JAKARTA – BELA RAKYAT – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali dibahas panas di Komisi III DPR RI. Bukan soal bagaimana cara merampasnya, tapi soal yang selama ini sering dilupakan: setelah aset koruptor dirampas, mau diapakan?
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah pakar di Gedung Nusantara II, Senayan, Kamis (5/11/2026), muncul satu gagasan besar yang mulai menguat: Indonesia butuh satu lembaga independen khusus untuk mengelola aset hasil kejahatan.
Selama ini, aset sitaan tersebar di mana-mana. Ada yang dipegang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada di Kejaksaan Agung, ada juga di Kementerian Keuangan. Akibatnya, tidak ada yang benar-benar bertanggung jawab penuh dari awal sampai akhir.
Anggota Komisi III DPR RI, Mercy Chriesty Barends, menilai kondisi ini rawan menimbulkan benturan antarinstansi.
“Daripada di kemudian hari terjadi bentrok antarinstansi, terjadi bentrok kepentingan antarberbagai institusi negara ini, maka sebaiknya dibentuk satu lembaga yang sifatnya independen,” ujar Mercy.
Menurut politisi Fraksi PDI-Perjuangan dari Dapil Maluku itu, lembaga tersebut harus mengurus semuanya, bukan setengah-setengah. Mulai dari pencatatan, penataan, penilaian harga, pemeliharaan, sampai pemanfaatan aset.
Penilaian menjadi krusial. Mercy mengingatkan, banyak aset yang nilainya menyusut karena dibiarkan begitu saja. Mobil mewah yang tidak dirawat, rumah yang terbengkalai, hingga uang di rekening yang tidak jelas statusnya.
“Aset yang telah dirampas negara tidak semestinya hanya disimpan,” katanya.
Ia mencontohkan, aset-aset tersebut seharusnya bisa dioptimalkan untuk kepentingan publik. Misalnya gedung sitaan dipakai untuk sekolah atau puskesmas, atau hasilnya masuk sebagai penerimaan negara untuk pembangunan.
Tapi, agar tidak jadi bancakan baru, Mercy menekankan dua kunci: laporan ke DPR dan terbuka untuk publik.
Ia menolak jika pertanggungjawaban pengelolaan aset hanya dilaporkan ke Presiden saja. Menurutnya, DPR sebagai lembaga pengawas keuangan negara juga wajib menerima laporan berkala.
Tak hanya itu, masyarakat juga harus bisa ikut mengawasi. Setiap tahun, publik berhak tahu berapa aset yang berhasil dirampas, bentuknya apa, dirampas dari mana, sekarang disimpan di mana, dan dipakai untuk apa.
“Rakyat juga harus bisa mengakses, berapa banyak dalam satu tahun aset yang berhasil dirampas atau dipulihkan oleh negara, bentuknya apa saja, di mana saja dirampas, sekarang ditempatkan di mana, dan pengelolaannya seperti apa,” tegasnya.
Keterbukaan itu, kata Mercy, berlaku untuk semua jenis aset. Bukan hanya aset fisik seperti tanah, rumah, dan kendaraan, tapi juga aset nonfisik seperti dana yang tersimpan di rekening perbankan.
Dengan sistem seperti itu, Mercy berharap RUU Perampasan Aset tidak hanya berhasil merampas, tapi juga berhasil mengembalikan manfaatnya kepada negara dan masyarakat.
