Pemerintah Diminta Evaluasi Aturan Ujung Kulon, Jangan Sampai Kepmen Bertentangan dengan Perpres

JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah memastikan seluruh kebijakan dan regulasi berjalan sesuai hierarki peraturan perundang-undangan. Ia mengingatkan, keputusan di tingkat kementerian tidak boleh bertentangan dengan aturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi, termasuk Peraturan Presiden (Perpres).

Pernyataan tersebut disampaikan Rieke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Staf Kepresidenan (KSP) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Bacaan Lainnya

Dalam forum tersebut, Rieke mengangkat persoalan kawasan konservasi Ujung Kulon yang telah ditetapkan melalui Perpres Nomor 65 Tahun 2025. Ia mempertanyakan terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 65 Tahun 2026 pada Februari 2026 yang dinilainya berpotensi tidak sejalan dengan ketentuan dalam Perpres tersebut.

Menurut Rieke, pemerintah harus memastikan tidak terjadi pertentangan ant produk hukum dalam menjalankan kebijakan negara. Sebab, ketidaksinkronan regulasi dapat menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan kebijakan sekaligus mengurangi kepastian hukum.

“Mana bisa Kepmen melawan Perpres, Pak? Batalkan, Pak. Batalkan, Pak… cabut Perpres, Kepmen, semua yang menurut saya hanya melemahkan power presiden yang dimandatkan oleh konstitusi sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan,” tegasnya.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menekankan bahwa persoalan Ujung Kulon tidak semestinya dipandang hanya sebagai persoalan sektoral. Lebih jauh, kasus tersebut menjadi momentum bagi pemerintah untuk membenahi koordinasi dan konsistensi regulasi di seluruh tingkatan.

Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan teknis kementerian harus tetap berada dalam koridor hukum dan tidak boleh mengabaikan kebijakan yang telah ditetapkan Presiden. Keselarasan tersebut penting agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Selain persoalan kawasan konservasi, Rieke turut meminta perhatian KSP dan Bakom RI terhadap sinkronisasi regulasi dalam pelaksanaan program ekonomi kerakyatan, termasuk dinamika aturan mengenai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Menurutnya, program pembangunan yang membawa semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat harus dilaksanakan dengan landasan hukum yang kuat. Jangan sampai tujuan besar pembangunan justru terhambat oleh perbedaan konstruksi kebijakan di tingkat pelaksana.

Rieke berpandangan, KSP dan Bakom RI memiliki peran penting dalam mengawal konsistensi kebijakan pemerintah. Kedua lembaga tersebut diharapkan dapat memastikan setiap regulasi dan keputusan teknis tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan selaras dengan arah kebijakan nasional.

Ia juga menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, evaluasi terhadap aturan yang berpotensi saling bertentangan perlu dilakukan agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam implementasi program.

Melalui pengawasan tersebut, Rieke berharap pemerintah mampu membangun tata kelola regulasi yang lebih tertib, terkoordinasi, dan konsisten dengan konstitusi. Dengan demikian, kebijakan negara dapat dijalankan secara efektif tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum dan kepentingan masyarakat.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *