PALEMBANG — Munculnya kritik dari sejumlah aktivis maupun kalangan akademisi yang menilai Walikota Palembang Ratu Dewa terlalu sering turun langsung ke lapangan hingga dianggap lebih menyerupai kepala dinas dan sekadar membangun pencitraan, mendapat tanggapan berbeda dari pengamat kebijakan publik sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Zainul Arifin.
Menurut Zainul, dalam perspektif tata kelola pemerintahan modern, kehadiran langsung kepala daerah di tengah persoalan masyarakat justru merupakan bagian dari pelayanan publik yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan warga.
“Dalam konsep administrasi modern, kepala daerah tidak cukup hanya bekerja dari balik meja atau sebatas administratif saja. Pemimpin juga perlu memahami kondisi riil yang terjadi di masyarakat agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” ujarnya, Kamis (7/5/26).
Ia menilai, kehadiran langsung seorang walikota di lapangan tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai kerja teknis ataupun pencitraan politik. Sebab, menurutnya, pemimpin daerah memang dituntut mampu membaca persoalan sosial secara langsung di tengah dinamika masyarakat yang bergerak cepat.
“Kalau kehadiran itu diikuti langkah konkret, kebijakan yang jelas, dan ada penyelesaian masalah, maka itu merupakan bagian dari kepemimpinan responsif, bukan sekadar simbolik,” katanya.
Zainul menjelaskan, kritik terhadap pemerintah dalam negara demokrasi merupakan hal yang penting. Namun ia mengingatkan agar kritik tetap dibangun berdasarkan data, indikator, serta analisis objektif sehingga menghasilkan diskursus publik yang sehat dan berkualitas.
“Kalau ada anggapan kepala daerah terlalu teknis atau lebih mirip kepala dinas, maka itu juga perlu diuji secara objektif. Apakah setelah turun ke lapangan ada percepatan pelayanan, ada tindak lanjut kebijakan, atau ada dampak nyata bagi masyarakat. Jadi tidak cukup hanya berdasarkan persepsi,” jelasnya.
Menurut akademisi Fakultas Hukum UNSRI itu, evaluasi terhadap pemerintah daerah idealnya dilakukan secara evidence-based atau berbasis bukti. Karena keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari opini publik, tetapi juga capaian nyata seperti kualitas pelayanan publik, penanganan persoalan sosial, pembangunan infrastruktur, hingga respons terhadap keluhan masyarakat.
Ia juga menilai tingginya perhatian publik terhadap aktivitas Walikota Palembang menunjukkan besarnya ekspektasi masyarakat terhadap figur pemimpin daerah.
“Ketika masyarakat terus mengaitkan berbagai persoalan dengan kepala daerah, itu menandakan adanya harapan besar bahwa pemimpin tersebut dianggap mampu menyelesaikan masalah. Jadi fenomena itu tidak selalu harus dipahami secara negatif,” ungkapnya.
Zainul menambahkan, di era digital saat ini kepala daerah memang dituntut lebih cepat dan responsif dalam membaca situasi sosial. Sebab masyarakat ingin melihat pemerintah hadir secara nyata dalam setiap persoalan publik yang muncul.
“Kalau pemerintah lambat merespons, maka kepercayaan publik bisa menurun. Karena itu kemampuan membaca situasi sosial dan mengambil tindakan cepat menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan modern,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dalam konsep good governance, kebijakan strategis dan kehadiran lapangan harus berjalan secara bersamaan. Menurutnya, kebijakan tanpa memahami kondisi nyata masyarakat berpotensi tidak tepat sasaran, sementara kerja lapangan tanpa arah kebijakan juga tidak akan menghasilkan perubahan yang sistemik.
Dalam tradisi akademik, lanjut Zainul, kritik yang baik bukan hanya menunjukkan kekurangan pemerintah, tetapi juga harus menghadirkan solusi, argumentasi, dan dasar analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Tujuan kritik itu seharusnya memperkuat kualitas pemerintahan dan pelayanan publik, bukan sekadar membangun debat emosional tanpa dasar data dan solusi,” tegasnya.
