SURABAYA – BELA RAKYAT – Kinerja BPJS Kesehatan kembali mendapat pengakuan. Dalam gelaran Surabaya Marketing Week 2026, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal B. Yulianto, dinobatkan sebagai Industry Marketing Champion 2026 kategori Insurance/Public Service oleh MarkPlus Inc.
Penghargaan tersebut mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Umum DPP Pemuda LIRA Habibie Mahabbah, SIP, MM. Menurut Habibie, penghargaan itu tidak semestinya hanya dipandang sebagai prestasi personal seorang pejabat BPJS Kesehatan.
Lebih dari itu, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap kerja panjang seluruh insan BPJS Kesehatan sekaligus refleksi atas perjalanan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat.
“Saya sampaikan selamat dan bangga kepada Pak Akmal B. Yulianto. Penghargaan Industry Marketing Champion ini adalah bukti bahwa kerja senyap, kerja tulus, dan kerja humanis itu dinilai oleh publik. Dan saya sendiri dan keluarga merasakan bagaimana kualitas BPJS Kesehatan melayani rakyat dengan hati,” ujar Habibie kepada wartawan, Jakarta, Jumat (4/9/2026).
Ia menilai penghargaan dari MarkPlus Inc. menjadi momentum penting untuk melihat pelayanan publik dari perspektif yang lebih luas. Menurutnya, keberhasilan sebuah lembaga publik tidak hanya diukur dari program dan angka, tetapi juga dari pengalaman masyarakat ketika menerima pelayanan.
“MarkPlus itu juri independen, mereka tidak melihat laporan internal kita. Mereka melihat apa yang dirasakan masyarakat di lapangan,” tegasnya.
Kepemimpinan Humanis yang Membangun Rasa Memiliki
Habibie secara khusus memberikan apresiasi terhadap gaya kepemimpinan Akmal B. Yulianto yang dinilainya mampu membangun rasa memiliki di internal BPJS Kesehatan maupun di tengah peserta JKN.
Habibie menjelaskan, kepemimpinan dalam pelayanan publik tidak cukup hanya mengandalkan instruksi birokrasi. Diperlukan pendekatan yang mampu menggerakkan orang untuk bekerja dengan hati.
“Saya selalu bilang, kepemimpinan Pak Akmal ini menginspirasi. Beliau tidak memimpin dengan perintah, tapi dengan merangkul,” kata Habibie.
Ia menyebut perubahan cara pandang terhadap para Duta BPJS Kesehatan sebagai salah satu kekuatan penting.
“Beliau mengubah Duta BPJS dari sekadar petugas menjadi pejuang kemanusiaan. Dan peserta bukan lagi nomor kartu, tapi pemilik sah organisasi ini. Itu kuncinya. Itu yang tidak bisa ditiru oleh institusi lain,” ujarnya.
Tak hanya itu, Habibie menilai, ketika petugas merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap pelayanan dan masyarakat merasa memiliki program JKN, maka terbentuk hubungan yang jauh lebih kuat daripada sekadar hubungan antara lembaga dan peserta.
Cakupan JKN Dinilai sebagai Capaian Besar
Habibie juga menyoroti cakupan kepesertaan JKN yang telah menjangkau sebagian besar penduduk Indonesia.
Ia menyebut angka cakupan sekitar 98 persen penduduk sebagai sebuah capaian besar, terlebih Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kondisi geografis dan karakteristik masyarakat yang sangat beragam.
“Angkanya tidak main-main. Sekitar 98 persen penduduk Indonesia sudah ter-cover JKN dan tingkat keaktifannya di atas 80 persen,” katanya.
Bagi Habibie, tantangan pelayanan kesehatan di Indonesia tidak sederhana. Masyarakat tersebar dari perkotaan hingga wilayah terpencil, kepulauan, daerah perbatasan dan kawasan 3T.
“Di negara kepulauan sebesar ini, dengan tantangan geografis yang luar biasa, ini adalah capaian yang luar biasa. Dunia melihat Indonesia,” ujarnya.
Ia menilai keberhasilan memperluas perlindungan kesehatan masyarakat merupakan bagian dari strategi public service marketing yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan rakyat.
Transformasi Digital Membuat Pelayanan Semakin Mudah
Perubahan layanan digital juga menjadi perhatian Habibie. Menurutnya, digitalisasi telah mengubah pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan BPJS Kesehatan.
“Dulu orang takut ke kantor BPJS karena antre dan fotokopi bertumpuk. Sekarang? Banyak layanan bisa diakses dari HP melalui Mobile JKN,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Habibie menerangkan transformasi tersebut penting karena pelayanan publik harus mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat.
“Prinsip yang ditekankan Pak Akmal itu jelas: mudah, cepat, setara. Tidak ada lagi kasta dalam pelayanan,” tegasnya.
