JAKARTA – BELA RAKYAT – Gugurnya petugas dan relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memicu kritik keras dari Senayan. Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo, menilai pemerintah selama ini terlalu reaktif: baru bergerak setelah api sudah membesar.
“Jangan menunggu hutan terbakar dulu baru ribut. Kalau setiap tahun petugas kita yang jadi korban, berarti sistemnya yang salah,” ujar Firman, Jumat (23/10/2026).
Politikus Golkar dapil Jateng III itu menyoroti tiga kelemahan utama yang menurutnya berulang setiap musim kemarau: pencegahan yang lemah, koordinasi antarlembaga yang tidak nyambung di lapangan, dan standar keselamatan personel yang belum jadi prioritas.
Ia menuntut pemerintah memperkuat deteksi dini dan patroli di titik rawan, bukan hanya menambah armada pemadam. Ia juga meminta penegakan hukum yang lebih berani terhadap pembakar lahan, agar pencegahan benar-benar punya efek jera.
Tak hanya soal sistem, Firman juga mengingatkan negara soal tanggung jawab moral kepada keluarga yang ditinggalkan. Menurutnya, santunan dan bantuan tidak boleh sekadar formalitas.
“Mereka mempertaruhkan nyawa untuk melindungi hutan dan masyarakat. Negara tidak boleh tutup mata setelah pemakaman selesai,” tegasnya.
Firman menyebut tragedi ini harus menjadi titik balik tata kelola karhutla nasional — dari soal kesiapan personel, kelengkapan alat, hingga prosedur keselamatan saat operasi pemadaman berlangsung.
“Tujuannya satu, melindungi lingkungan tanpa harus mengorbankan nyawa petugas lagi,” tutupnya.
