Palembang — Langkah Walikota Palembang yang responsif terhadap berbagai komentar masyarakat, termasuk dengan turun langsung ke lapangan dalam menangani persoalan publik seperti banjir dan keluhan warga, mendapat perhatian dari kalangan akademisi.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Rahmat Rafinzar, SIP., MAP, menilai fenomena tersebut tidak dapat dipandang secara sederhana sebagai sekadar pencitraan, melainkan harus dipahami dalam kerangka administrasi publik kontemporer.
Menurutnya, respons cepat kepala daerah terhadap aspirasi masyarakat mencerminkan praktik kepemimpinan yang adaptif serta selaras dengan tuntutan tata kelola pemerintahan modern.
“Fenomena kepala daerah yang responsif terhadap komentar netizen dengan langsung turun ke lapangan, misalnya dalam penanganan banjir atau keluhan publik, perlu dipahami secara komprehensif dalam kerangka administrasi publik kontemporer,” ujarnya, Rabu (6/5/26).
Rahmat menjelaskan, dalam perspektif ekologi administrasi, kedekatan antara birokrasi dan masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Semakin dekat pemerintah dengan kondisi sosial masyarakat, maka kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih akomodatif dan relevan terhadap kebutuhan warga.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa kehadiran langsung kepala daerah di lapangan bukan hanya bentuk responsivitas administratif, tetapi juga memiliki makna simbolik dalam memperkuat legitimasi publik terhadap pemerintah.
“Dalam konteks ini, kehadiran kepala daerah di lapangan dapat dipahami sebagai bentuk responsivitas administratif sekaligus upaya memperkuat legitimasi publik melalui simbol kehadiran pemerintah,” jelasnya.
Pandangan akademis ini menegaskan bahwa pola kepemimpinan yang aktif, responsif, dan hadir di tengah masyarakat merupakan bagian penting dari praktik pemerintahan yang efektif, sekaligus menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan publik.