Menurut dia, teknologi seharusnya bukan sekadar simbol modernisasi birokrasi. Teknologi harus benar-benar memangkas kerumitan, mempercepat layanan dan memberi akses yang lebih luas kepada masyarakat.
Dari Administrasi Menuju Gerakan Gotong Royong
Habibie juga melihat adanya perubahan dalam cara BPJS Kesehatan membangun komunikasi dengan masyarakat.
Ia menilai JKN tidak boleh dipersepsikan hanya sebagai persoalan membayar iuran atau mengurus administrasi kepesertaan. Sebaliknya, JKN harus terus diletakkan sebagai gerakan gotong royong nasional.
“BPJS Kesehatan berhasil membangun paradigma bahwa program ini bukan sekadar soal membayar iuran. Ada semangat gotong royong di dalamnya,” katanya.
Tak hanya itu, Habibie juga menegaskan, prinsip bahwa masyarakat yang sehat ikut membantu masyarakat yang sedang sakit merupakan nilai sosial yang sangat kuat dan relevan dengan karakter bangsa Indonesia.
“Yang sehat membantu yang sakit adalah bentuk gotong royong yang sangat Indonesia. Ini bukan sekadar menjual produk, tetapi menghidupkan kembali solidaritas sosial,” ujarnya.
Edukasi JKN Harus Menjangkau Pelosok
Hal lain yang mendapat apresiasi adalah konsistensi edukasi mengenai JKN. Habibie mengatakan keberhasilan sebuah program nasional tidak mungkin hanya dibangun dari pusat pemerintahan atau kota-kota besar.
Program tersebut harus hadir hingga pelosok dan menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses informasi.
“Saya saksi hidup bagaimana Duta-Duta BPJS kita masuk ke pelosok, ke daerah 3T—tertinggal, terdepan, terluar. Hujan, panas, menyeberang laut,” tuturnya.
Bahkan Habibie memgungkapkan, kerja edukasi tersebut sering kali tidak terlihat di layar televisi atau media sosial. Namun justru kerja lapangan seperti itulah yang menentukan apakah masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai peserta JKN.
“Edukasi JKN itu tidak pernah berhenti. Masif, konsisten dan tulus. Penghargaan ini untuk mereka semua,” katanya.
JKN dan Perlindungan Ekonomi Keluarga
Bagi Habibie, keberhasilan JKN tidak semata-mata berkaitan dengan layanan kesehatan. Program tersebut juga memiliki dampak ekonomi dan sosial yang besar.
Ia menilai biaya kesehatan dapat menjadi salah satu faktor yang membuat keluarga rentan jatuh miskin ketika menghadapi penyakit serius.
Karena itu, jaminan kesehatan memiliki fungsi strategis dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga.
“JKN ini penahan utama agar orang sakit tidak jatuh miskin. Itu dampak sosial yang tidak bisa diukur hanya dengan uang,” ujar Habibie.
Ia menilai perspektif tersebut menjadi penting dalam melihat kategori Public Service yang diberikan kepada Akmal B. Yulianto.
Kolaborasi Menjadi Kunci Keberlanjutan
Habibie juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan JKN.
Menurutnya, BPJS Kesehatan tidak mungkin bekerja sendirian. Dibutuhkan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, fasilitas kesehatan, pemerintah desa, tenaga kesehatan serta masyarakat.
“Pak Akmal berhasil membuat JKN bukan lagi programnya BPJS saja, tapi gerakan nasional,” katanya.
“Pemprov, Pemda, DPRD, kepala desa, faskes, semua diajak kolaborasi. Ketika semua stakeholder merasa ini milik bersama, maka program ini akan semakin kuat,” lanjut Habibie.
Recovery Reputasi dan Manajemen Persepsi Publik
Habibie juga menilai BPJS Kesehatan telah melewati proses panjang dalam membangun kepercayaan publik.
Ia tidak menutup mata bahwa pada masa lalu BPJS Kesehatan kerap dikaitkan dengan persoalan antrean, administrasi dan keluhan pelayanan.
Namun, menurutnya, perubahan layanan dan komunikasi publik telah membawa persepsi yang semakin positif.
“Dulu BPJS identik dengan antrean panjang dan keluhan. Sekarang ada upaya kuat untuk membalikkan narasi menjadi lembaga yang lebih ramah, solutif dan cepat tanggap,” ujarnya.
Bagi Habibie, membangun reputasi lembaga publik bukan pekerjaan sehari dua hari. Dibutuhkan konsistensi untuk membuktikan bahwa perubahan yang dilakukan bukan sekadar pencitraan.
Pelayanan Berbasis Data dan Inovasi
Habibie juga menyoroti pentingnya pemanfaatan data kepesertaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Ia menyampaikan, data dapat digunakan untuk mengidentifikasi wilayah dengan tingkat keaktifan peserta yang rendah sehingga intervensi edukasi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
“BPJS tidak bisa lagi bekerja hanya dengan asumsi. Data harus menjadi dasar untuk melihat persoalan di lapangan dan menentukan intervensi,” katanya.
