JAKARTA – BELA RAKYAT – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji terus mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun keluarga Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting karena berbagai persoalan keluarga, mulai dari stunting, pengasuhan anak, hingga pemberdayaan lanjut usia, membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Hal itu mengemuka usai Wihaji bertemu dengan Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Siswanto. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam memastikan kebijakan pembangunan keluarga dapat diterjemahkan menjadi program yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Siswanto menilai keberhasilan kebijakan pemerintah pusat sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengimplementasikannya di tingkat kabupaten dan kota. Menurut dia, pemerintah daerah memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat.
“Keberhasilan kebijakan pusat sangat ditentukan oleh implementasinya di kabupaten dan kota,” ujar Siswanto.
Ia mengatakan pembangunan keluarga tidak dapat hanya dibebankan kepada satu kementerian atau lembaga. Diperlukan kerja bersama antara Kemendukbangga/BKKBN, kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah agar program yang dirancang secara nasional memiliki dampak nyata di lapangan.
Dalam pertemuan tersebut, perhatian juga tertuju pada sejumlah agenda pembangunan keluarga yang selama ini menjadi prioritas Kemendukbangga/BKKBN. Salah satunya adalah upaya penanganan stunting yang semakin diarahkan berbasis data dan kondisi spesifik setiap keluarga.
Melalui Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025 atau PK-25, pemerintah memiliki basis informasi untuk mengidentifikasi keluarga yang berisiko mengalami stunting secara lebih spesifik, termasuk dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga.
Dari pendekatan berbasis data tersebut, salah satu program yang dikembangkan adalah Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting). Program ini melibatkan masyarakat untuk membantu keluarga berisiko stunting melalui berbagai bentuk dukungan, mulai dari edukasi, pemenuhan nutrisi, akses air bersih, jamban sehat, hingga dukungan terhadap rumah layak huni.
Pada 2025, program Genting disebut telah menjangkau sekitar 1,6 juta sasaran dengan melibatkan sekitar 304 ribu orang tua asuh. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penanganan stunting membutuhkan gerakan bersama, tidak hanya mengandalkan anggaran dan program pemerintah.
Selain persoalan stunting, pembangunan keluarga juga diarahkan untuk menjawab tantangan pengasuhan pada keluarga modern. Salah satunya melalui program Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya yang didorong untuk membantu perempuan pekerja tetap dapat menjalankan aktivitas ekonomi tanpa mengabaikan kebutuhan pengasuhan anak.
Program tersebut juga diarahkan untuk mendorong keterlibatan dunia usaha dalam menyediakan fasilitas pengasuhan bagi pekerja. Dengan demikian, dukungan terhadap keluarga tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem ketenagakerjaan.
Di sisi lain, Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) menjadi bagian dari upaya memperkuat peran ayah dalam pengasuhan anak. Kehadiran ayah secara aktif dinilai penting dalam membangun lingkungan keluarga yang sehat sekaligus mendukung tumbuh kembang anak.
Sementara itu, perhatian terhadap kelompok lanjut usia juga menjadi bagian dari pembangunan keluarga melalui program Sidaya. Pendekatan berbasis komunitas diharapkan dapat membantu lansia memperoleh akses perawatan dan kesehatan sekaligus tetap produktif serta memiliki kehidupan yang bermartabat.
Siswanto menegaskan bahwa berbagai program tersebut membutuhkan dukungan kuat dari pemerintah daerah. Menurut dia, pendamping keluarga yang berada di lapangan menjadi salah satu elemen penting dalam memastikan kebijakan pembangunan keluarga tidak berhenti sebagai program administratif.
Ia mencontohkan konsolidasi Program Bangga Kencana di Kota Pontianak pada Maret 2026 yang melibatkan sekitar 350 Tim Pendamping Keluarga dan pemangku kepentingan daerah. Forum tersebut menekankan pentingnya memperkuat pendamping keluarga sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.
“Keberhasilannya merupakan hasil kerja Kemendukbangga/BKKBN, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, serta komitmen pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan menjadi pelayanan nyata,” kata Siswanto.
Sinergi pusat dan daerah tersebut dinilai semakin penting dalam menghadapi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Pembangunan sumber daya manusia tidak hanya berkaitan dengan pendidikan dan ekonomi, tetapi juga ditentukan oleh kualitas keluarga sebagai lingkungan pertama bagi tumbuh kembang manusia.
Keluarga yang kuat, anak yang tumbuh bebas dari stunting, perempuan yang memiliki kesempatan beraktualisasi secara ekonomi, ayah yang hadir dalam pengasuhan, serta lansia yang tetap dihormati dan diberdayakan menjadi bagian dari agenda besar pembangunan manusia Indonesia.
Momentum hari lahir Wihaji pada 22 Agustus juga menjadi ruang refleksi terhadap agenda tersebut. Selain memberikan apresiasi atas berbagai ikhtiar pembangunan keluarga, momentum itu sekaligus menjadi pengingat bahwa tantangan pembangunan keluarga masih membutuhkan kerja panjang dan konsisten.
Karena itu, pertemuan Wihaji dengan Siswanto menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan koordinasi pusat-daerah. ADKASI menyatakan komitmennya untuk mendukung sinergi tersebut agar kebijakan pembangunan keluarga dapat berjalan lebih efektif dan mampu memperkecil kesenjangan capaian antardaerah.
Pada akhirnya, pembangunan keluarga bukan sekadar agenda sektoral, melainkan investasi jangka panjang bangsa. Keluarga yang sehat, tangguh, dan berkualitas menjadi salah satu fondasi penting untuk menyiapkan generasi Indonesia yang mampu menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045.
