Oleh: Munawir Kamaluddin, Ketua Umum IKA Darul Istiqamah
Dalam politik, tidak semua persoalan selesai ketika putusan pengadilan dibacakan. Ada persoalan yang berakhir secara prosedural, tetapi terus bergema dalam kesadaran publik karena menyangkut kepercayaan, integritas, dan legitimasi kekuasaan.
Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka bukan sekadar persoalan dokumen pendidikan. Di baliknya, ada pertanyaan yang lebih besar, yakni apakah kontroversi ini akan menjadi bumerang yang menggerus legitimasi politiknya, atau justru memperkokoh posisinya?
Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 menyatakan permohonan terkait persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Namun, Mahkamah tidak menjatuhkan putusan yang membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran melalui perkara tersebut.
Di sinilah nalar publik perlu bekerja secara jernih. Permohonan yang tidak dapat diterima bukan berarti seluruh substansi persoalan telah dinyatakan benar. Sebaliknya, tidak ditemukannya bukti meyakinkan juga tidak otomatis membuktikan adanya pemalsuan atau pelanggaran hukum. Dugaan harus diuji, bukti harus diperiksa, dan kesimpulan harus mengikuti proses hukum yang sah.
Ijazah memang selembar dokumen, tetapi dalam konteks jabatan publik, ia berkaitan dengan kepatuhan terhadap persyaratan, integritas pencalonan, dan kredibilitas lembaga negara. Persoalannya bukan apakah seseorang memiliki pendidikan paling bergengsi, melainkan apakah persyaratan yang ditetapkan undang-undang telah dipenuhi dan diverifikasi secara benar.
Semakin tinggi jabatan, semakin besar tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Tidak boleh ada standar ganda hanya karena seseorang memiliki kekuasaan, popularitas, atau kedekatan politik.
Dalam perspektif politik, kontroversi ini memiliki dua kemungkinan. Pertama, menjadi bumerang yang menggerus kepercayaan publik apabila pertanyaan yang sah tidak dijawab secara memadai. Kedua, justru memperkokoh posisi politik Gibran apabila persoalan dapat dijelaskan melalui bukti yang kredibel, prosedur yang transparan, dan mekanisme hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bahkan, kontroversi tidak selalu melemahkan tokoh yang disorot. Terkadang, kritik justru memperkuat solidaritas pendukung dan membentuk narasi bahwa tokohnya sedang diserang lawan politik. Dalam psikologi politik, kecenderungan ini berkaitan dengan bias kelompok, informasi sering dinilai bukan berdasarkan kekuatan buktinya, melainkan berdasarkan siapa yang diuntungkan atau dirugikan.
Akibatnya, pendukung bisa membela tanpa memeriksa, sementara penentang bisa menuduh tanpa membuktikan. Keduanya sama-sama berisiko menjadikan loyalitas sebagai pengganti kebenaran.
Karena itu, masyarakat perlu membedakan fakta, dugaan, tafsir hukum, dan propaganda. Kritis bukan berarti selalu menentang. Objektif bukan berarti harus berada di tengah, melainkan berani mengikuti fakta meskipun bertentangan dengan kepentingan politik sendiri.
Yang dipertaruhkan sesungguhnya bukan hanya posisi Gibran, melainkan kredibilitas sistem demokrasi dan kesetaraan di hadapan hukum. Apabila prosedur pencalonan tidak transparan, kepercayaan terhadap institusi dapat terkikis. Sebaliknya, jika mekanisme verifikasi dijalankan secara konsisten dan terbuka, kontroversi dapat menjadi momentum memperbaiki tata kelola demokrasi.
Karena itu, lembaga terkait perlu memastikan bahwa persyaratan pendidikan calon pejabat diverifikasi berdasarkan standar yang jelas, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Media harus memisahkan fakta dari opini, oposisi wajib mengedepankan bukti, sedangkan pendukung harus berani mengkritisi tokoh yang mereka bela. Rakyat pun perlu meningkatkan literasi politik agar tidak mudah terperangkap dalam provokasi dan fanatisme.
Walhasil, bertahannya kekuasaan tidak selalu berarti menguatnya kepercayaan, sebagaimana kerasnya kritik tidak otomatis membuktikan kesalahan. Kekuasaan dapat dipertahankan melalui dukungan politik, tetapi legitimasi yang kokoh membutuhkan integritas, kepastian hukum, dan kepercayaan publik.
Jangan biarkan polemik ijazah menjadi sekadar amunisi untuk menjatuhkan lawan atau perisai untuk melindungi kawan. Jadikanlah ia momentum untuk menguji kualitas demokrasi kita, apakah hukum benar-benar berlaku bagi semua, atau justru kepentingan yang selalu mencari jalan untuk mengungguli hukum?
Sebab, kedewasaan politik tidak diukur dari seberapa fanatik kita membela tokoh, melainkan dari keberanian mengutamakan kebenaran di atas kepentingan kelompok.
Bangsa yang matang bukanlah bangsa yang berhenti mempertanyakan pemimpinnya, melainkan bangsa yang mampu mengawasi kekuasaan tanpa kehilangan objektivitas, mengkritik tanpa memfitnah, dan membela tanpa membutakan akal sehat.
