juga menilai, riset advokasi memiliki peran penting untuk memastikan kebijakan publik lebih tepat sasaran. Melalui data lapangan dan suara masyarakat, berbagai persoalan pembangunan dapat dipetakan secara lebih jujur, mulai dari ketimpangan akses, potensi konflik, marginalisasi perempuan, hingga kebutuhan penguatan ekonomi lokal.
Ia berharap forum yang digelar MPSI dapat memperkuat kapasitas aktor lokal, khususnya OAP, agar mampu berperan lebih besar dalam mengawal pembangunan daerah. Aktor lokal, kata Victoria, perlu memiliki pengetahuan, keberanian, dan kemampuan advokasi untuk memastikan kebijakan berjalan adil dan berkelanjutan.
“Orang Papua harus mampu membangun daerahnya sendiri. Pemerintah dan semua pemangku kepentingan perlu hadir untuk mendukung, bukan menggantikan peran masyarakat lokal,” pungkasnya.
