JAKARTA – BELA RAKYAT – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana kini bergeser dari sekadar menghukum pelaku, menjadi soal yang lebih mendesak bagi publik: bagaimana uang korban bisa kembali?
Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menegaskan, RUU ini jangan sampai hanya berhenti pada penyitaan. Menurutnya, negara harus memastikan aset hasil kejahatan, terutama dari kasus investasi bodong dan penipuan umrah, langsung dikembalikan kepada para korban.
Selama ini, pola yang sering terjadi justru sebaliknya. Pelaku sudah ditangkap, sudah diadili, bahkan sudah divonis. Tapi korban tetap merugi. Uang yang dulu disetor dengan harapan untung atau berangkat ke Tanah Suci, tak pernah kembali.
“Kita utamakan nanti ketika ada investasi bodong, penipuan dari umrah itu dimasukkan dan kita utamakan untuk mengembalikan aset-aset itu kepada yang korban,” kata Safaruddin di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Jangan Mampir Terlalu Lama ke Badan Pengelola
Safaruddin juga menyoroti alur pengembalian aset yang selama ini dinilai terlalu berbelit.
Ia mengusulkan agar aset sitaan tidak wajib melewati badan pengelola aset terlebih dahulu sebelum sampai ke korban. Jika harus masuk ke pengelolaan negara dulu, dikhawatirkan prosesnya jadi panjang, berlapis, dan korban harus menunggu lebih lama lagi.
“Kita mengharapkan seperti itu supaya kalau melalui badan itu nanti dikelola masuk ke negara lagi. Tapi kita harapkan untuk segera dikembalikan kepada para korban,” ujarnya.
Bagi politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu, kecepatan adalah bentuk perlindungan. Pemulihan ekonomi korban tidak boleh kalah cepat dari proses penindakan pelaku.
Peringatan untuk Calon Korban Berikutnya
Di sisi lain, Safaruddin mengingatkan masyarakat agar tidak hanya berharap pada undang-undang. Pencegahan tetap jadi kunci utama.
Sebelum menaruh dana dalam investasi atau membayar paket umrah, masyarakat diminta mengecek dulu legalitas perusahaan, izin penyelenggara, rekam jejak, hingga kemampuan finansialnya. Tawaran untung besar dalam waktu singkat dan harga umrah yang jauh di bawah pasaran patut dicurigai.
“Kita akan memasukkan itu dan akan segera dikembalikan. Mudah-mudahan dengan undang-undang perampasan aset ini bisa terlindungi korban-korban,” pungkasnya.
Jika usulan ini lolos dalam pembahasan, RUU Perampasan Aset bukan hanya akan menjadi alat negara untuk merampas hasil kejahatan, tapi juga menjadi harapan baru bagi ribuan korban penipuan yang selama ini hanya bisa menunggu.
