DPR Desak Kemenhaj Percepat Seleksi Kesehatan Jemaah dan Pastikan Mekanisme Pengganti

MAKASSAR – BELA RAKYAT – Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umrah segera memperjelas mekanisme pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji 1448 Hijriah. Ketegasan dalam menentukan kelayakan kesehatan dinilai penting agar kuota haji Indonesia dapat terserap optimal dan tidak terkendala menjelang keberangkatan.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan, pemerintah harus konsisten menerapkan ketentuan istitha’ah kesehatan sesuai persyaratan yang ditetapkan Arab Saudi. Termasuk terhadap calon jemaah yang memiliki penyakit dalam sembilan kategori yang dinyatakan tidak memenuhi syarat keberangkatan.

Bacaan Lainnya

Hal tersebut disampaikan Marwan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke UPT Asrama Haji Embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (20/11/2026).

Menurut Marwan, pemeriksaan kesehatan tidak boleh berlarut-larut. Ketidakpastian dalam menetapkan status kesehatan jemaah berpotensi menghambat proses pengisian kuota, terlebih apabila keputusan baru diambil ketika waktu persiapan keberangkatan semakin terbatas.

Ia meminta Kementerian Haji dan Umrah berani mengambil keputusan berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga calon jemaah yang memang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dapat segera ditetapkan statusnya.

Marwan juga menyoroti pentingnya kesiapan jemaah cadangan untuk mengisi kuota yang ditinggalkan calon jemaah yang dinyatakan tidak layak berangkat. Menurutnya, pemerintah harus memiliki perencanaan yang jelas agar kesempatan berhaji tidak terbuang akibat lambannya proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan.

Selain persoalan kelayakan kesehatan, Komisi VIII turut mempertanyakan mekanisme pengalihan porsi bagi jemaah yang tidak memungkinkan lagi menunaikan ibadah haji secara permanen. Salah satu persoalan yang perlu dijawab adalah apakah hak keberangkatan dapat dialihkan kepada anak atau anggota keluarga lainnya.

Marwan mencontohkan calon jemaah yang mengalami kelumpuhan atau kondisi kesehatan permanen sehingga tidak memungkinkan melakukan perjalanan haji. Pemerintah diminta memberikan kepastian mengenai prosedur yang harus ditempuh keluarga dalam menghadapi situasi tersebut.

Ia juga meminta Pusat Kesehatan Haji (Puskeshaji) menjelaskan langkah pemeriksaan, pemetaan, dan kategorisasi kondisi kesehatan calon jemaah Indonesia. Data tersebut diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui jumlah jemaah yang memenuhi syarat, membutuhkan penanganan khusus, maupun tidak dapat diberangkatkan.

Persoalan penggantian porsi bagi jemaah lanjut usia dan pendampingnya juga menjadi perhatian. Marwan meminta jajaran kantor Kementerian Haji di tingkat kabupaten dan kota menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurutnya, persoalan kesehatan jemaah haji tidak bisa dilepaskan dari panjangnya masa tunggu keberangkatan di Indonesia. Antrean yang mencapai belasan hingga puluhan tahun menyebabkan banyak calon jemaah memasuki usia lanjut dan memiliki risiko penyakit bawaan yang lebih tinggi.

Di sisi lain, Marwan mengingatkan bahwa Arab Saudi semakin memperketat persyaratan kesehatan karena tidak bersedia menanggung biaya perawatan jemaah yang sakit. Bahkan, ia menyebut pembayaran yang telah disetorkan pemerintah Indonesia untuk penyelenggaraan haji 1448 Hijriah turut menghadapi beban pembiayaan perawatan jemaah Indonesia yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

Karena itu, menurutnya, pemeriksaan kesehatan harus dilakukan secara serius sejak di tanah air. Langkah preventif dinilai lebih penting dibandingkan menghadapi persoalan kesehatan jemaah setelah tiba di Arab Saudi.

Komisi VIII DPR RI selanjutnya akan membawa berbagai masukan dan persoalan yang ditemukan dalam kunjungan tersebut ke pembahasan bersama Kementerian Haji dan Umrah. DPR ingin memastikan seluruh persiapan penyelenggaraan haji berjalan lebih terukur, terutama dalam aspek kesehatan, pengisian kuota, dan perlindungan hak calon jemaah.

Marwan menegaskan, kunjungan kerja tersebut menjadi kesempatan bagi Komisi VIII untuk mendengarkan langsung persoalan teknis yang dihadapi jajaran Kementerian Haji di daerah. Dengan demikian, kebijakan pemerintah pusat diharapkan dapat menjawab kebutuhan lapangan dan memberikan kepastian bagi calon jemaah haji Indonesia.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *