MERAUKE – BELA RAKYAT – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Merauke Irwan menegaskan bahwa keberhasilan Program Strategis Nasional (PSN) di Papua tidak cukup diukur dari pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi harus tercermin dari meningkatnya kualitas pendidikan, kesejahteraan keluarga, serta kesempatan yang setara bagi seluruh Orang Asli Papua (OAP).
Pernyataan tersebut disampaikan Irwan dalam Konsultasi Publik bertajuk “Perumusan Model Pendidikan Nonformal Berbasis Komunitas, Pendampingan Belajar, dan Pengasuhan yang Berakar pada Budaya Lokal dalam Menjaring Aspirasi, Menyelaraskan Aksi, Mewujudkan Generasi Papua Unggul” yang diselenggarakan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Aula Anim Ha, Merauke, Jumat (24/7/2026).
Menurut Irwan, masyarakat pada dasarnya mendukung berbagai upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Papua. Namun, pelaksanaan PSN perlu terus dievaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat, khususnya Orang Asli Papua yang tinggal di wilayah terdampak langsung, seperti Kampung Wanam.
“Kita perlu bertanya secara jujur, apakah implementasi PSN benar-benar telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat atau manfaatnya masih dirasakan oleh kelompok tertentu saja. Pembangunan akan dinilai berhasil apabila masyarakat di kampung-kampung yang terdampak juga merasakan peningkatan kualitas hidup secara nyata,” ujar Irwan.
Ia menyoroti masih adanya berbagai persoalan sosial yang dirasakan masyarakat di sejumlah kampung, termasuk tantangan dalam memperoleh layanan pendidikan, kesempatan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
“Pembangunan harus mampu menjawab persoalan tersebut secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kesenjangan baru”, tegasnya.
Irwan menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekonomi keluarga. Anak-anak akan lebih mudah mengakses dan menyelesaikan pendidikan apabila orang tua memiliki penghasilan yang layak, pekerjaan yang berkelanjutan, serta kehidupan yang lebih sejahtera.
“Pendidikan dan kesejahteraan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Sulit mengharapkan anak-anak belajar dengan optimal apabila orang tuanya masih menghadapi kesulitan ekonomi. Karena itu, PSN harus menghadirkan peluang kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, sekaligus memperkuat layanan pendidikan bagi anak-anak Orang Asli Papua,” katanya.
Menurut Irwan, masyarakat adat di kawasan Wanam harus dipersiapkan menjadi bagian dari transformasi pembangunan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program beasiswa, pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan, hingga afirmasi bagi generasi muda Papua perlu menjadi bagian integral dari implementasi PSN agar masyarakat lokal mampu mengambil peran strategis dalam pembangunan.
“Jangan sampai proyek strategis berkembang pesat, tetapi masyarakat asli justru tertinggal. Anak-anak Orang Asli Papua harus memperoleh pendidikan yang berkualitas agar kelak mampu menjadi tenaga profesional, wirausahawan, aparatur pemerintah, maupun pemimpin yang mengelola pembangunan di tanah kelahirannya sendiri,” tegasnya.
Irwan juga mendorong agar pemerintah terus membuka ruang dialog dengan masyarakat, tokoh adat, organisasi kepemudaan, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
“PSN harus menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan. Keberhasilannya bukan hanya terlihat dari proyek yang selesai dibangun, tetapi dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat, terbukanya kesempatan yang adil bagi seluruh Orang Asli Papua, serta lahirnya generasi muda Papua yang berpendidikan, sejahtera, dan mampu menjadi pelaku utama pembangunan di daerahnya sendiri,” pungkas Irwan.
