JAKARTA – BELA RAKYAT – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai belum cukup hanya dengan membangun dan membentuk lembaga besar. Anggota DPR RI Mardani Ali Sera mengingatkan, tanpa tata kelola yang bersih, proyek besar negara justru bisa berubah jadi ladang bancakan baru.
Hal itu disampaikan Mardani dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (22/10/2026), yang mengangkat tema evaluasi dua tahun pemerintahan.
“Negara boleh terlibat dalam ekonomi. Itu bukan hal yang salah. Banyak negara juga begitu. Tapi kalau niat baik tidak didukung orang yang baik, tim yang baik, dan pengawasan yang baik, bisa jadi bancakan dari satu ke bancakan lain. Negara harus hati-hati,” tegas politisi Fraksi PKS tersebut.
Mardani menyoroti secara khusus Danantara, lembaga pengelola aset dan investasi negara yang kini memegang peran sentral. Menurutnya, persoalannya bukan di besarnya aset yang dikelola, tapi di siapa yang mengelola, bagaimana keputusannya diambil, dan siapa yang mengawasi.
Investasi harus profesional, transparan, dan akuntabel. Jika ada indikasi kerugian negara atau korupsi, kata dia, harus diselesaikan lewat hukum, bukan dibiarkan menguap dalam jargon pembangunan.
Sekolah Canggih, Guru Masih Pas-pasan
Dari urusan investasi, Mardani berbelok ke pendidikan. Ia mengapresiasi pemerintah yang gencar membangun sekolah dan memasang perangkat teknologi. Tapi ia mempertanyakan satu hal yang menurutnya sering terlupakan: kesejahteraan guru.
“Naikkan gaji guru. Fasilitas fisik yang luar biasa, ada layar pintar, tetapi kalau gaji gurunya tidak cukup, bagaimana?” ujarnya, yang disambut riuh peserta diskusi.
Bagi anggota Komisi II DPR ini, guru adalah kunci menghadapi era kecerdasan buatan atau AI. Teknologi boleh canggih, tapi kalau gurunya tidak sejahtera dan tidak ditingkatkan kompetensinya, pendidikan tidak akan jalan.
Ia pun meminta pemerintah memasukkan kenaikan gaji guru sebagai prioritas di APBN 2028. Sebagai pembanding, ia menyebut Singapura yang menempatkan kesejahteraan guru sebagai fondasi kualitas pendidikan.
Kritik, Bukan Sekadar Oposisi
Mardani menegaskan, PKS akan tetap mengawasi pemerintah dengan cara yang kritis tapi konstruktif. Mendukung pemerintah, menurutnya, bukan berarti diam.
“Penilaian harus objektif. Jangan hanya menonjolkan keberhasilan, tapi juga jangan hanya mencari kekurangan,” katanya.
Baginya, evaluasi dua tahun ini harus menjawab dua pertanyaan sederhana: apakah pengelolaan aset negara benar-benar memberi manfaat ke rakyat, dan apakah guru sebagai ujung tombak pendidikan sudah hidup layak.
“Ekonomi kuat dan SDM unggul harus jalan beriringan. Kalau tidak, pembangunan hanya terlihat besar di angka investasi dan megah di fasilitas, tapi tidak terasa di kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
