Oleh: Munawir Kamaluddin, Guru Besar UIN Alauddin
Ada kejahatan yang bukan sekadar melanggar hukum, tetapi juga melukai kehormatan negara. Ada tindakan yang tidak hanya mencederai privasi seseorang, tetapi mengguncang kepercayaan rakyat terhadap institusi kekuasaan. Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa.
Pertanyaannya bukan sekadar siapa yang menyadap, melainkan siapa yang memerintahkan, untuk kepentingan apa, siapa yang menerima informasi, dan siapa yang menikmati hasilnya?
Bareskrim Polri pada 3 November 2026 mengumumkan penetapan tiga tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso. Penyidik mengungkap dugaan penyadapan sepanjang 2025–2026 melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa prosedur dan otorisasi sebagaimana mestinya. Dugaan sasaran penyadapan juga disebut mencakup sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi kemasyarakatan, LSM, hingga pengusaha. Bahkan, terdapat dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026.
Jika terbukti, perkara ini jauh melampaui pelanggaran teknis. Sebab, ketika perangkat negara diduga digunakan untuk mengakses komunikasi tanpa kewenangan hukum, yang dipertaruhkan bukan hanya privasi individu, melainkan integritas dan kehormatan institusi negara.
Yang paling mengusik kesadaran publik adalah dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, simbol konstitusional sekaligus representasi institusi kepresidenan.
Ketersinggungan rakyat bukan semata-mata karena siapa yang menjadi korban, melainkan karena kekuasaan yang seharusnya melindungi negara justru diduga digunakan untuk mengawasi tanpa kewenangan. Jika benar terjadi, ini bukan sekadar pelanggaran privasi Presiden, tetapi juga pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan amanah jabatan.
Di sinilah istilah *kotak pandora spionase politik* menemukan relevansinya. Terbukanya satu perkara dapat mengungkap rangkaian persoalan yang lebih luas: apakah ini tindakan individual, penyalahgunaan kewenangan secara berkelompok, atau bagian dari operasi yang memiliki kepentingan politik tertentu?
Kemungkinan adanya jaringan dan aktor intelektual harus diuji secara serius. Sebab, publik berhak mengetahui siapa penggagas, pemberi instruksi, pelaksana teknis, penerima informasi, serta pihak yang memperoleh keuntungan dari operasi tersebut.
Jika ada jaringan di balik operasi ini, mengapa pertanggungjawaban hukum hanya berhenti pada pelaksana?
Penyidikan harus menelusuri seluruh rantai komando, jejak digital, otorisasi akses, komunikasi internal, aliran data, hingga kemungkinan keterlibatan pihak di luar struktur formal. Dugaan penghapusan bukti elektronik juga harus diperiksa secara forensik agar tidak ada fakta yang disembunyikan.
Namun, kejernihan berpikir tetap diperlukan. Hubungan politik masa lalu, kedekatan personal, maupun sejarah pengangkatan seseorang dalam jabatan tidak otomatis membuktikan keterlibatan pihak tertentu. Siapa pun yang diduga berada di balik perkara ini, termasuk tokoh yang pernah memiliki hubungan kekuasaan dengan para tersangka, harus diperiksa berdasarkan bukti, bukan prasangka.
Persoalan ini sekaligus mengingatkan bahwa loyalitas aparat tidak boleh terbelah oleh pergantian kekuasaan, kedekatan personal, ataupun kepentingan kelompok. Loyalitas tertinggi aparat adalah kepada konstitusi, hukum, dan negara. Jabatan merupakan amanah, bukan hak kepemilikan; kewenangan adalah instrumen pengabdian, bukan alat membangun pengaruh pribadi.
Jika dugaan ini terbukti sebagai operasi terorganisasi untuk kepentingan politik, maka persoalannya bukan lagi kejahatan personal, melainkan ancaman terhadap etika bernegara, kepercayaan antarlembaga, dan tatanan demokrasi konstitusional.
Negara tidak boleh dikelola melalui bayang-bayang operasi rahasia, loyalitas tersembunyi, dan pertarungan pengaruh di balik institusi. Demokrasi membutuhkan transparansi, pengawasan, pembatasan kekuasaan, serta kepastian bahwa tidak seorang pun kebal hukum.
Publik tidak membutuhkan tontonan saling tuding atau pertarungan pendukung tokoh politik. Publik membutuhkan keberanian negara mengungkap kebenaran. Jangan sampai perkara besar ini hanya menjadi drama penetapan tersangka, sementara aktor intelektual yang mungkin berada di belakangnya tidak pernah tersentuh.
Tiga jenderal boleh menjadi pintu masuk penyidikan, tetapi jangan biarkan pintu itu sekaligus menjadi jalan keluar bagi siapa pun yang mungkin mengendalikan operasi tersebut.
Jangan hanya membongkar siapa yang memegang alat penyadap. Bongkarlah siapa yang membangun jaringan, mengendalikan operasi, memanfaatkan informasi, dan menikmati hasilnya.
Sebab, yang dipertaruhkan bukan sekadar nasib tiga orang atau kepentingan satu pemerintahan, melainkan kehormatan institusi negara, kepercayaan rakyat, dan masa depan demokrasi Indonesia.
Negara tidak boleh kalah oleh bayang-bayang kekuasaan. Hukum tidak boleh berhenti di pintu kekuasaan. Dan kebenaran tidak boleh dikuburkan hanya karena jejaknya mungkin mengarah kepada orang-orang yang pernah berada di puncak kekuasaan.
