JAKARTA – BELA RAKYAT – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan lagi sekadar masalah lingkungan. Dalam dua bulan terakhir, asap pekat itu sudah mengacak-acak jadwal transportasi nasional.
Data Kementerian Perhubungan yang dikutip DPR RI mencatat, sejak 11 Agustus hingga 19 Oktober 2026, sebanyak 2.604 penerbangan berjadwal domestik terganggu. Mulai dari delay berjam-jam, pembatalan mendadak, pengalihan rute, hingga pesawat yang terpaksa putar balik ke bandara asal.
Situasi ini membuat Komisi V DPR RI turun suara. Wakil Ketua Komisi V, Ridwan Bae, meminta pemerintah tidak lagi main-main soal keselamatan.
“Kalau jarak pandang sudah di bawah batas minimum, jangan dipaksakan terbang. Jangan dipaksakan berlayar. Jadwal bisa diatur ulang, nyawa tidak bisa,” kata Ridwan dalam keterangan tertulis, Senin (26/10/2026).
Politisi Golkar dari Dapil Sulawesi Tenggara itu menekankan tiga sektor yang paling rawan saat ini:
1. Udara: Bandara dan maskapai diminta wajib cek visibility real-time dan berkoordinasi ketat dengan AirNav dan BMKG sebelum memutuskan takeoff/landing.
2. Laut: Syahbandar harus berani melarang kapal, feri, dan speedboat berlayar jika asap menutup jalur pelayaran.
3. Darat: Petugas di jalur terdampak asap diminta siaga penuh untuk mengurai kemacetan, mencegah kecelakaan beruntun, dan memastikan logistik tetap jalan.
Menurut Ridwan, masalahnya bukan kurang aturan, tapi lemahnya koordinasi di lapangan. Informasi asap dan jarak pandang sering terlambat diperbarui, sehingga operator kebingungan mengambil keputusan.
“Ini butuh satu komando terpadu. Kemenhub, BMKG, navigasi, pemda, dan operator harus satu data. Jangan sampai penumpang yang jadi korban karena miskomunikasi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan, di tengah kondisi darurat seperti ini, fungsi pengawasan Komisi V akan fokus pada evaluasi mitigasi. Bukan untuk saling menyalahkan, tapi agar gangguan serupa tidak berulang setiap musim kemarau.
“Kita fokus selesaikan masalah di lapangan,” pungkasnya.
