JAKARTA – BELA RAKYAT – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menegaskan pentingnya sinkronisasi antara belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah sebagai strategi utama mempercepat pembangunan sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Banggar DPR RI Jazilul Fawaid dalam pertemuan bersama Gubernur Jawa Timur, para bupati dan wali kota se-Jawa Timur, Plt. Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia, serta jajaran Kementerian Keuangan di Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kamis (16/7/2026).
Dalam pembahasan yang menjadi bagian dari rangkaian penyusunan arah kebijakan fiskal nasional tersebut, Banggar DPR RI menilai pembangunan daerah tidak cukup hanya bertumpu pada besarnya dana transfer dari pemerintah pusat. Belanja kementerian dan lembaga yang dilaksanakan di daerah juga harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan agar seluruh anggaran negara memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Sinkronisasi Anggaran Jadi Sorotan Banggar DPR RI
Jazilul Fawaid menegaskan bahwa pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif apabila terdapat keselarasan antara belanja pemerintah pusat dengan dana transfer yang diterima pemerintah daerah.
Menurutnya, selama ini perhatian publik sering kali hanya tertuju pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH). Padahal, terdapat belanja kementerian dan lembaga yang nilainya juga sangat besar dan langsung mengalir ke daerah.
“Fokus kita bukan hanya pada transfer ke daerah, tetapi juga belanja pemerintah pusat yang ada di daerah. Keduanya harus disinkronkan sehingga kolaborasi ini dapat mempercepat pembangunan di Jawa Timur, menjaga pertumbuhan ekonomi, sekaligus membantu menahan laju inflasi,” ujar Jazilul.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Banggar DPR RI memandang koordinasi lintas pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Jawa Timur Miliki Porsi Transfer Anggaran Besar
Dalam paparannya, Jazilul menjelaskan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan nilai transfer ke daerah yang cukup besar.
Hal itu tidak terlepas dari besarnya jumlah penduduk serta luas wilayah yang dimiliki provinsi tersebut. Karena itu, berbagai instrumen transfer seperti DAU, DAK, maupun DBH harus mampu menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Banggar DPR RI, besarnya anggaran negara harus benar-benar diterjemahkan menjadi pembangunan yang dirasakan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan.
Ruang Fiskal Daerah Harus Dimanfaatkan Maksimal
Selain mengandalkan dukungan pemerintah pusat, Banggar DPR RI juga mengingatkan pentingnya optimalisasi ruang fiskal yang dimiliki pemerintah daerah.
Jazilul menilai pemerintah daerah perlu mengarahkan anggaran pada berbagai program prioritas yang mampu menggerakkan roda perekonomian.
Beberapa sektor yang dinilai memiliki efek berganda antara lain pengembangan pusat-pusat ekonomi kreatif, peningkatan produktivitas daerah, hingga program pembangunan yang mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru.
Dengan pendekatan tersebut, anggaran pemerintah diharapkan tidak hanya habis untuk belanja rutin, tetapi juga menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Diapresiasi
Banggar DPR RI memberikan apresiasi terhadap capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang disebut berada di atas rata-rata nasional.
Meski demikian, capaian tersebut dinilai harus terus dijaga melalui pengelolaan anggaran yang efektif serta kebijakan daerah yang mampu menjaga stabilitas harga.
Menurut Jazilul, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kemampuan pemerintah mengendalikan inflasi sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.
Aspirasi Daerah Akan Menjadi Bahan Pembahasan APBN 2027
Dalam kesempatan tersebut, Jazilul juga menegaskan komitmen Banggar DPR RI untuk terus memperjuangkan kebijakan fiskal yang mencerminkan prinsip keadilan antardaerah.
Masukan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota mengenai DAU, DAK, serta DBH akan dihimpun sebagai bagian dari pembahasan kebijakan fiskal dan APBN Tahun Anggaran 2027.
“Kami akan menghimpun berbagai masukan dari pemerintah daerah agar menjadi kebijakan yang memberikan keleluasaan bagi daerah dalam menjalankan program-program pembangunan. Sinkronisasi antara belanja pusat dan daerah menjadi penting agar seluruh anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkas Jazilul.
Banggar Tekankan Efektivitas Belanja Negara
Melalui pertemuan tersebut, Banggar DPR RI menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga pada bagaimana seluruh instrumen belanja negara dapat berjalan secara terpadu.
Sinkronisasi antara belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai menjadi fondasi penting agar setiap rupiah APBN mampu menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, memperkuat pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas inflasi, serta mendukung pemerataan pembangunan di Jawa Timur maupun daerah lainnya.
Dengan demikian, berbagai aspirasi yang dihimpun dari pemerintah daerah diharapkan dapat memperkaya pembahasan APBN 2027 sehingga kebijakan fiskal nasional semakin responsif terhadap kebutuhan pembangunan di seluruh Indonesia.