Selain Mobile JKN, ia juga mengapresiasi berbagai inovasi layanan, termasuk antrean online terintegrasi, layanan BPJS Keliling, program edukasi serta integrasi data kependudukan.
Pelanggan Harus Menjadi Pusat Pelayanan
Momentum penghargaan yang berlangsung pada 4 September, bertepatan dengan Hari Pelanggan Nasional, menurut Habibie memiliki makna tersendiri.
Ia berharap semangat menjadikan peserta sebagai pusat pelayanan tidak berhenti pada momentum seremonial.
“Pelanggan harus menjadi pusat pelayanan setiap hari, bukan hanya ketika Hari Pelanggan Nasional,” ujarnya.
Ia mengapresiasi budaya menyapa peserta, berbagai kanal pengaduan serta upaya BPJS Kesehatan memperkuat komunikasi dengan masyarakat.
Menurutnya, lembaga pelayanan publik harus mampu mendengar keluhan masyarakat sekaligus menjadikan kritik sebagai bahan perbaikan.
Filosofi “Milik Peserta” Dinilai Menjadi Kekuatan
Salah satu hal yang menurut Habibie sangat penting adalah konsistensi membangun narasi bahwa JKN merupakan milik peserta.
Ia menyebut pendekatan tersebut sebagai bentuk brand ownership yang membuat masyarakat tidak melihat BPJS Kesehatan semata sebagai institusi birokrasi.
“Peserta bukan lagi sekadar nomor kartu. Mereka adalah bagian dari ekosistem JKN,” katanya.
Tak hanya, itu ia memaparkan, rasa memiliki akan mendorong masyarakat untuk ikut menjaga keberlanjutan program.
“Kalau peserta merasa memiliki, mereka akan ikut menjaga. Kalau petugas merasa memiliki, mereka akan melayani dengan hati,” tambahnya.
Dari Cost Center Menjadi Value Center
Habibie berpandangan bahwa cara melihat JKN juga harus berubah. Program jaminan kesehatan nasional tidak seharusnya hanya dipandang sebagai beban atau pengeluaran negara.
Sebaliknya, JKN merupakan investasi sosial dan ekonomi jangka panjang. “Dulu JKN bisa saja dipandang sebagai beban negara. Sekarang kita harus melihatnya sebagai investasi bangsa,” ujarnya.
Mantan Bendahara Umum PB HMI dan Wakil Sekjen DPP KNPI ini menjelaskan, ketika masyarakat terlindungi dari risiko biaya kesehatan yang besar, keluarga menjadi lebih kuat secara ekonomi dan produktivitas masyarakat dapat dipertahankan.
Akmal: Penghargaan Ini Bukan Milik Saya
Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal B. Yulianto, merespons penghargaan tersebut dengan rendah hati.
Ia mengatakan penghargaan yang diterimanya merupakan bentuk apresiasi terhadap kerja bersama, bukan pencapaian pribadi.
“Terima kasih untuk MarkPlus dan Surabaya Marketing Week 2026. Bagi saya, penghargaan itu seperti kita memakai baju. Bagus atau tidaknya, tentu orang lain yang menilai. Kami di BPJS Kesehatan hanya berusaha memakai baju terbaik untuk melayani peserta,” ujar Akmal.
Ia menegaskan keberhasilan BPJS Kesehatan merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran.
“Penghargaan ini bukan milik saya pribadi. Ini milik seluruh Duta BPJS Kesehatan dari Sabang sampai Merauke, dan milik seluruh peserta JKN yang telah percaya dan bergotong royong,” katanya.
Akmal menegaskan masih terdapat pekerjaan besar yang harus diselesaikan. “Tugas kami belum selesai sampai 100 persen penduduk Indonesia terlindungi,” tutupnya.
Habibie: Penghargaan Harus Berujung pada Pelayanan yang Lebih Baik
Habibie memgingat, penghargaan Industry Marketing Champion 2026 harus menjadi energi baru untuk memperkuat pelayanan kepada rakyat. Ia ingin terus pencapaian itu dilanjutkan.
Ia mengingatkan bahwa penghargaan bukan tujuan akhir. Penghargaan justru harus menjadi tanggung jawab moral untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan.
“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah lembaga pelayanan publik bukan seberapa banyak penghargaan yang diterima, tetapi seberapa banyak rakyat merasa terbantu, dilayani dan dilindungi,” tegas Habibie.
Ia berharap BPJS Kesehatan terus menjaga semangat gotong royong, memperkuat inovasi dan memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh perlindungan kesehatan.
“Kalau penghargaan ini menjadi penyemangat untuk terus bekerja bagi rakyat, maka itulah makna kemenangan yang sesungguhnya,” pungkasnya.
